Perusahaan Perekrut ABK Indonesia yang Diperbudak di Kapal China Dilaporkan ke Mabes Polri

Muhamad Rizky, Okezone · Jum'at 08 Mei 2020 19:33 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 08 337 2211227 perusahaan-perekrut-abk-indonesia-yang-diperbudak-di-kapal-china-dilaporkan-ke-mabes-polri-sPBmrG3tn6.jpg Perwakilan Margono-Surya and Patners di Mabes Polri (Okezone.com/M Rizky)

JAKARTA - Firma hukum Margono-Surya and Partners (MSP) melaporkan kasus dugaan perbudakan anak buah kapal (ABK) asal Indonesia di kapal ikan milik perusahaan China, Longxing 629 ke Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Mabes Polri, Jakarta.

Founder Margono-Surya and Partners, Ricky Margono meminta agar Polri mengusut perusahaan agency yang merekrut ABK-ABK tersebut di Indonesia.

Perusahaan itu diduga melakukan perdagangan manusia seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan pelanggaran terhadap pekerja migran Indonesia seperti diamanatkan dalam UU Nomor 18 Tahun 2017.

Baca juga: Perbudakan ABK WNI di Kapal China, Kerja 30 Jam, Dibayar Rp150 Ribu Sebulan 

Indikasi tersebut terlihat pada perjanjian kerja laut (PKL) seorang ABK, Effendi Pasaribu yang meninggal di Korea Selatan.

"Perjanjian kerja laut almarhum dibuat secara bertentangan dengan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2016, antara lain Pasal 11 ayat 1, karena PKL tersebut sepertinya belum diperiksa oleh perwakilan negara Indonesia di Tiongkok," kata Ricky kepada Okezone, Jumat (8/5/2020).

Indikasi lain, lanjut dia, juga terlihat pada upah yang diterima almarhum. Dalam PKL disebutkan sebesar USD300 dolar per bulan dengan uraian dikirim kepada keluarga USD150, kemudian USD100 disimpan oleh delian atau pemilik kapal Longxing 629, USD50 diambil di atas kapal setelah kapal sandar.

"Kemudian ada jaminan sebesar USD 800 yang harus dibayarkan almarhum kepada rekruitment agency di Indonesia," tambahnya.

Selain itu, almarhum juga masih ada biaya USD600 yang harus dikurangi dari upah untuk membayar penggantian biaya dokumen kepada agen perekrut di Indonesia."Ada ancaman denda sebesar USD 1600 jika berhenti kerja dan USD 5000 jika almarhum pindah kapal," bebernya.

 Baca juga: ABK WNI di Kapal China: Makan dari Umpan Ikan, Minum Sulingan Air Laut

Ricky melaporkan perusahaan perekrut dan pengirim ABK tersebut ke Polri. Tapi, dia enggan menyebutkan nama perusahaan itu.

Berdasarkan penulusuran Okezone dalam kasus ini ada tiga agency yang terlibat masing-masing PT LPB, PT APJ, dan PT KB.

Menurut Margono, pelaporan ini dilakukan setelah pihaknya mendapat informasi pada 30 April 2020 terkait meninggalnya 4 ABK Indonesia yang bekerja di kapal Longxing 629.

Laporan itu disampaikan oleh seorang pengacara publik Korea Selatan, bernama Jong Chul Kim dari organisasi APIL (Advocates for Public Interest Law) dan diterima salah satu founder dari Margono -Surya and Partners (MSP), David Surya.

Jong Chul Kim. kata Margono, awalnya berkonsultasi kepada MSP mengenai tragedi tewasnya 4 ABK asal WNI yang bekerja di kapal Longxing 629. 3 ABK meninggal dan dilarung jenazahnya di perairan Samoa dan 1 meninggal di Korea Selatan setelah almarhum pindah kapal dan pergi ke Rumah Sakit.

"Jong Chul Kim mengirimkan perjanjian kerja laut dari Almarhum Effendi Pasaribu melalui pesan instan kepada saudara David Surya dari MSP," terangnya.

Kemudian David MSP memberikan pendapatnya dari aspek hukum internasional seperti Konvensi ILO mengenai seafarer dan seaman, dan hukum nasional Indonesia antara lain perjanjian kerja laut, perdagangan orang dan perlindungan terhadap pekerja migran.

"Setelah tanggal 30 April 2020, Jong Chul Kim diliput oleh MBC News Korea Selatan. Pada tanggal 07 Mei 2020 dan 08 Mei 2020, saudara David MSP kembali dihubungi oleh Jong Chul Kim dan juga dihubungi oleh salah satu lawyer dari Law Firm di Korea Selatan yang mewakili SPPI. Saat ini investigasi di Korea Selatan sedang berlangsung," tandasnya.

Terpisah, founder Margono Surya and Partners, David Surya mengatakan, laporan ini telah diterima oleh Satgas TPPO Mabes Polri. Namun kata dia laporan tersebut digabungkan dengan penyelidikan Polri mengingat kasus sudah diselidiki.

"Jadi laporan kita diterima tapi tidak membuat laporan baru, jadi laporan kita dijadikan satu dengan laporan yang sudah dibuat secara inisiatif sendiri oleh tim Satgas TPPO," jelasnya.

Untuk itu lanjut David pihaknya dalam.kasus ini akan dijadikan saksi dan diberikan kesempatan untuk berkontribusi secara aktif mengawal kasus tersebutm

"Tadi saya sudah memberikan bukti tertulis saya sendiri akan jadi saksi kalau mereka butuh bantuan untuk komunikasi dengan pihak korea bisa menghubungi saya," tandasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini