Polri Diminta Usut Aktor Intelektual di Balik Kasus 14 ABK WNI di Kapal China

Puteranegara Batubara, Okezone · Senin 11 Mei 2020 07:00 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 11 337 2212017 polri-diminta-usut-aktor-intelektual-di-balik-kasus-14-abk-wni-di-kapal-china-G3U5Rlmw5G.jpg ABK Kapal China saat sedang melakukan sambungan telepon dengan Menlu RI Retno L Marsudi (Foto: KBRI Seoul)

JAKARTA - Tim kuasa hukum 14 Anak Buah Kapal (ABK) Warga Negara Indonesia (WNI) yang tergabung dalam DNT Lawyers meminta kepada Polri untuk mengusut aktor intelektual di balik kasus dugaan perbudakan yang terjadi di Kapal China.

Salah satu Kuasa Hukum ABK Kapal Long Xing 629 Pahrur Dalimunthe menyatakan bahwa juga dimungkinkan Polri meminta Red Notice Interpol kepada para pelaku yang berada di Luar Negeri serta kapal-kapal yang satu grup dengan pelaku dimintakan Purple Notice Interpol, sehingga dapat membatasi ruang gerak para pelaku.

“Kami juga berharap agar pelaku yang diproses hukum tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga korporasi dan aktor pengendali yang ada di Indonesia. UU TPPO memungkinkan untuk itu," kata Pahrur dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (11/5/2020).

Baca Juga: Derita ABK WNI di Kapal China: Makan Umpan Ikan Bau, Minum Air Laut & Kerja 48 Jam 

Menurut Pahrur, pengungkapan tersebut harus segera diusut lantaran telah menjadi atensi Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Jenderal Idham Azis.

 

Pemerintah, kata Pahrur sejak pemberitaan mengenai dugaan perbudakan menjadi trending di berbagai pemberitaan internasional, Pemerintah Indonesia telah bergerak cepat untuk melakukan pendampingan, pemulangan dan membentuk tim untuk investigasi mendalam terhadap kasus ini.

Rapat tingkat menteri telah dilaksanakan beberapa kali dengan penyampaian kebijakan ke publik antara lain, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) membentuk tim investigasi untuk menyelidiki proses penempatan ABK yang diduga dieksploitasi di atas Kapal Long Xing 629.

Lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengupayakan pekerjaan tetap untuk 14 ABK, Kementerian Luar Negeri akan meminta tanggung jawab dari pihak-pihak terkait, seperti agensi. "Diharapkan semua kebijakan ini memiliki dampak positif bagi para ABK yang sudah lebih dari setahun ini mengalami eksploitasi. Realisasi kebijakan harus segera dilaksanakan sehingga setidaknya bisa mengobati luka psikis para korban," papar Pahrur.

Sementara, proses pemeriksaan yang langsung dilakukan oleh Dit Tipidum Bareskrim Polri melalui Satgas TPPO setibanya ABK di tanah air juga memberikan harapan pengusutan perkara itu.

“Tim penasehat hukum mengapresiasi kerja keras penyidik yang secara marathon melakukan pemeriksaan dan pengungkapan kasus ini. Kami berharap agar para pelaku segera ditangkap dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya," tutup Pahrur.

(Ari)

Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini