Presiden Jokowi Bicara dengan Raja Salman, Kepastian Haji Mundur Awal Juni

Fahreza Rizky, Okezone · Selasa 19 Mei 2020 14:30 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 19 337 2216478 presiden-jokowi-bicara-dengan-raja-salman-kepastian-haji-mundur-awal-juni-DrYitxwUgR.jpg (Foto: Istimewa)

JAKARTA – Tenggat waktu keputusan terkait penyelenggaraan ibadah Haji 1441 Hijriah mundur, dari 20 Mei 2020 menjadi awal Juni 2020. Keputusan itu diambil setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkonsultasi dengan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz.

“Bapak Presiden mengatakan habis komunikasi dengan Raja Salman, sehingga Beliau menyarankan, bagaimana kalau mundur dulu sampai awal Juni, siapa tahu ada perkembangan. Kami setuju, kami akan taat dengan itu, jadi kalau tadinya deadline 20 Mei, maka kami sampai dengan awal Juni, mungkin 1 Juni atau… nanti kami lihat kalender,” kata Menag Fachrul Razi, Selasa (19/5/2020).

Fachrul berharap, kondisi di Arab Saudi kian membaik, sehingga Haji 2020 bisa dilanjutkan. “Kami mundur jadi 1 Juni sesuai petunjuk Bapak Presiden setelah bicara dengan Raja Salman, mungkin akan ada kepastian kalau di sana lebih baik,” ucapnya.

Menag Fachrul Razi. (Foto: Humas Kemang RI)

Sebelumnya diberitakan, salah satu yang tengah dipersiapkan Pemerintah adalah protokol kesehatan penyelenggaraan ibadah haji. Pertimbangan istitoaah kesehatan jamaah misalnya, bukan menjadi satu-satunya faktor yang menentukan jamaah akan dapat diberangkatkan.

Baca juga: Kemenag Harap Arab Saudi Segera Beri Kepastian Penyelenggaraan Haji 2020

“Kita akan memberlakukan seleksi (pemberangkatan) dari aspek lain, misalnya kerentanan dari penularan penyakit. Ini tentu dasarnya adalah dari institusi kesehatan,” ujar Menag.

Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi agar jamaah tidak terjangkit penyakit saat pelaksanaan ibadah haji, yang kemungkinan besar digelar dalam situasi pandemi global Covid-19. “Dokter yang bertanggung jawab akan menentukan, bahwa si A tidak bisa berangkat karena situasinya demikian, dan sangat rentan penularan penyakit,” tutur Menag.

Baca juga: Tahap II Dibuka, 2.404 Jamaah Lunasi Biaya Haji

“Kalau itu dasar hukumnya ya pasti harus kita taati. Tapi kita pasti tidak akan merugikan calon jamaaah kalau dia tidak terkena ketentuan tadi. Apakah dia sakit, atau sangat rentan terhadap penularan penyakit, apalagi kaitannya dengan Covid-19,” imbuhnya.

(qlh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini