Kenaikan Iuran BPJS dan Analogi Gotong Royong ala Pemerintah

Khafid Mardiyansyah, Okezone · Kamis 14 Mei 2020 20:38 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 14 337 2214249 kenaikan-iuran-bpjs-dan-analogi-gotong-royong-ala-pemerintah-XwMvaqf75H.jpg ilustrasi pelayanan BPJS Kesehatan (Okezone.com/Arif)

PRESIDEN Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perppres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan, sebagai payung hukum menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan yang dua bulan lalu dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Dalam Perpres tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tersebut disebutkan pemerintah akan menaikkan iuran BPJS untuk semua kelas mulai 1 Juli 2020.

Peserta BPJS Kesehatan katagori Pekerja Buka Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) iurannya dinaikkan menjadi Rp150.000 per bulan untuk kelas I, Rp100.000 untuk kelas II, dan Rp42.000 untuk kelas III.

Khusus kelas III peserta tetap bayar Rp25.500 per bulan karena Rp16.500 disubsidi pemerintah hingga akhir 2020. Tahun 2021, subsidinya dikurangi jadi Rp7.000, sehingga peserta BPJS kelas III harus bayar Rp35.000 per orang per bulan.

Skema Kenaikan BPJS

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf menerangkan, besaran iuran JKN-KIS peserta PBPU dan BP/Mandiri untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2020, mengikuti Perpres Nomor 75 Tahun 2019, yaitu Rp160.000 untuk kelas I, Rp110.000 untuk kelas II, Rp42.000 untuk kelas III.

Baca juga: Iuran BJPS Naik, Kado Pahit dari Pemerintah di Tengah Corona 

Sementara untuk bulan April, Mei, dan Juni 2020, besaran iurannya mengikuti Perpres Nomor 82 Tahun 2018, yaitu Rp80.000 untuk kelas I, Rp51.000 untuk kelas II, dan Rp25.500 untuk kelas III.

“Per 1 Juli 2020, iuran JKN-KIS bagi peserta PBPU dan BP disesuaikan menjadi Rp150.000 untuk kelas I, Rp100.000 untuk kelas II, dan Rp 42.000 untuk kelas III,” tutur Iqbal.

Sebagai wujud perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap kondisi finansial masyarakat, lanjut Iqbal, pemerintah menetapkan kebijakan khusus untuk peserta PBPU dan BP kelas III.

 ilustrasi

Tahun 2020, iuran peserta PBPU dan BP kelas III tetap dibayarkan sejumlah Rp25.500. Sisanya sebesar Rp16.500, diberikan bantuan iuran oleh pemerintah.

“Kemudian, pada tahun 2021 dan tahun berikutnya, peserta PBPU dan BP kelas III membayar iuran Rp35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp7.000,” tambahnya.

Kenaikan Berlandasan Prinsip Gotong Royong

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kenaikan iuran untuk menjaga keberlanjutan BPJS Kesehatan. Di mana, adanya iuran dilakukan untuk memberikan subsidi kepada kalangan masyarakat lain.

"Sedangkan yang lain tentu menjadi iuran, yang diharapkan bisa menjalankan operasional BPJS Kesehatan," ujar dia usai Rapat Terbatas (Ratas), bersama Presiden Jokowi secara virtual, Rabu 13 Mei.

Menurutnya, BPJS Kesehatan itu selalu terbagi menjadi dua kelompok, yakni masyarakat yang membayar iuran dan masyarakat yang menerima subsidi dari iuran masyarakat lain.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Oscar Primadi, mengatakan bahwa Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah bagian dari program sistem jaminan sosial nasional yang memberikan manfaat bagi pelayanan kesehatan masyarakat Indonesia.

“Sesuai dengan undang-undang 40 tahun 2014 sudah mengamanatkan asas gotong royong. Kegotong-royongan ini ditandakan dengan pemerintah membiayai masyarakat miskin melalui iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI),” terang Oscar, dalam Live Streaming Anggaran Jaminan Kesehatan Nasional, Kamis (14/5/2020).

Oscar mengatakan, masyarakat yang mampu juga ikut membiayai dengan cara membayar iuran BPJS secara rutin. Berdasarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 asas gotong royong inilah yang sedang dibangun oleh pemerintah.

Lebih lanjut Oscar mengatakan dukungan yang diberikan Kemenkes terhadap Perpres Nomor 64 Tahun 2020 dalam rangka perbaikan dengan kementerian dan lembaga dan profesi lain untuk terus berusaha memperbaiki, menyusun manfaat kebutuhan dasar kesehatan dan juga standar pelayanan yang berkaitan dengan rawat inap.

“Tentunya perbaikan secara konkret akan dilakukan pada level kelas tiga, kapasitas tempat tidur di level ini terus kami lakukan penyesuaian dan penambahan agar nanti ada hal-hal yang berkenaan terjadinya pelayanan yang mengarah pada masyarakat yang tidak mampu melalui PBPU maupun Pekerja Penerima Upah (PPU) nya itu dapat benar-benar terlayani dengan maksimal dan optimal,” tuntasnya.

Menyakiti Hati Masyarakat

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh mengaku kecewa sikap pemerintah yang menaikan iuran BPJS Kesehatan ditengah pandemi Covid-19.

“Bagi saya secara personal cukup kecewa dengan keputusan ini, karena tidak layak, tidak polite, kurang beretika, ketika dalam situasi rakyat sangat susah di pandemi, Presiden mengumumkan penurunan sekaligus kenaikkan iuran BPJS Kesehatan dalam waktu yang sama,” ujar Nihayatul kepada wartawan di Jakarta, Kamis (14/5/2020).

Nihayatul berkata, sikap pemerintah saat ini seperti sedang mengombang-ambingkan masyarakat lantaran tak mempunyai kepastian dan bahkan cenderung rakyat dipermainkan.

“Kemarin bulan April sudah membayar kenaikan, lalu Mei ini mereka mengakumulasi kenaikan dengan hanya menambah sisanya, jadi April, Mei, Juni sesuai dengan iuran yang lama. Tapi selanjutnya harus membayar iuran yang baru,” tuturnya.

Sementara itu, ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira menjelaskan kenaikan BPJS Kesehatan kelas 1 dan kelas 2 yang cukup tinggi akan memukul daya beli masyarakat.

"Logikanya, ada pandemi, di mana pengeluaran kesehatan akan meningkat. Tapi justru semua bebannya dialihkan kepada masyarakat. Ini ujungnya banyak masyarakat yang sulit mendapat akses kesehatan karena menunggak iuran BPJS," jelas Bhima kepada Okezone.

Pemerintah, jelas Bhima, harusnya lakukan penghitungan yang rinci, dan menghitung efek inflasi dan pertumbuhan ekonomi dari kenaikan BPJS ini.

"Masa main naikkan iuran di tengah krisis, kan kontradiksi dari tujuan pemerintah memberikan stimulus fiskal. Kalau stimulusnya kecil ya kasih tambahan stimulus dengan turunkan iuran BPJS bukan sebaliknya malah menaikkan. Susah kalau begini kita recovery (ekonomi) tahun 2020 atau 2021. Pemulihannya bisa lama dengan kurva L," jelasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini