Share

Penanganan Corona Ala Pemerintah Bikin IDI Kebingungan

Arie Dwi Satrio, Okezone · Selasa 12 Mei 2020 12:52 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 12 337 2212838 penanganan-corona-ala-pemerintah-bikin-idi-kebingungan-DXEWFOkInj.jpg Ilustrasi

JAKARTA - Anggota Dewan Pertimbangan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Zaenal Abidin mengaku bingung dengan sikap pemerintah yang sering membuat kebijakan tidak seirama dalam penanganan Covid-19 (Corona Virus Disease). Menurut Zaenal, pemerintah seringkali membuat pernyataan yang berbeda-beda dan justru membingungkan masyarakat.

Demikian diungkapkan Zaenal menanggapi rencana pemerintah yang akan melonggarkan kebijakan penanganan Covid-19 seperti, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta penormalan transportasi umum.

"Yang saya amati sebagian besar pemerintah terutama BNPB, Pemda dan tenaga medis masih kuat dengan slogan Perang atau Lawan Covid. Walau ada saja yang ingin dilonggarkan, relaksasi atau apalah istilahnya. Intinya kita tidak satu kata dan juga tidak satu langkah atau perbuatan," kata Zaenal kepada Okezone, Selasa (12/5/2020).

Zaenal sempat menyinggung soal pernyataan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait tiga hambatan dalam penanganan Covid-19. Tiga hambatan itu yakni, penyakit itu sendiri yaitu Covid-19, birokrasi yang tidak terintegrasi serta pemberitaan negatif.

Pernyataan BNPB tersebut, dianggap Zaenal, tidak sesuai dengan langkah yang akan diambil pemerintah soal pelonggaran atau relaksasi PSBB. Ia mengaku bingung jika IDI harus mengikuti sikap pemerintah.

"Cuma kalau IDI dikatakan ikut kata pemerintah, justru itulah yang sering buat bingung. BNPB saja bilang begitu," ucapnya.

Mantan Ketua Umum PB IDI tersebut menyebut ada ketidaksingkronan antara pemerintah daerah dan pusat dalam penanganan Covid-19. Hal itu sering terjadi dalam pengambilan kebijakan penanganan Covid-19 yang dianggapnya kerap tumpang tindih.

"Pemerintah daerah cenderung dilakukan pengetatan. Sebab bila dilonggarkan yang diistilahkan relaksasi itu akan menyusahkan daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Adanya migrasi manusia. Hal ini juga akan menyulitkan dokter dan semua petugas di pelayanan kesehatan," papar Zaenal.

"Pemerintah tidak satu kata. Pemerintah pusat saja sering beda. Apalagi dengab pemerintah daerah. Ada pemerintah daerah yang seolah disalahkan oleh sejumlah menteri, yang sebetulnya tak perlu terjadi," sambungnya.

Baca Juga : Dampak Wabah Corona, 700.000 Anak di Italia Kekurangan Makanan

Seharusnya, ditekankan Zaenal, jajaran pemerintah bisa seirama dalam penanganan Covid-19. Ia meyakini masyarakat akan mematuhi kebijakan pemerintah untuk memutus mata rantai virus corona.

"Sebetulnya juga masyarakat patuh asal pemerintah benar serius, tegas dan satu kata. Sekali pemerintah memberi peluang maka masyarakat pasti akan mencari jalan dan alasan. Contoh saja masyarakat muslim hampir semua tidak shalat berjamaah di masjid padahal bulan Ramadhan, yang biasanya masjid penuh. Artinya masyarakat patuh. Hal yang sama juga dengan umat lain, tidak ibadah di rumah ibadahnya," pungkasnya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini