Pemerintah Harus Ungkap Perusahaan Perekrut ABK Indonesia yang Diperbudak Kapal China

Fadel Prayoga, Okezone · Sabtu 09 Mei 2020 06:10 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 09 337 2211343 pemerintah-harus-ungkap-perusahaan-perekrut-abk-indonesia-yang-diperbudak-kapal-china-nqR9ZEzSIY.jpg (Foto : Istimewa)

JAKARTA - Wakil Ketua Komnas HAM Bidang Eksternal Sandrayati Moniaga meminta kepada pemerintah Indonesia untuk melakukan investigasi yang komprehensif dalam mencari tahu akar permasalahan dari meninggalnya tiga anak buah kapal (ABK) asal Indonesia yang bekerja di kapal China. Ia berharap pemerintah berani mengungkap perusahaan perekrut 17 ABK itu saat melakukan pendaftaran kerja di Tanah Air.

“Harus diungkap (perusahaan perekrut 17 ABK itu). Jadi harus digali akar permasalahannya. Bagaimana dia bisa sampai meninggal di tengah laut? Bagaimana rekrutmennya? Siapa yang merekrut? Apakah ada informasi yang jelas,” kata Sandra kepada Okezone, Sabtu (9/5/2020).

Ia menjelaskan, untuk mengusut jejak perusahaan perekrut di dalam negeri, maka dibutuhkan sebuah kerjasama yang apik antara lembaga pemerintahan. Mereka adalah Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). “Substansinya ada di Kemenaker, Perhubungan, KKP dan BP2MI,” katanya.

Menurut dia, dengan mengunkap kasus itu hingga ke akarnya, diharapkan nantinya peristiwa serupa tak terulang kembali. Sehingga, segala bentuk pencegahan sudah disiapkan untuk mencegah praktek-praktek perdagangan manusia ke luar negeri.

“Perlu ada investigasi yang mendalam tentang penyebab kematian. Investigasi ini harusnya lebih komprehensif. Yang perlu dipastikan tidak terulang kembali peristiwa serupa,” ujarnya.

Sebelumnya, Firma hukum Margono-Surya and Partners (MSP) melaporkan kasus dugaan perbudakan anak buah kapal (ABK) asal Indonesia di kapal ikan milik perusahaan China, Longxing 629 ke Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Mabes Polri, Jakarta.

Founder Margono-Surya and Partners, Ricky Margono meminta agar Polri mengusut perusahaan agency yang merekrut ABK-ABK tersebut di Indonesia.

Perusahaan itu diduga melakukan perdagangan manusia seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan pelanggaran terhadap pekerja migran Indonesia seperti diamanatkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2017.

Baca Juga : Pemda Se-Jabodetabek Segera Rumuskan Aturan Penggunaan Transportasi Umum

Indikasi tersebut terlihat pada perjanjian kerja laut (PKL) seorang ABK, Effendi Pasaribu yang meninggal di Korea Selatan.

"Perjanjian kerja laut almarhum dibuat secara bertentangan dengan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2016, antara lain Pasal 11 ayat 1, karena PKL tersebut sepertinya belum diperiksa oleh perwakilan negara Indonesia di Tiongkok," kata Ricky kepada Okezone, kemarin.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini