Ketua Komisi III DPR: Asimilasi Narapidana Harus Diawasi Ketat

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Senin 11 Mei 2020 19:50 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 11 337 2212528 ketua-komisi-iii-dpr-asimilasi-narapidana-harus-diawasi-ketat-IoHg6lgk9w.JPG Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry (Foto: Instagram/@hermanherryntt)

JAKARTA - Ketua Komisi III DPR, Herman Herry meminta Dirjen Pemasyarakatan (Dirjen Pas) yang baru saja menjabat, Reinhard Saut Poltak Silitonga agar betul-betul mengevaluasi kriteria narapidana yang dikeluarkan lewat program asimilasi ini dan meningkatkan pengawasan.

Hal tersebut disampaikan oleh Herman saat rapat dengar pendapat virtual antara Komisi III DPR dengan Dirjen Pemasyarakatan, Reinhard Silitonga, Senin (11/5/2020).

"Kriteria narapidana yang akan dikeluarkan lewat kebijakan percepatan asimilasi harus diawasi dengan ketat. Hal ini harus dilakukan secara serius untuk meminimalkan kemungkinan narapidana asimilasi itu melakukan pengulangan saat sudah kembali ke masyarakat," ujar Herman.

Dia tak memungkiri jika menaruh ekspektasi besar kepada Reinhard dalam menjalankan tugasnya sebagai Dirjen Pas dengan baik. Apalagi, mempunyai latar belakang aparat penegak hukum dari kepolisian.

“Sebagai Dirjen Lapas pertama yang memiliki latar belakang sebagai penegak hukum, Komisi III tentunya memiliki ekspektasi besar terhadap kinerja Anda ke depan. Kami akan menunggu gebrakan dan inovasi dari saudara,” beber Herman.

Dilanjutkan Herman, guna mengawasi program asmilasi ini diharapkan petugas di Balai Pemasyarakat (Bapas) dapat melakukan pengawasan ketat dan berkomunikasi dengan forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda)

"Petugas Balai Pemasyarakatan juga harus betul-betul melakukan pengawasan dengan ketat. Bila kekurangan personel untuk melakukan pengawasan ini, Bapas harus meminta bantuan dan bekerjasama dengan petugas lapas atau penegak hukum lainnya, begitu juga dengan jajaran forkopimda," terang dia.

Di sisi lain, terkait kebijakan pengeluaran narapidana atau tahanan, Herman berharap masyarakat tidak langsung menunjuk narapidana asimilasi sebagai penyebab semua kejahatan yang terjadi di Indonesia saat ini.

"Saya harap masyarakat tidak langsung termakan oleh berita provokatif yang disebarkan di media sosial. Sudah ada bukti beberapa kejadian yang disebut dilakukan oleh narapidana asimilasi, namun ternyata tidak benar," papar Herman.

Seperti diwartakan, Kemenkumham tercatat sudah mengeluarkan 39.273 narapidana dan anak melalui pemberian asimilasi dan integrasi. Kemudian, dari puluhan ribu warga binaan yang diberi asimilasi, terdapat 95 pelanggaran asimilasi, di mana sebagian besar pelanggaran syarat umum.

"Hasil evaluasi per tanggal 10 Mei 2020, asimilasi dan integrasi terjadi pelanggaran sebanyak 95 kasus dengan rincian sebagai berikut, pelanggaran terhadap syarat umum sebanyak 93 kasus ini adalah yang artinya melakukan tindak pidana dan sekarang yang berada di kepolisian dan juga sebagian sudah dimasukan ke lapas kembali di dalam strap sel. Pelanggaran terhadap syarat khusus sebanyak 2 kasus," ujar Dirjen Pas Kemenkumham, Reinhard Silitonga dalam rapat dengan Komisi III DPR hari ini.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini