nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Draf Perpres Pelibatan TNI Berantas Terorisme Dinilai Rancu & Tumpang Tindih

Fadel Prayoga, Okezone · Minggu 17 Mei 2020 17:10 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2020 05 17 337 2215508 draf-perpres-pelibatan-tni-berantas-terorisme-dinilai-rancu-tumpang-tindih-kCPkQ1W4mc.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone.com)

JAKARTA – Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang tugas TNI dalam mengatasi terorisme sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menuai kritik dari berbagai kalangan.

Komisioner Komisi Hak Asasi Manusia Antar-Pemerintah ASEAN (AICHR), Rafendi Djamin mengatakan, meski diakui TNI akan sangat membantu dalam menangani persoalan pertahanan dan keamanan, namun dia menilai banyak pasal dalam draf Perpres tersebut yang rancu dan berpotensi tumpang tindih dengan badan atau lembaga lain.

”Kalau dicermati, keberadaan Perpres tersebut bukan hanya tidak akan mengurangi ancaman atau mencegah dan melakukan pemulihan (akibat terorisme) secara efektif. Yang berpeluang terjadi justru timbulnya kerancuan di tingkat pelaksanaan,” ujar Rafendi, dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone, Minggu (17/5/2020)

Menurut dia, isu seputar pelibatan TNI dalam menangani terorisme pada dasarnya masuk ke dalam dua ranah. Yaitu ranah penegakan hukum dan ranah dalam situasi perang. Ranah penegakan hukum menurut dia bukan domain TNI, yang notabene tugas dan fungsinya lebih kepada urusan pertahanan. Sehingga berpeluang terjadi tumpang tindih peran dengan badan atau lembaga lain.

Ilustrasi

”Terutama karena kita punya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), yang menurut undang-undang menjadi leading sector dalam pencegahan hingga pemulihan terorisme,” kata Rafendi.

Tumpang tindih ini lanjut dia dimungkinkan terjadi lantaran pada dasarnya terorisme ialah objek hukum pidana. Sebagaimana halnya pidana lain, yang bertugas menanganinya adalah lembaga penegak hukum seperti Polri.

Baca juga: Komnas HAM Tolak Perpres Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Terorisme

Sementara TNI, sejak awal, tidak pernah didesain untuk menjalankan fungsi penegak hukum. Tugas mereka sebagaimana diatur dalam UUD 1945 ialah menjalankan fungsi pertahanan nasional, yakni menjaga kedaulatan negara dari ancaman militer negara lain.

”Perpres ini cenderung melampaui kewenangan itu, juga kewenangan yang diatur dalam Undang-undang 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI),” tuturnya.

Menurut dia, penegakan hukum harus tetap dipegang dalam satu sistem yang disebut criminal justice system. Sehingga, jangan sampai justru mengacaukan criminal justice system yang ada. Draf Perpres ini lanjut dia, juga mengikis kewenangan konsultatif DPR dan kewenangan Presiden untuk mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pelibatan TNI dalam operasi militer selain perang.

”Hal itu akan mengancam sistem check and balances dalam birokrasi pengerahan kekuatan pertahanan. Sebab, kewenangan Presiden sangat kuat (terkait pelibatan TNI-red) tanpa kontrol check and balances dari DPR,” pungkasnya.

Densus 88 Antiteror Polri

Sebelumnya, Komnas HAM juga menolak draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Mengatasi Aksi Terorisme yang akan diterbitkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam mengatakan, pihaknya akan menyurati Jokowi agar tidak meneken Perpres tersebut. Menurut dia, isi Pepres tersebut sangat berbahaya bagi kelangsungan demokrasi dan upaya menjaga, melindungi serta menegakkan HAM di Indonesia.

"Kami akan menyurati Presiden Joko Widodo, karena menjadi ancaman keras," kata Choirul Anam di Kantor Komnas HAM, Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini