Respons MA soal Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Padahal Pernah Dibatalkan

Arie Dwi Satrio, Okezone · Kamis 14 Mei 2020 12:20 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 14 337 2213952 respons-ma-soal-iuran-bpjs-kesehatan-kembali-naik-padahal-pernah-dibatalkan-WKhhp5ff5K.jpg BPJS Kesehatan. (Foto: Ilustrasi/Okezone.com)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk kelas I dan II, melalui Peraturan Presiden (Prepres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Padahal, pada akhir tahun lalu, Mahkamah Agung (MA) pernah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang tertuang dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Saat itu, MA mengabulkan Judicial Review (JR) Perpres Nomor 75 Tahun 2019.

(Baca Juga: Belum Ada Laporan Perusahan di Jakarta Tak Sanggup Berikan THR)

Juru Bicara MA, Hakim Agung Andi Samsan Nganro enggan merespons banyak soal keputusan Presiden Jokowi menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan, yang pernah dibatalkan MA. Sebab, hal itu kewenangan Presiden dan bukan ranah MA.

"Jika benar Presiden telah menerbitkan Perpres baru yang menaikkan (lagi) iuran BPJS, tentu sudah dipertimbangkan dengan saksama. Mahkamah Agung (MA) tidak akan mencampuri dan tidak akan menanggapi, sebab hal tersebut merupakan wilayah kewenangan Pemerintah," kata Andi saat dikonfirmasi Okezone, Kamis (14/5/2020).

Baca juga: Presiden Jokowi: Pandemi Corona Mendorong Kita Berinovasi

Andi menjelaskan, tugas dan kewenangan MA sejauh ini hanya untuk mengadili permohonan hak uji materiil terhadap aturan yang dibuat Pemerintah. Oleh karenanya, MA enggan lebih jauh menanggapi soal keputusan Presiden Jokowi menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan.

BPJS Kesehatan.

"MA hanya berwenang untuk mengadili perkara permohonan hak uji materil terhadap peraturan yang kedudukannya di bawah undang-undang, dan itupun apabila ada pihak yang berkeberatan bertindak sebagai pemohon, yang mengajukan ke MA," katanya.

Andi meyakini Perpres baru yang diteken Presiden Jokowi terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan dengan pertimbangan berbagai aspek. Namun, ia meminta agar Pemerintah juga memperhatikan hasil putusan MA terkait Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan dalam membuat keputusan baru.

"Presiden dalam membuat Perpres yang baru tentu sudah mempertimbangkan semua aspek, sebab kalau toh iuran BPJS itu harus dinaikkan untuk kesinambungannya, namun tentu juga Pemerintah mempertimbangkan isi putusan MA yang membatalkan Perpres Nomor 75, yang lalu," ucapnya. (qlh)

(amr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini