Elemen Buruh Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Jum'at 15 Mei 2020 22:03 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 15 337 2214729 elemen-buruh-tolak-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-iXrcJEx0Oa.jpg Demo Hari Buruh 2018 di Jakarta (Okezone.com/Heru)

JAKARTA - Ketua Umun Konfederasi Kongres Aliansi Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan lewat penerbitan Perppres Nomor 64 Tahun 2020. Menurutnya dampak kenaikan itu sangat dirasakan kalangan buruh atau pekerja.

Saat ini, kata dia. Indonesia tengah dilanda krisis akibat pandemi Covid-19 yang membuat ekonomi masyarakat terutama buruh terpuruh. Sudah jutaan pekerja dirumahkan dan dipecat oleh perusahaan, sehingga kesulitan ekonomi.

"Kalau di daerah banyak terjadi pemutusan hubungan kerja baik yang kontrak dan buruh yang harian lepas yang statusnya outsourcing," kata Neneng saat dihubungi Okezone, Jumat (15/5/2020).

Neneng menegaskan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan tersebut bukti bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat. Apalagi, sebelumnya Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan Peppres yang diterbitkan Presiden Jokowi.

"Selama ini kan ada iuran yang memang antara pengusaha dengan buruh dan ketika menjadi korban PHK ke depan mereka harus menanggung sendiri iuran BPJS-nya itu. Pasti berpengaruh kalau dampak pasti kena dampak luar biasa," imbuhnya.

 ilustrasi

Ia mengatakan, pemerintah seharusnya tak menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah masa sulit yang dialami para buruh yang terdampak corona. Menurut dia, Presiden Jokowi tak patuh terhadap putusan MA yang sebelumnya telah membatalkan kenaikan BPJS Kesehatan.

"Saya melihatnya padahal secara hukum juga sudah diputuskan MA. Ini tidak tepat dan ini dipaksakan oleh Presiden, artinya yang tidak patuh itu adalah kekuasaan itu sendiri," lanjutnya.

Neneng menegaskan bahwa pihaknya bersama elemen buruh lainnya berencana akan kembali menggugat Peppres kenaikan iuran BPJS Kesehatan ke MA. Ia pun akan menggelar aksi lewat media sosial guna menyerukan penolakan kenaikan BPJS Kesehatan.

"Dalam situasi pandemi ini bagaimana persoalan keselamatan kaum buruh. Kami juga melakukan aksi virtual dan misalkan melalui WA dan online. Aksi kami tentu dengan menerapkan protokol kesehatan," tandasnya.

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini