PNS Polri Tetap Dilarang Mudik

Puteranegara Batubara, Okezone · Kamis 14 Mei 2020 19:55 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 14 337 2214232 pns-polri-tetap-dilarang-mudik-cYzegRRmpu.jfif Ilustrasi (Foto : Okezone.com)

JAKARTA - Kapolri Jenderal Idham mengeluarkan Surat Telegram Rahasia (TR) nomor ST/1449/V/KEP./2020 per tanggal 13 Mei 2020 yang berisikan larangan mudik bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Polri untuk mudik saat pandemi Covid-19.

Hal ini terkait dengan terbitnya Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, yang dikeluarkan oleh Gugus Tugas Nasional.

Dalam surat TR yang ditandatangani oleh AS SDM Kapolri Brigjen Sutrisno Yudi Hermawan, meskipun dilarang mudik, PNS Polri diperbolehkan melintas di wilayah batas negara dan administrasi selama memiliki kepentingan dinas. Sebagaimana, dimaksud dalam surat edaran gugus tugas tersebut.

"Polri berkomitmen untuk mencegah peredaran Covid-19, ditegaskan kembali kepada anggota Polri dilarang Mudik kecuali perjalanan dinas dan ijin khusus dengan kelengkapan sesuai protokol Covid-19," kata Kadiv Humas Polri Brigjen Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Jakarta, Kamis (14/5/2020).

Kembali ke surat telegram itu, pemberian izin perjalanan dinas pun harus dilakukan secara selektif dan penuh kehati-hatian. Pemberian rekomendasi itu juga harus memperhatikan tingkat urgensi serta kriterian pengecualian dan persyaratan.

Selain itu, mereka yang bertugas juga harus mengantongi persyaratan. Antara lain, surat tugas sesuai ketentuan yang berlaku, menunjukam surat keterangan sehat atau hasil negatif dari virus corona yang didapatkan dari dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas dan klinik kesehatan.

Lalu, menunjukan kartu identitas diri, KTP atau yang lainnya, dan melaporkan rencana perjalanan yang berisikan waktu keberangkatan, jadwal dari kedinasan dan jadwal kepulangan.

Namun, apabila PNS Polri tidak dapat memenuhi syarat itu dan tidak berdasarkan kepentingan kedinasan, maka tidak diperkenankan untuk melakukan perjalanan ataupun mudik saat pandemi Covid-19.

Baca Juga : ABG Pembunuh Bocah di Sawah Besar Ternyata Sedang Hamil

Apabila nekat, Polri telah menyiapkan sanksi tegas sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang (UU) atau payung hukum yang berlaku.

"Kami Berharap bersama Pendemi Covid-19 segera berakhir, " tutur Argo.

Di sisi lain, Kapolri juga memperpanjang massa Work From Home (WFH) bagi PNS Polri hingga 29 Mei 2020 mendatang. Hal itu diatur dalam surat telegram bernomor ST/1458/V/KEP./2020 per tanggal 14 Mei 2020.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini