Temuan Tim Hukum 14 ABK WNI Terkait Dugaan Perbudakan di Kapal China

Puteranegara Batubara, Okezone · Minggu 10 Mei 2020 23:52 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 10 337 2211967 temuan-tim-hukum-14-abk-wni-terkait-dugaan-perbudakan-di-kapal-china-k2R6rWYbbN.jpg ABK WNI di Kapal China (Foto: MBC)

JAKARTA - Sebanyak 14 Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi anak buah kapal (ABK) di Kapal China, telah tiba di Indonesia. Setelah mendapatkan pelakuaan dugaan perbudakan, mereka semua langsung menjalani pemeriksaan kesehatan dan isolasi mandiri selama dua pekan dengan protokol penanganan Covid-19.

Tim kuasa hukum para ABK yang tergabung dalam DNT Lawyers itu mengungkap fakta-fakta dan kronologi yang terjadi pada para ABK Indonesia di Kapal Long Xing 629, sekaligus menjelaskan tentang langkah-langkah hukum yang akan ditempuh untuk memulihkan hak korban yang menjadi korban perdagangan orang (perbudakan modern/modern slavery).

"DNT Lawyers melakukan pendampingam hukum bersama APIL (Advocates For Public Interst Law Korea Selatan," kata salah satu Kuasa Hukum ABK Kapal Long Xing 629 Pahrur Dalimunthe dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Minggu (10/5/2020).

Baca Juga: 14 WNI ABK Kapal China Masih Diperiksa di Rumah Perlindungan Trauma Center 

Ketika memasuki perairan Korea Selatan, ada 15 ABK Indonesia yang berada di Kapal Long Xing 629. Mereka kemudian dipindahkan ke Kapal Tian Yu 8 dan Long Xing 605 yang akan berlabuh di Busan. Sementara itu, Long Xing 629 beserta ABK Tiongkok melanjutkan pelayaran kembali ke China.

 

Kapal Tian Yu 8 dan kapal Long Xing 605 telah berada di perairan Busan sejak 14 April 2020. Namun, Otoritas Imigrasi Korea Selatan mengharuskan ABK tetap berada di atas kapal selama 10 hari sebagai bagian dari Protokol Covid-19. Para ABK baru diizinkan turun pada 24 April, kemudian mereka menjalani karantina Covid-19 selama 14 hari di Hotel Ramada.

"Karantina ini difasilitasi oleh agen awak kapal Fisco Marine Corporation Busan. Selama menjalani karantina, tim APIL Korea Selatan melakukan interview dengan ABK Indonesia. Dari hasil wawancara tersebut ditemukan bukti secara kuat adanya eksploitasi dan kemungkinan perdagangan orang," ujarnya.

APIL kemudian berkoordinasi dengan DNT Lawyers dan Environmental Justice Foundation (organisasi nirlaba yang berbasis di London, Inggris) untuk mendalami fakta-fakta yang mereka temukan, sekaligus mendorong pemerintah Indonesia agar segera melakukan upaya hukum terkait kasus pelanggaran HAM tersebut. Karena operasi dan awak kapal bukan berasal dari Korea Selatan, APIL mengirimkan semua bukti dokumen dan video kepada DNT Lawyers untuk ditindak di Indonesia.

Dalam laporan ini diketemukan bahwa, jasad awak kapal yang meninggal selama pelayaran akan dibuang ke laut. Kapal tersebut beroperasi sejak 15 Februari 2019, dan selama lebih dari 13 bulan beroperasi di Perairan Samoa tepatnya di wilayah RFMO Western & Central Pacific Fisheries Commission.

Kapal yang tak pernah bersandar ke daratan itu, pada Desember 2019, dua orang ABK bernama Sepri dan Alfatah meninggal disebabkan oleh penyakit misterius yang memiliki ciri-ciri sama, yakni badan membengkak, sakit pada bagian dada, dan sesak nafas. Mereka mengalami sakit selama 45 hari sebelum meninggal.

Selanjutnya, korban berikutnya menimpa ABK bernama Ari. Pada Maret 2020, dia mengalami sakit yang sama selama 17 hari sebelum akhirnya meninggal pada 30 Maret 2020. Selama sakit, kapten kapal hanya memberikan obat-obat yang tidak dapat dipahami ABK Indonesia karena tertulis dalam bahasa China, juga diduga telah kedaluwarsa. Kapten juga menolak permintaan para ABK Indonesia untuk membawa temannya yang sakit ke rumah sakit di Samoa.

"Pada masa kritis itu, Alfatih dipindahkan ke Kapal Long Xing 802, dan Sepri ke Long Xing 629. Mereka meninggal di kedua kapal tersebut.Para ABK Indonesia telah meminta agar jenazah rekan mereka disimpan di tempat pendingin agar dapat dibawa pulang ke Indonesia. Namun kapten kapal menolak dan justru melarung jenazah tersebut ke tengah laut," ujar dia.

Adapun, rincian mengenai meninggalnya tiga ABK Indonesia tersebut, adalah Sepri meninggal pada 21 Desember 2019, tempat meninggal di Long Xing 629 dan dilarung juga bersamaan pada tanggal kematiannya. Lalu, korban atas nama M. Muh Alfatah meninggal 27 Desember 2019, meninggal di Long Xing 802 dan dilarung di tanggal kematiannya juga. Terakhir, Ari meninggal dan dilarung pada tanggal 30 Maret 2020 di kapal Tian Yu 8.

"Setelah berlabuh di Busan untuk menjalani karantina 14 hari di Hotel Ramada, ABK Effendi Pasaribu mengalami sakit misterius yang sama dengan rekan-rekan terdahulu. Sayangnya Effendi tidak langsung dibawa ke rumah sakit padahal gejala badan bengkak dan sesak nafas sudah dirasakan Effendi Pasaribu sejak Februari 2020, atau 2 bulan sebelum berlabuh di Busan. Baru pada 26 April malam Effendi dibawa ke UGD Busan Medical Centre karena kondisinya yang semakin kritis. Namun akhirnya Effendi meninggal pada 27 April 2020 pagi waktu Busan," ucapnya.

Dalam dugaan sementara, para ABK WNI itu diduga mengalami eksploitasi dan menjadi korban perdagangan orang. Mulai dari jam kerja dalam sehari selama 18 jam hingga 48 jam tanpa istirahat, ketika berlayar tidak pernah berlabuh didaratan, lantaran disinyalir kapal itu melakukan aktivitas ilegal, sebab itu tidak merapat agar menghindari petugas.

Sehari-hari ABK itu hanya diberikan air minum sulingan dari air laut. Air bersih hanya dikonsumsi untuk ABK China, dua orang ABK Indonesia mengalami kekerasan fisik oleh wakil kapten dan ABK senior Tiongkok, gaji selama tiga bulan pertama tidak diberikan secara utuh karena alasan biaya administratif. Padahal menurut ketentuan dalam UU Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pembebanan biaya rekrutmen kepada pekerja merupakan tindak pidana.

Kemudian, pembayaran gaji tidak sesuai kontrak. Selama 13 bulan mereka hanya digaji Rp1,7 juta, padahal seharusnya ABK berhak mendapatkan minimum USD300 setiap bulan, ABK sering diberi makanan berupa umpan ikan yang berbau sehingga mereka mengalami gatal dan keracunan makanan.

ABK Indonesia diberi makanan berupa sayur-sayur dan daging ayam yang sudah berada di freezer sejak 13 bulan, sedangkan ABK Tiongkok selalu memakan dari bahan yang masih segar yang di supply dari kapal lain dalam satu group, koki Tiongkok membuat 2 pembagian masakan, yaitu makanan khusus ABK Tiongkok yang seluruhnya lebih segar dan menggunakan air minum botol, dan makanan khusus ABK Indonesia dengan makanan lama yang tidak segar dan berbau.

Kontrak kerja (Perjanjian Kerja Laut) memuat unsurt yang membuat ABK berada dalam kondisi rentan, antara lain jam kerja tidak terbatas semuanya ditentukan kapten, hanya boleh makan makanan yang disiapkan tidak boleh komplen walau yang ada tidak layak atau bertentangan dengan agama, tidak boleh membantah perintah apapun dari kapten, tidak boleh melarikan diri dari kapal.

Dan yang terakhir, kontrak kerja memuat informasi yang tidak benar, seperti misalnya dalam kontrak disebut kapal berbendera Korea Selatan, nyatanya kapal berbendera Tiongkok. Dalam hal ini, kuasa hukum mendukung sikap pemerintah, yang telah bergerak cepat untuk melakukan pendampingan, pemulangan dan membentuk tim untuk investigasi mendalam terhadap kasus ini.

Sementara itu, DNT Lawyers juga mengapresiasi Presiden Jokowi dan Kapolri Jenderal Idham Azis lantaran memberikan atensi terkait dengan kasus ABK WNI tersebut. Selain itu, memberikan apresiasi kepada Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Ferdy Sambo yang langsung mempercepat pemeriksaan para ABK tersebut.

“Tim penasihat hukum mengapresiasi kerja keras penyidik yang secara maraton melakukan pemeriksaan dan pengungkapan kasus ini. Kami berharap agar para pelaku segera ditangkap dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya,” ucapnya.

“Kami juga berharap agar pelaku yang di proses hukum tidak berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga korporasi dan aktor pengendali yang ada di Indonesia. UU TPPO memungkinkan untuk itu. Jika dimungkinkan Polri juga meminta Red Notice Interpol kepada para pelaku yang berada di Luar Negeri serta kapal-kapal yang satu group dengan pelaku dimintakan Purple Notice Interpol, sehingga minimal dapat membatasi ruang gerak para pelaku," imbuhnya.

DNT Lawyers telah mulai mendampingi para korban untuk memberikan keterangan dalam berita acara interview dalam rangka penyelidikan berdasarkan nomor Sp.lidik/634/v/2020/dittipidum tanggal 08 Mei 2020. Namun demikian, DNT Lawyers juga berharap agar pengungkapan kasus ini mempertimbangkan hak remediasi dan restitusi untuk keadilan para korban.

“Remediasi dan restitusi sangat penting dalam kasus TPPO. Itu menjadi salah satu unsur penting pemenuhan keadilan para korban. Untuk itu, penasehat hukum juga meminta bantuan LPSK dan Kejaksaan agar remediasi dan restitusi yang diterima korban memenuhi rasa keadilan bagi korban,’’ tutupnya.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini