KPK dan Timnas PK Dorong Peningkatan Capaian Aksi Hasil Pencegahan

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Rabu 27 Mei 2020 20:37 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 27 337 2220599 kpk-dan-timnas-pk-dorong-peningkatan-capaian-aksi-hasil-pencegahan-iJ7C24lOaQ.JPG Gedung KPK. (Foto : Okezone.com)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bagian dari Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK) mengapresiasi rekomendasi atas hasil pemantauan Transparency International Indonesia (TII) terhadap pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Plt Jubir KPK Ipi Maryati Kuding mengatakan, KPK bersama Timnas PK akan terus berkomitmen mendorong peningkatan capaian atas seluruh aksi yang telah ditetapkan.

"Sampai akhir Maret 2020, capaian aksi dari 53 kementerian/lembaga dan 542 pemda telah mencapai antara 50 persen sampai 55 persen, dari target 62,5 persen pada triwulan pertama 2020," ujar Ipi dalam keterangannya, Rabu (27/5/2020).

Berdasarkan catatan Setnas PK dalam upaya pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagai salah satu sub-aksi, sudah lebih dari 80 persen pemda memiliki UKPBJ mandiri.

Bahkan, lanjut dia, lima pemda seperti Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan Kabupaten Badung telah mencapai tingkat kematangan level tiga.

Selanjutnya, terkait percepatan online single submission (OSS), Setnas PK mencatat sudah 22 kementerian dan lembaga yang aplikasi perizinannya terkoneksi dengan OSS. Selain itu, seluruh pemda telah dapat menerima Nomor Induk Berusaha (NIB) dan menotifikasi persetujuan atau penolakan izin melalui web-form.

Terkait implementasi sub-aksi kebijakan satu peta, dari total 11 Informasi Geospasial Tematik (IGT) di tingkat pusat yang menjadi fokus, terdapat 7 IGT telah terintegrasi, 2 IGT telah terkompilasi, dan 2 IGT lainnya masih dalam proses kompilasi.

Sementara terkait sub-aksi percepatan sistem merit, sudah 90% ASN terpidana dikenakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), dan 11 kementerian dan lembaga serta 2 Pemkab telah menerapkan sistem merit.

Sebelumnya, pemantauan yang dilakukan TII dalam rentang Oktober 2019 sampai Maret 2020, menyimpulkan Stranas PK belum mengarah pada mitigasi korupsi politik serta belum memadainya kapasitas unit pelaksana di daerah. Hasil pemantauan itu disampaikan dalam diskusi daring bertema “Unboxing Pencegahan Korupsi Kini dan Nanti: Rapor Pelaksanaan Stranas PK”, Rabu, 27 Mei 2020.

Empat sub-aksi Stranas PK yang dilakukan pemantauan, yakni terhadap sub-aksi pembentukan UKPBJ, percepatan OSS, implementasi kebijakan satu peta, dan percepatan sistem merit dalam birokrasi pemerintah daerah.

Lokasi pemantauan meliputi sembilan daerah, yaitu Kota Banda Aceh, Kota Gorontalo, Kota Pontianak, Kota Yogyakarta, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Riau, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Sulawesi Utara.

Kegiatan pemantauan ini, merupakan kolaborasi antara TII dan kelompok masyarakat sipil dengan Setnas PK. Sejak awal Timnas PK terlibat dalam kegiatan pemantauan, mulai dari pemilihan sub-aksi yang akan dipantau, metode pemantauan, penentuan daerah, hingga proses pelaksanaannya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini