Iuran BPJS Kesehatan Naik Lagi, Komunitas Cuci Darah Gugat Perpres 64 ke MA

Achmad Fardiansyah , Okezone · Rabu 20 Mei 2020 13:55 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 20 337 2217012 komunitas-pasien-cuci-darah-kembali-gugat-kenaikan-iuran-bpjs-ke-ma-eP2PUXnavE.jpg Pengurus KPCDI saat daftarkan uji materi Perpres 64 Tahun 2020 di MA (Foto KPCDI)

JAKARTA – Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) mendaftarkan uji materiil Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan ke Mahkamah Agung atau MA, Rabu (20/5/2020).

Kuasa Hukum KPCDI, Rusdianto Matulatuwa menilai, kenaikan iuran BPJS Kesehatan jilid II ini sangat tidak memiliki empati yang mampu menyikapi keadaan yang serba sulit bagi masyarakat saat ini, jelas merupakan suatu ketidak-adilan dan kenaikan tersebut juga tidak sesuai dengan apa yang dimaknai dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang BPJS.

 Baca juga: MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

“Bahwa ketika ketidak-adilan berubah menjadi suatu hukum yang dipositifkan maka bagi kami selaku warga negara yang melakukan perlawanan dimuka hukum tentu menjadi sesuatu hal yang diwajibkan, karena apa yang kita lakukan ini untuk mengontrol kebijakan menjadi suatu kebutuhan dan bukanlah karena suatu pilihan semata,” katanya dalam siaran pers diterima Okezone.

Selain itu, KPCDI pun akan menguji apakah kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini sudah sesuai dengan tingkat perekonomian masyarakat ditengah pandemic virus corona.

 Ilustrasi

“Saat ini kan terjadi gelombang PHK besar-besaran, tingkat pengganguran juga naik. Daya beli masyarakat juga turun. Harusnya pemerintah mempertimbangan kondisi sosial ekonomi warganya, bukan malah menaikkan iuran secara ugal-ugalan,” ungkapnya.

Rusdianto menegaskan bahwa gugatan uji materi kenaikan iuran ini dilakukan untuk menilai apakah kenaikan ini sudah sesuai dengan tanggungjawab BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada seluruh pesertanya.

“Harus bisa dibuktikan adanya perubahan perbaikan pelayanan, termasuk hak-hak peserta dalam mengakses obat dan pengobatan dengan mudah,” pungkasnya.

Perpres tersebut jadi payung hukum kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang menuai penolakan dari masyarakat. KPCDI sebelumnya telah menggungat Perpres Nomor 75 Tahun 2019 dan MA mengabulkannya pada akhir Februari 2020. Buah gugatan KPCDI saat itu dirasakan oleh rakyat Indonesia di mana MA membatalkan kenaikan iuran BPJS. Lalu, Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres 64 yang kembali digugat oleh KPCD.

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini