Share

BP2MI Akan Laporkan 375 Kasus ABK yang Diduga Dieksploitasi ke Polri

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Sabtu 09 Mei 2020 14:17 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 09 337 2211490 bp2mi-akan-laporkan-375-kasus-abk-yang-diduga-dieksploitasi-ke-polri-dF7JQ4dD7s.jpg Foto Ilustrasi Okezone

JAKARTA - Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani mengungkapkan, pihaknya telah menerima 375 aduan dari anak buah kapal (ABK) yang menjadi pekerja migran Indonesia (PMI), yang diduga menjadi korban eksploitasi.

Benny akan melaporkan kasus-kasus tersebut ke Mabes Polri pekan depan. Bahkan, ia menegaskan akan memimpin langsung pelaporan tersebut ke Korps Bhayangkara agar dapat segera diusut tuntas.

"Dan Minggu depan saya akan memimpin langsung melaporkan 375 kasus pengaduan ABK ini ke Mabes Polri," kata Benny dalam diskusi MNC Trijaya 'Perlindungan Pekerja Migran di Tengah Pandemi', Sabtu (9/4/2020).

Benny mengatakan, peristiwa adanya ABK yang jenazahnya dilarung ke laut dari kapal China akan menjadi momentum untuk melindungi para pekerja ABK di luar negeri.

 ABK

Ia memastikan, BP2MI akan hadir dalam mengawal setiap persoalan pekerja migran Indonesia di luar negeri.

"Ini akan kita jadikan momentum peristiwa ABK di perairan Korea sebagai ABK di kapal berbendera China. Ini menjadi momentum negara harus hadir baik dalam penataan kewenangan, penataan rekrutmen. Hingga kemudian kepulangan ABK itu sendiri. Ini menjadi fokus dam menjadi konsen kita," tandasnya.

Sebelumnya, Benny mengeluhkan belum diterbitkannya peraturan pemerintah (PP) sebagai payung hukum BP2MI dalam menangani persoalan dua jenazah ABK yang dilarung ke laut.

Ia menjelaskan, UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI belum memberikan wewenang kepada BNP2TKI untuk menangani persoalan dua ABK yang bekerja di kapal berbendera China tersebut.

 

Namun, dalam UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia telah mengatur bahwa ABK yang menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) dibawah wewenang BP2MI.

"Tapi yang menjadi problem di Peraturan Pemerintah (PP) yang belum keluar dan kita sedang di masa transisi," ujar Benny.

Seperti diketahui, media Korsel memberitakan adanya jenazah ABK asal Indonesia yang dilarung ke laut saat bekerja di kapal Kapal Long Xing 629. Pemberitaan ini pun menjadi sorotan publik.

Menlu Retno Marsudi meminta pemerintah China membantu agar hak-hak para ABK tersebut dapat terpenuhi.

"Kita juga sampaikan kita minta dukungan pemerintah Tiongkok untuk membantu pemenuhan tanggung jawab perusahaan atau hak para awak kapal Indonesia termasuk pembayaran gaji yang belum dibayarkan dan kondisi kerja yang aman," kata Retno Marsudi.

Perlu diketahui juga, dua ABK yang meninggal dan jenazahnya dilarung ke laut merupakan warga Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan. ABK Kapal Longsing 629 China itu tercatat sebagai warga tidak mampu oleh pemerintah setempat.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Setda Kabupaten OKI, Adi Yanto, mengatakan kedua ABK yaitu Sefri (26) dan Ari (25) merupakan warga Dusun II, Desa Serdang Menang, Kecamatan Sirah Pulau Padang, OKI.

Baca Juga: KKP Pastikan Proses Hukum Pelaku Perdagangan Sirip Hiu Ilegal di Sulawesi Tenggara

(wal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini