Tolak TKA China, DPR: Sikap MUI Se-Indonesia Rasional dan Tak Politis

Puteranegara Batubara, Okezone · Minggu 10 Mei 2020 06:17 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 10 337 2211705 tolak-tka-china-dpr-sikap-mui-se-indonesia-rasional-dan-tak-politis-w5CY3kvFll.jpg Gedung DPR RI (Foto: Okezone)

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai bahwa munculnya pernyataan sikap dari Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) provinsi di Indonesia ke pemerintah adalah hal rasional dan tidak mengandung unsur politis.

Sebanyak 32 Dewan MUI provinsi di Indonesia menyatakan sikap bahwa menolak masuknya ratusan tenaga kerja asing (TKA) asal China ke Indonesia dan pelonggaran moda transportasi di tengah pandemi Covid-19.

"Saya lihat, alasan penolakan itu sangat rasional. Tidak ada unsur politik. Juga tidak ada unsur tidak suka. Yang dikedepankan adalah keamanan dan kepentingan rakyat," kata Saleh saat dikonfirmasi Okezone, Sabtu 9 Mei 2020.

Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Dengarkan Seruan MUI Tolak Pekerja Asing Masuk Indonesia 

Politikus PAN itu menyetujui pernyataan sikap dari MUI provinsi itu. Menurutnya, wajar apabila muncul kekhawatiran tersendiri apabila pemerintah bersikukuh mendatangkan pekerja dari China di tengah perekonomian sulit dan pandemi Covid-19.

"Sebagai bagian dari komponen bangsa, sangat wajar jika MUI menyampaikan aspirasi, pendapat, usulan dan penilaian kepada pemerintah," ucap Saleh.

 ilustrasi foto: ist

Sementara di DPR, kata Saleh, dalam rapat dengan Menteri Tenaga Kerja, Komisi IX DPR RI mendesak untuk menolak masuknya kedatangan TKA dari China di masa pandemi Covid-19 saat ini.

Komisi IX, menurut Saleh, menilai bahwa kedatangan TKA ke Indonesia bisa membahayakan. Terutama dari segi kesehatan terkait dengan pagebluk virus corona.

"Meskipun mereka telah diperiksa sebelum masuk ke Indonesia, tetapi ada banyak orang yang positif corona dengan status OTG (orang tanpa gejala). OTG ini berbahaya. Sebab, orangnya kelihatan sehat tetapi hakikatnya sakit. OTG ini potensial juga menyebarkan virus corona," papar Saleh.

Saleh menyarankan agar pemerintah melakukan langkah-langkah yang diperlukan terkait TKA itu. Sebab, dari informasi yang diterima, kata Saleh, ada penjelasan bahwa sudah ada perjanjian dan kontrak untuk memakai TKA dalam proyek-proyek investasi asing di Indonesia.

"Terkait hal ini, alangkah lebih arifnya jika kontrak tersebut direvisi dan disesuaikan dengan kondisi penanganan Covid-19," tutur Saleh.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini