Pemerintah Sebut Pengerahan Aparat Bukan untuk Takuti Rakyat saat New Normal

Fahreza Rizky, Okezone · Rabu 27 Mei 2020 15:37 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 27 337 2220416 pemerintah-sebut-pengerahan-aparat-bukan-untuk-takuti-rakyat-saat-new-normal-PnuBby4506.jpg Kepala Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo (foto: istimewa)

JAKARTA - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo mengklaim pengerahan pasukan TNI-Polri secara massif, di sejumlah daerah bukan untuk menakuti rakyat.

Menurut Doni, pengerahan aparat ke 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota ditujukan untuk menegakan disiplin protokol kesehatan dalam rangka menyongsong tatanan normal baru (new normal).

"Bapak Presiden telah menugaskan TNI-Polri untuk ikut membantu melakukan pembinaan kepada masyarakat di 4 provinsi dan 25 kota yang sudah memutuskan memilih PSBB melalui pendekatan pendekatan yang komunikatif," ucapnya usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Jokowi melalui telekonferensi, Rabu (27/5/2020).

"Artinya apa? kehadiran TNI dan Polri di tempat-tempat publik bukan untuk menimbulkan kekhawatiran, bukan untuk menimbulkan ketakutan tetapi semata-mata membantu masyarakat satu sama lainnya agar betul-betul taat dan patuh kepada protokol kesehatan," sambung jenderal bintang tiga itu.

 TNI

Mantan Danjen Kopassus itu menegaskan, bahwa tananan kenormalan baru atau new normal berorientasi pada protokol kesehatan yang ketat. Masyarakat harus tetap produktif tapi aman dari Covid-19.

"Masyarakat harus produktif namun tetap aman dari Covid-19," tukas Doni.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo menerjunkan pasukan TNI-Polri di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota untuk menyambut menyongsong new normal di tengah pandemi corona.

Jokowi juga berharap diterjunkannya pasukan TNI-Polri secara massif dapat menurunkan kurva penularan Covid-19 di wilayah yang menjadi sorotan tadi.

"Kita harapkan kurva penyebaran Covid semakin menurun. R0 (R naught) di beberapa provinsi sudah di bawah 1 diharapkan semakin turun dengan digelarnya pasukan TNI-Polri secara massif," ucap Kepala Negara.

Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, aparat akan melakukan pendisiplinan di 1.800 titik obyek keramaian, seperti moda transportasi massal, mal, tempat pariwisata, dan lain sebagainya.

"Saya mohon dukungan untuk berhasilnya pelaksanaan pendisiplinan protokol tersebut mudah-mudahan 4 provinsi dan 25 kabupaten/kota itu nantinya R0 (r naught) nya bisa turun sampai 0,7 atau yang lebih bagus," tutup Hadi.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini