Share

Gugus Tugas: Wabah Covid-19 Turun 50% Belum Bisa Dianggap Baik

Puteranegara Batubara, Okezone · Selasa 26 Mei 2020 15:21 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 26 337 2219820 gugus-tugas-wabah-covid-19-turun-50-belum-bisa-dianggap-baik-VY7SArHhbl.jpg Tim Pakar Gugus Tugas Nasional Covid-19, Wiku Adisasmito (foto: istimewa)

JAKARTA - Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menggunakan indikator kesehatan masyarakat, untuk membantu pemerintah daerah dalam penilaian tingkat risiko penularan di wilayahnya. Upaya kolektif bersama di suatu wilayah sangat menentukan tingkat risiko virus corona pada daerah tersebut.

Tim Pakar Gugus Tugas Nasional Wiku Adisasmito menjelaskan, tingkat risiko penularan virus corona rendah akan berpengaruh terhadap aktivitas atau kegiatan sosial ekonomi selanjutnya, tentu dalam koridor protokol penanganan Covid-19.

 Baca juga: Sambut 'New Normal', Presiden Jokowi Kerahkan Prajurit TNI dan Polri 

Wiku juga menuturkan, bahwa upaya kolektif pemerintah daerah dan masyarakatnya sangat menentukan dalam menurunkan tingkat risiko di wilayah.

“Jadi apabila penurunan kasus tidak 50 persen selama dua minggu itu belum bisa dianggap baik. Maka dari itu, harus seluruh masyarakat dan pemerintah betul-betul menurunkan kasusnya dengan cara protokol kesehatan tentunya. Pasti kalau orang menjalankan protokol kesehatan secara kolektif, pasti jumlah kasusnya akan turun,” kata Wiku dalam jumpa pers live streaming di Gedung Graha BNPB Jakarta, Selasa (26/5/2020).

 Baca juga: Kapolri Pastikan 34 Polda Siap Amankan Arus Balik Lebaran 

Menurut Wiku, penilaian risiko suatu daerah dilihat dari perhitungan berbasis data dan tidak menggunakan pemodelan. Gugus Tugas Nasional menetapkan tiga tingkat risiko penularan di suatu wilayah terkait pandemi Covid-19.

Dari tingkatan risiko tersebut terdiri dari tinggi dengan warna merah, sedang berwarna kuning, rendah berwarna hijau, sedangkan warna biru merupakan wilayah yang tidak terdampak.

Penilaian tingkat risiko penularan menggunakan indikator kesehatan masyarakat masyarakat yang diadaptasi dari kriteria Badan PBB untuk Kesehatan Dunia atau WHO. Indikator tersebut terdiri dari epidemiologi, surveilen kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan.

“Dan seperti rekomendasi dari WHO, setiap negara perlu menetapkan sebuah indikator kesehatan masyarakat. Untuk menentukan apakah daerah itu siap untuk melakukan kegiatan atau aktivitas sosial ekonomi,” ujar Wiku.

Melihat indikator yang diterapkan, setiap wilayah kabupaten, kota maupun provinsi akan memiliki nilai yang berbeda-beda.

“Indikator kesehatan masyarakat ini berlaku untuk semua daerah tetapi gambaran setiap daerah berbeda-beda,” tutup Wiku.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini