Share

Data Penerima Bansos dari RT/RW Kini Tak Perlu Verifikasi Pemda

Fahreza Rizky, Okezone · Selasa 19 Mei 2020 17:01 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 19 337 2216607 data-penerima-bansos-dari-rt-rw-kini-tak-perlu-verifikasi-pemda-E8U8RwLdR5.jpg Menko PMK Muhadjir Effendy (Foto : Kemenko PMK)

JAKARTA - Pemerintah berupaya memangkas prosedur yang berbelit-belit terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) tunai ataupun BLT desa. Hingga kini prosentase penyaluran kedua bansos tersebut masih rendah sehingga perlu dikebut.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, mengatakan pihaknya bersepakat data penerima bansos putaran pertama yang dihimpun RT/RW tak perlu lagi diverifikasi di tingkat kabupaten/kota.

"Jadi sekarang kita sepakati bahwa semua data yang dihimpun oleh RT/RW baik untuk kepentingan Kemensos maupun dana bantuan desa tidak diharuskan untuk diverifikasi dulu di tingkat kabupaten/kota," ucap Muhadjir usai mengikuti rapat terbatas 'Persiapan Idul Fitri 1441 H' melalui telekonferensi, Selasa (19/5/2020).

"Paling tidak untuk pembagian putaran pertama. Soal putaran kedua akan diberlakukan lagi silahkan," tambah dia.

Muhadjir yang juga Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu menjelaskan, percepatan penyaluran bansos ditujukan untuk 'mengerek' daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, ia meminta semua pihak memaklumi adanya pemangkasan birokrasi yang berbelit-belit tersebut.

"Ini untuk memburu agar daya beli masyarakat segara pulih, segara memutar nadi ekonomi yang sekarang mengalami hibernasi segera bisa terjadi di lapangan. Nah karena itu saya mohon melalui konfrensi pers ini, semua bupati walikota mohon dimaklumi, mohon disadari tentang kebijakan ini," tutur dia.

Muhadjir menuturkan, sebelumnya data penerima manfaat yang dihimpun oleh RT/RW tidak otomatis bisa digunakan sebagai dasar menmmbagi bansos. Data tersebut harus diserahkan ke kabupaten/kota untuk diverifikasi. Baru setelah itu hasilnya diturunkan kembali.

"Masalahnya adalah banyak kabupaten/kota yang tidak segera menurunkan itu. Dengan berbagai macam alasan. Bahkan kadang-kadang turun namanya sudah beda. Jadi disusulkan RT/RW, itu kemudian turun ke desa beda namanya. Saya enggak tahu dari mana. Dan inilah problem yang sekarang sudah kita potong," jelas Muhadjir.

Baca Juga : 500 Pedagang Pasar di Kulonprogo Jalani Rapid Test

Muhadjir juga membahas pencegahan kemungkinan moral hazard dalam pembagian bansos yang didasari data tanpa verifikasi di tingkat kota/kabupaten ini.

"Maka bapak Presiden telah menginstruksikan melalui pak Mendes nanti akan dikawal oleh Babinkantibmas dan dibantu oleh Babinsa. Oleh sebab itu pak Mendes akan mengirim surat kepada pak Kapolri agar mengefektifkan peranan Babinkantibmas di masing-masing desa untuk mengawal tiga hal," katanya.

Tiga hal tersebut yakni verifikasi dan sinkronisasi data. Aparat dalam mengawasi tumpang tindih data penerima bansos, baik itu dari Kemensos maupun dari Kemendes, dan pemda.

"Ini harus dihindari terjadinya pembagian double di mana KPM (keluarga penerima manfaat) menerima lebih dari satu bagian. Ini akan menjadi tanggungjawab dari Babinkantibmas dibantu oleh Babinsa di masing-masing desa," imbuh Muhadjir.

Tugas aparat keamanan kedua yakni memastikan dan ikut mendata nama calon penerima bansos di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tugas ketiga yaitu mengawasi penyaluran bansos tunai agar sampai ke tangan penerima dengan benar.

"Tidak boleh ada penyunatan oleh siappun untuk dalam kaitannya dengan pembagian dana BLT desa maupun bansos dari Kementerian Sosial. Ini akan kita minta betul perhatiannya, kerjasamanya. Terutama nanti pak Kapolri untuk bisa menginstruksikan kepada seluruh aparat Polri semua jenjang khususnya di Babinkantibmas," pungkas Muhadjir.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini