Sikap Muhammadiyah soal New Normal: Kehidupan Rakyat Dikalahkan Kepentingan Ekonomi

Fahreza Rizky, Okezone · Kamis 28 Mei 2020 13:03 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 05 28 337 2220871 sikap-muhammadiyah-soal-new-normal-kehidupan-rakyat-dikalahkan-kepentingan-ekonomi-8ij4VKcQEq.jpg Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (Okezone)

JAKARTA - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan sikap terkait dengan rencana pemerintah memberlakukan new normal di tengah pandemi corona.

Pernyataan sikap tersebut bernomor: 002/PER/I.0/I/2020 yang ditandatangani Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir dan Sekretaris Umum Abdul Mu'ti.

Haedar menuturkan, berbagai pemberitaan dan pernyataan pemerintah tentang new normal akhir-akhir ini telah menimbulkan tanda tanya dan kebingungan masyarakat.

Di satu sisi pemerlntah masih memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tapi pada sisi lain menyampaikan pemberlakuan relaksasi.

"Kesimpangsiuran ini sering menjadi sumber ketegangan aparat dengan rakyat. Bahkan, demi melaksanakan aturan kadang sebagian oknum aparat menggunakan cara-cara kekerasan," tegas Haedar melalui keterangan pers tertulisnya, Kamis (28/5/2020).

Haedar menyebut pemerintah perlu menjelaskan kebijakan new normal. Jangan sampai masyarakat membuat penafsiran masing-masing.

"Di satu sisi, mal dan tempat perbelanjaan mulai dibuka, sementara masjid dan tempat ibadah masih harus ditutup. Hal ini berpotensi menimbulkan ketegangan antara aparat pemerintah dengan umat dan jamaah," ujarnya.

"Padahal ormas keagamaan sejak awal konsisten dengan melaksanakan ibadah di rumah, yang sangat tidak mudah keadaannya di lapangan bagi umat dan bagi ormas sendiri demi mencegah meluasnya kedaruratan akibat wabah Covid-19," tambah Haedar.

Haedar menegaskan, laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan pandemi corona masih belum dapat diatasi. Tetapi, pemerintah justru melonggarkan aturan dan mulai mewacanakan new normal.

"Apakah semuanya sudah dlkaji secara valid dan seksama dari para ahli epidemiologi. Wajar jika kemudian tumbuh persepsi publik yang menilai kehidupan masyarakat dikalahkan untuk kepentingan ekonomi," katanya.

"Penyelamatan ekonomi memang penting, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah keselamatan jiwa masyarakat ketlka wabah Covid-19 belum dapat dipastikan penurunannya," sambung Haedar.

Ilustrasi

Karena itu, lanjut Haedar, pemerintah perlu mengkaji dengan seksama pemberlakuan new normal, dan memberikan penjelasan yang obyektif dan transparan terutama yang terkait dengan dasar kebijakan new normal dari aspek utama yakni kondisi penularan Covid-19 di Indonesia saat ini.

Kemudian maksud dan tujuan new normal. Lalu konsekuensi terhadap peraturan yang sudah berlaku, khususnya PSBB dan berbagai layanan publik.

Selanjutnya, jaminan daerah yang sudah dinyatakan aman atau zona hijau yang diberlakukan new normal, dan terakhir persiapan-persiapan yang seksama agar masvarakat tidak menjadi korban, termasuk menjaga kemungkinan masih luasnva penularan wabah Covid-19.

"Pemerintah dengan segala otoritas dan sumberdaya yang dimiliki tentu memiliki legalitas kuat untuk mengambil kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan demikian akan sepenuhnya bertanggung jawab atas segala konsekuensi dari kebijakan new normal yang akan diterapkan di negeri tercinta," tutur Haedar.

"Semua pihak di negeri ini sama-sama berharap pandemi Covid-19 segera berakhir di Indonesia maupun di mancanegara. Namun semuanya perlu keseksamaan agar tiga bulan yang telah kita usahakan selama ini berakhir baik. Semoga Allah SWT melindungi bangsa Indonesia," tutupnya.

(kha)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini