Pakar Kesehatan Kritisi Kebijakan New Normal

Arie Dwi Satrio, Okezone · Rabu 27 Mei 2020 13:06 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 05 27 337 2220287 pakar-kesehatan-kritisi-kebijakan-new-normal-N32sZpqwch.jpg Penerapan physical distancing di MRT untuk memutus penyebaran virus corona. (Ilustrasi/Foto : Okezone.com/Arif Julianto)

JAKARTA – Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra, mengaku tidak sepakat jika kebijakan the new normal dilaksanakan dalam waktu dekat. Sebab, kata Hermawan, Indonesia belum mencapai puncak pandemi virus corona (Covid-19).

"Kalau kami melihat dari sisi kesehatan masyarakat dan juga pakar kesehatan, kondisi kita saat ini memang belum melewati puncak krisis, belum melewati puncak pandemi, dan belum terkendali secara terpadu," kata Hermawan kepada Okezone, Rabu (27/5/2020).

Ia mengkritisi pendekatan kebijakan antar institusi pemerintah yang masih belum harmonis. Ia menilai tidak tepat jika the new normal dilaksanakan, sementara kebijakan pemerintah yang sebelum-sebelumnya masih tumpang tindih.

"Pendekatan kebijakan kita masih sifatnya inkosisten. Satu kebijakan dengan kebijakan lain belum betul-betul harmonis dan sekarang pemerintah ada wacana untuk menerbitkan kebijakan the new normal," ucapnya.

"Bahkan Kemenkes mengeluarkan keputusan Menkes, tentang mekanisme perkantoran, kerja juga, memperhatikan protokoler kesehatan," katanya.

Penerapan Physical Distancing saat Warga Gadaikan Perhiasan

Hermawan menjelaskan makna the new normal yang mengartikan adanya perubahan budaya dan perilaku baru dalam hidup di tengah-tengah pandemi corona. Menurutnya, setiap negara wajar jika ingin menerapkan konsep the new normal.

Namun, ia menekankan, harus ada persyaratan yang dipenuhi suatu negara jika ingin menjalankan kebijakan the new normal. Salah satunya negara tersebut sudah melewati puncak krisis Covid-19.

"Oleh karena itu sebelum benar-benar diberlakukan the new normal, kita harus betul-betul melewati puncak pandemi dengan mengendalikannya secara cepat, telah terjadi pelambatan kasus, masyarakat siap, dan infrastrukturnya tanggap," katanya.


Baca Juga : New Normal Jadi Gaya Baru Memutus Rantai Penyebaran Covid-19

Ia mengusulkan pemerintah fokus pada pembenahan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang saat ini masih diberlakukan di sejumlah daerah. Kebijakan PSBB, dianggap Hermawan, harus diefektifkan terlebih dahulu sebelum menerapkan new normal.

 

"PSBB yang menjadi pilihan utama kita saat ini juga tidak serta-merta ditiadakan. Sebenarnya, PSBB ini masih sangat mungkin untuk kita terus tingkatkan kualitasnya, diperlebar cakupannya, dan dibuat kompak serentak pendekatannya. Di mana peran para kepala daerah harus betul-betul spesifik atau karakteristik lokal," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat mengecek kesiapan the new normal ke sejumlah lokasi pada Selasa, 26 Mei 2020. Dalam salah satu kunjungannya ke Mall Summarecon, Bekasi, Jokowi menyebut kurva Covid-19 di daerah tersebut cukup bagus dan bersiap untuk new normal.


Baca Juga : IDI Nilai New Normal Tidak Tepat Diterapkan dalam Waktu Dekat

(erh)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini