Wahyu Setiawan Didakwa Terima Suap Rp600 Juta dari Harun Masiku dan Saeful Bahri

Puteranegara Batubara, Okezone · Kamis 28 Mei 2020 12:26 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 28 337 2220849 wahyu-setiawan-didakwa-terima-suap-rp600-juta-dari-harun-masiku-dan-saeful-bahri-JebaeA1mvO.jpg Wahyu Setiawan (foto: Okezone.com)

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyebut bahwa eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan, telah menerima suap sebesar Rp600 juta dari Harun Masiku dan Saeful Bahri.

Hal itu disampaikan Jaksa Penuntut KPK dalam sidang dakwaan Wahyu Setiawan dalam kasus dugaan suap pengurusan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR Fraksi PDIP, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (28/5/2020).

"Yang diterima Terdakwa I melalui perantaraan Terdakwa II secara bertahap sebesar SGD19,000.00 dan SGD38,350.00 atau seluruhnya setara dengan jumlah Rp600 juta dari Saeful Bahri bersama-sama dengan Harun Masiku," kata Jaksa Penuntut KPK Takdir Suhan dalam muka sidang.

 Baca juga: Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Didakwa Hari Ini

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut KPK menyebut bahwa uang tersebut diberikan oleh Saeful Bahri dan Harun Masiku melalui tangan dari orang kepercayaan Wahyu, yakni Agustiani Tio Fridelina (ATF).

"Wahyu selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) periode tahun 2017 - 2022, yang menerima hadiah atau janji, berupa uang. Padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya," papar Takdir.

Jaksa Penuntut KPK menyebut, pemberian uang tersebut bertujuan agar Wahyu menyetujui permohonan PAW Riezky Aprilia sebagai anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan kepada Harun Masiku.

"Bertentangan dengan kewajiban terdakwa I selaku anggota KPU periode tahun 2017 - 2022 yang termasuk penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme," papar Takdir.

Atas perbuatannya, Wahyu disangka melanggar Pasal 12 huruf a jo Subsidair Pasal 11 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini