Presiden Didesak Tunda Pengiriman Jamaah Haji untuk Keselamatan Ratusan Ribu Warga

Fahmi Firdaus , Okezone · Jum'at 22 Mei 2020 12:19 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 22 337 2217932 presiden-didesak-tunda-pengiriman-jamaah-haji-untuk-keselamatan-ratusan-ribu-warga-Rz5P0AAD0U.jpg Foto: Twitter

JAKARTA - Pemerintah sampai saat ini belum juga memastikan kebijakan haji, apakah akan tetap memberangkatkan jamaah haji Indonesia seperti tahun-tahun sebelumnya atau menunda karena masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah kerajaan Arab Saudi. Sementara jadwal pemberangkatan kloter pertama jamaah haji Indonesia sudah harus take off 26 Juni.

“Dengan waktu yang semakin mendesak dan mepet, membuat sejumlah pihak khususnya jemaah haji gelisah. Pemerintah Arab Saudi saat ini masih berjibaku melawan pandemi virus Coviid- 19 yang masih mewabah di negara tersebut,” Ketua Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj dalam keterangannya kepada Okezone, Jumat (22/5/2020).

(Baca juga: Dubes Indonesia untuk Arab Saudi Bantah Masjidil Haram Kembali Dibuka)

Menurutnya, ketidakpastian tersebut berimbas kepada persiapan Kementerian Agama sebagai leading sector penyelenggara ibadah haji. Berbagai persiapan yang seharusnya telah selesai atau sudah dalam proses belum bisa dijalankan. Adapula yang sudah dijalankan tapi tidak optimal sebagaimana dalam ‘kondisi normal’ sebelum Covid-19 merebak.

“Sebut saja misalnya manasik bagi jamaah, penyiapan dokumen paspor dan visa, koordinasi panitia pusat dan daerah dan pembekalan petugas menjadi tidak maksimal. Bahkan untuk kontrak-kontrak pemenuhan berbagai kebutuhan di Arab Saudi seperti pemondokan, pengadaan katering dan transportasi belum bisa dijalankan, musababnya pemerintah Arab Saudi sendiri meminta semua negara pengirim misi haji untuk menunda kontrak-kontrak bisnis terkait agenda haji, maklumat tersebut sampai sekarang belum dicabut. Padahal penyelenggaraan haji makin dekat dan sudah di depan mata,” bebernya.

Mustolih menambahkan, bila ternyata penyelenggaran ibadah haji tetap dilaksanakan dikhawatirkan Kemenag tidak memiliki waktu yang cukup, sehingga persiapan tidak matang karena buru-buru, hal mana bisa berakibat fatal karena layanan tidak optimal.

“Dengan situasi tersebut maka sangat sulit mewujudkan kegiatan haji yang ideal. Merujuk pada jadwal penyelenggaraan haji tahun-tahun sebelumnya, memasuki akhir Ramadhan biasanya berbagai persiapan kebutuhan dan keperluan yang fundamental biasanya sudah mampu diselesaikan oleh Kemenag, setelah idul fitri (lebaran) tinggal malakukan finalisasi persiapan-persiapan teknis, petuggas di negara Arab Saudi siap menyambut kedatangan jamaah,” ungkapnya.

Oleh karena fakta-fakta tersebut, Komnas Haji dan Umrah mendorong agar Presiden Joko Widodo melalui Kementerian Agama segera mengambil kebijakan tegas dengan menunda pengiriman misi haji Indonesia tahun 2020 karena pandemi Covid-19 yang masih menjadi gejala global dan belum ada tanda-tanda kapan akan berakhir, termasuk di Indonesia maupun di Arab Saudi.

“Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia yang mendapat kuota terbanyak 221 ribu jemaah tentu sangat berkepentingan untuk melindungi keselamatan jiwa warganya dari ancaman virus mematikan (hifzun nas),” ujarnya .

Seharusnya kata dia, tanpa menunggu keputusan pemerintah Arab Saudi, Presiden sebagai kepala pemerintahan dari sebuah negara yang berdaulat secepatanya mengambil kebijakan demi keselamatan jiwa ratusan ribu jemaah berikut ribuan petugas yang berasal dari berbagai instansi di luar Kemenag seperti tenaga medis.

“Siapa yang akan bertanggungjawab dan bisa menjamin bila ratusan ribu orang tersebut tidak terinveksi Covid-19 baik dalam proses di tanah air maupun manakala berada di Arab Saudi akibat berinteraksi dengan banyak orang dari berbagai negara yang juga belum bebas dari Covid yang berpotensi membawa virus? tanya dia.

Sangat sulit kata dia, untuk menerapkan physical distancing pada saat penyelenggaraan ibadah haji, terutama pada saat agenda-agenda krusial seperti thawaf, wukuf, sa’i, lempar jumrah dimana 1,3 juta orang dari berbagai penjuru dunia berkumpul pada saat yang bersamaan. Untuk saat ini, masih sangat beresiko memberangkatkan jamaah saat ini.

Selain alasan-alasan diatas ada beberapa hal lain yang bisa menjadi landasan Presiden (pemerintah) menunda pelaksanaan rukun islam kelima pada tahun 2020 adalah ; Pertama, pemerintah masih belum mencabut status darurat bencana nasional akibat pandemic covid-19 sebagaimana tertuang melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional yang diberlakukan sejak 13 April 2020.

"Oleh karenanya segala ketentuan dan pendekatan mestinya menggunakan perspektif kebencanaan. Dengan kata lain penundaan pemberangkatan misi haji bisa merujuk beleid tersebut bukan karena keinginan pemerintah, akan tetapi terhalang oleh bencana non alam berupa Covid-19 yang melanda dunia sehingga tugas dan kewajiban pemerintah menyelenggarakan haji terhalang oleh bencana atau dengan kata lain terjadi force majeur,” pungkasnya.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini