Usut Tuntas Perbudakan ABK Indonesia di Kapal China

Fadel Prayoga, Okezone · Sabtu 09 Mei 2020 08:25 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 09 337 2211360 usut-tuntas-perbudakan-abk-indonesia-di-kapal-china-n1NCIxOksm.jpg ABK Indonesia di kapal China (KFEM/BBC)

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari kasus dugaan perbudakan terhadap anak buah kapal (ABK) asal Indonesia di kapal ikan Long Xin 629 milik China diusut tuntas, karena diduga ada pelanggaran hak asasi manusia. Termasuk kematian tiga WNI di kapal itu yang jenazahnya kemudian dibuang ke laut.

“Pekerja Migran Indonesia harus dilindungi dari perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang- wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia apa yang terjadi pada ABK WNI di kapal itu harus diusut tuntas hingga selesai,” kata Kharis, Sabtu (9/5/2020).

Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Kharis meminta pemerintahan memberikan pendampingan hukum terhadap 14 ABK dari kapal tersebut yang dipulangkan ke Tanah Air.

"Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pendampingan kepada semua WNI termasuk memastikan tidak adanya kekerasan, eksploitasi dan pelanggaran terhadap nilai kemanusiaan yang berakibat jatuhnya korban nyawa WNI dan terampasnya hak mereka sebagai ABK," ujarnya.

Politikus PKS itu menjelaskan, sebagaimana yang tertera pada Pasal 18 Undang-Undang Hubungan Luar Negeri Nomor 37 Tahun 1999, disebutkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum Indonesia.

"Sementara pada Pasal 19 disebutkan bahwa perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri," ujarnya.

 Baca juga: Perusahaan Perekrut ABK Indonesia yang Diperbudak di Kapal China Dilaporkan ke Mabes Polri

Sementara Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Eksternal, Sandrayati Moniaga meminta pemerintah melakukan investigasi yang komprehensif dalam mencari tahu akar permasalahan dari meninggalnya tiga ABK Indonesia di kapal tersebut.

“Jadi harus digali akar permasalahannya. Bagaimana dia bisa sampai meninggal di tengah laut? Bagaimana rekrutmennya? Siapa yang merekrut? Apakah ada informasi yang jelas,” kata Sandra kepada Okezone.

Menurutnya, pemerintah juga harus berani membuka perusahaan perekrut ABK tersebut.

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini