MUI Keluarkan Fatwa Salat Id, Ini Tanggapan DPR

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Kamis 14 Mei 2020 11:20 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 14 337 2213906 mui-keluarkan-fatwa-salat-id-ini-tanggapan-dpr-XjChFmZXET.jpg Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan (foto: Okezone.com)

JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) rampung membahas fatwa tentang panduan salat Idul Fitri 1441 Hijriah di saat pandemi Covid-19.

Dimana MUI memperbolehkan umat Islam dapat menyelenggarakan salat Id secara berjamaah di tanah lapang, masjid atau mushala apabila Covid-19 di daerahnya sudah terkendali atau menurun.

Namun, salat Id juga boleh dilaksanakan di rumah dengan berjamaah bersama anggota keluarga atau secara sendiri (munfarid), terutama jika berada di kawasan penyebaran Covid-19 yang belum terkendali.

 Baca juga: Menag: Penanganan Covid-19 Banyak Kemajuan, tapi Upaya & Doa Jangan Kendur 

Merespon hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily menilai Fatwa yang dikeluarkan MUI adalah sejalan dengan usulan pihaknya dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama tentang relaksasi kegiatan keagamaan, termasuk pelaksanaan solat Idul Fitri di masa pandemi Covid-19.

"Sebetulnya kebijakan relaksasi kegiatan keagamaan termasuk salat Idul Fitri ini seiring dengan wacana Pemerintah untuk melakukan relaksasi pada sektor lainnya, misalnya pembukaan mall, pasar, transportasi, dan yang lainnya," ujar Ace kepada Okezone di Jakarta, Kamis (14/5/2020).

 Baca juga: Pandemi Covid-19, Menag: Jangan Pernah Berhenti Berdoa

Ace melanjutkan bahwa wacan relaksasi itu tak hanya berlaku untuk aktivitas ekonomi semata, tapi juga secara menyeluruh pada sektor lainnya termasuk aktivitas keagamaan.

"Karena itu dari sejak awal Pemerintah seharusnya sudah dapat memetakan mana daerah-daerah yang masih memiliki potensi persebaran Covid-19 yang tinggi atau zona merah maupun yang masuk kategori zona hijau dimana potensi persebarannya sangat rendah atau terkendali," jelas Ace.

Hanya saja Ace menekankan, bila usulan relaksasi kegiatan keagamaan harus disertai dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19 yang ketat. Kemudian masyarakat harus diberikan ketenangan juga untuk memastikan bahwa wacana kebijakan relaksasi itu harus dilakukan secara komprehensif setelah evaluasi secara mendalam.

"Bagi daerah-daerah yang memang potensi persebarannya sangat rendah atau bahkan tidak ada sama sekali, tentu Pemerintah harus memberikan kesempatan untuk tetap dapat menjalankan aktivitas seperti biasa, termasuk aktivitas ibadah," terang Ace.

Selain itu, Politikus Partai Golkar ini mendorong untuk pemerintah dapat menyusun konsep yang sistematis dan terukur menuju “new normal” yang diikuti dengan protokol Covid 19 lebih ketat.

"Jangan sampai upaya kita dengan kebijakan PSBB ini kemudian tak terarah akibat dari kebijakan yang tdk berdasarkan evaluasi yang jelas," tutup Ace.

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini