Perpres Kenaikan Iuran BPJS Bisa Digugat Lagi ke MA, Pakar Hukum Bongkar Celahnya

Fahreza Rizky, Okezone · Sabtu 16 Mei 2020 11:48 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 16 337 2215014 perpres-kenaikan-iuran-bpjs-bisa-digugat-lagi-ke-ma-pakar-hukum-bongkar-celahnya-rNlW7Ixnco.jpeg BPJS Kesehatan (Foto Okezone)

JAKARTA - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan berpotensi digugat kembali ke Mahkamah Agung (MA).

Pasalnya, pemerintah kembali menaikan iuran BPJS Kesehatan dengan besaran hampir 100%. Padahal beleid serupa sebelumnya sudah digugat ke MA dan dibatalkan.

Baca juga: MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Pakar hukum tata negara dari Universitas Parahyangan, Asep Warlan Yusuf mengatakan, Pasal 34 Perpres Nomor 64 Tahun 2020 rawan digugat oleh masyarakat. Sebab, pasal tersebut berisi kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang sebelumnya telah dibatalkan oleh MA.

"Pasal kenaikan tarif, pasal 34, itu yang paling krusial, nominalnya," ujar Asep saat berbincang dengan Okezone, Sabtu (16/5/2020).

Baca juga: Iuran BJPS Naik, Kado Pahit dari Pemerintah di Tengah Corona

Asep menuturkan, Perpres 64 Tahun 2020 tidak menjelaskan faktor penyebab kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Beleid itu hanya berisi narasi normatif dan klise tapi tidak menunjukan inti masalah.

"Apakah BPJS butuh dana atau gimana? Apakah saatnya naik tapi salah perhitungan atau gimana? Pokoknya tidak jelas mengani faktor kenaikan. Sangat klise," tandas dia.ilustrasi

Asep menyoroti kenaikan iuran BPJS hampir 100% dalam Perpres 64 Tahun 2020. Ia menyebut landasan kenaikannya tidak dijelaskan dalam beleid tersebut. Apalagi, MA sudah mengingatkan dalam putusannya bahwa kenaikan iuran sudah tidak lagi sesuai dengan prinsip kesehatan masyarakat.

"Jadi kenaikan ini menurut hemat saya agak menabrak rambu-rambu yang dibuat MA waktu mereka membatalkan Perpres sebelumnya," tutur dia.

Baca juga: Jokowi Naikkan Iuran, Peserta BPJS Kesehatan Menjerit

Asep juga menegaskan kenaikan iuran BPJS tidak tepat waktunya. Saat ini masyarakat sedang kesulitan karena krisis dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) karena wabah corona. Namun ia heran mengapa pemerintah mengambil kesempatan dalam kondisi seperti ini.

"Psikologi masyarakat menengah ke bawah sedang ada problem. Untuk makan sehari-hari saja mereka masih memikirkan. Berat sekarang ini. Masyarakat sedang pertahankan hidup eh (iuran BPJS) naik. Ini sesuatu yang sangat tidak empati," tegas Asep.

Di sisi lain, ia juga menyayangkan sikap DPR dan MA dalam isu kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini. Seharusnya, parlemen bisa mengingatkan pemerintah untuk meninjau ulang Perpres 64/2020. Ia meminta DPR tidak hanya berkoar-koar di media sosial saja sama halnya seperti netizen.

"Lamban sekali DPR merespons itu. Jadi sebelum menggugat ke MA, DPR perlu menyikapi cepat sambil MA ingatkan bahwa sudah ada putusan. (MA) boleh mengingatkan, memberi nasihat," ucap Asep.

Sebebaimana diketahui, Presiden Jokowi menaikkan iuran BPJS Kesehatan melalui Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diundangkan pada 6 Mei. Berlaku mulai 1 Juli 2020.

Iuran BPJS kelas I kini jadi Rp150.000 per orang per bulan. Kelas II sebesar Rp100.000 per bulan. Untuk kelas III jadi Rp42.000 per bulan. Khusus kelas III, tahun ini pesertanya tetap bayar Rp25.500 per bulan, sisanya disubsidi pemerintah. Pada 2021 nanti, peserta BPJS kelas III diharuskan bayar Rp35.000 per bulan, hanya Rp7.000 disubsidi.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini