WNI ABK Kapal China Diduga Jadi Korban Perbudakan Dijemput Besok

Arie Dwi Satrio, Okezone · Kamis 07 Mei 2020 20:39 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 07 337 2210707 wni-abk-kapal-china-yang-diduga-jadi-korban-perbudakan-dijemput-besok-OmrqbZbQEG.jpg Jenazah WNI ABK di kapal China dilarung ke laut (Foto: Youtube/MBC)

JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan akan turut memberikan jaminan perlindungan terhadap para Awak Buah Kapal (ABK) kapal China yang diduga menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Rencana awal yang akan dilakukan LPSK yakni, ikut menjemput para ABK asal Indonesia tersebut, besok, Jumat 8 Mei 2020.

Hal itu diungkapkan Ketua LPSK, Hasto Atmojo setelah mendapati informasi adanya tiga ABK Warga Negara Indonesia (WNI) yang meninggal di sebuah kapal China kemudian jenazahnya dibuang ke laut (dilarung). Dikabarkan masih ada belasan ABK lainnya yang saat sedang dievakuasi di Korea Selatan.

"Sebagai langkah awal, LPSK akan turut serta menjemput sejumlah ABK yang pulang ke Indonesia, besok, Jumat, 8 Mei 2020, ke bandara" ujar Hasto melalui pesan singkatnya, Kamis (7/5/2020).

Kata Hasto, LPSK siap bekerja sama dan berkolaborasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kepolisian, untuk memberikan perlindungan kepada ABK WNI yang diduga jadi korban perbudakan. LPSK menyatakan proaktif membantu para ABK mulai dari proses penjemputan hingga pendampingan proses hukum.

Baca Juga: Jenazah ABK WNI Dilarung di Laut, Ini Aturan dari ILO

Lebih lanjut, kata Hasto, LPSK sudah beberapa kali menerima permohonan perlindungan untuk korban TPPO yang peristiwanya mirip dengan kasus yang dialami oleh 18 ABK kapal China. Salah satunya adalah kasus perbudakan di Benjina, Maluku, pada medio 2015, lalu.

"Dulu Kasus ini sempat menyita perhatian publik, bahkan hingga di luar negeri," terangnya.

Hasto berharap agar pihak kepolisian turun tangan untuk menulusuri pihak atau perusahaan yang melakukan perekrutan dan menyalurkan para ABK ke kapal China tersebut, serta mengambil tindakan tegas bila terbukti adanya pelanggaran pidana.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua LPSK, Edwin Partogi Pasaribu menyatakan, kasus TPPO yang menyasar ABK bukan kali pertama terjadi. Selain kasus di Benjina, LPSK juga pernah menangani beberapa kasus TPPO terhadap WNI di Jepang, Somalia, Korea Selatan dan Belanda.

"Pada tahun 2018, permohonan perlindungan untuk kasus TPPO berjumlah 109, sedangkan di tahun 2019 naik menjadi 162 permohonan. Sedangkan ihwal jumlah terlindung, pada 2018 terdapat 186 terlindung kasus TPPO dan naik menjadi 318 terlindung di tahun 2019," ucap Edwin.

Dari pengalaman LPSK melakukan investigasi kasus TPPO, khususnya pada sektor kelautan dan perikanan, kata Edwin, ditemukan fakta banyaknya perlakukan tidak manusiawi yang dialami oleh para korban.

Dibeberkan Edwin, para korban biasanya mengalami penipuan dalam proses rekrutmen, pemalsuan identitas, jam kerja yang melebihi aturan, tindakan kekerasan dan penganiayaan, penyekapan, gaji yang tidak layak, hingga ancaman pembunuhan.

"Kami pernah mendengarkan pengakuan korban yang tidak mendapatkan air minum yang layak, mereka terpaksa minum air laut yang disaring, bahkan ada yang meminum air AC," terang Edwin.

Baca Juga: Selain Dilarung ke Laut, ABK yang Meninggal di Kapal Bisa 'Dibekukan'

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini