Perpres Diteken Jokowi, Ini Jumlah Gaji Dewan Pengawas KPK

Fahreza Rizky, Okezone · Rabu 06 Mei 2020 23:33 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 06 337 2210331 perpres-diteken-jokowi-ini-jumlah-gaji-dewan-pengawas-kpk-dktR1x8peY.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan hak keuangan bagi ketua dan anggota Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Aturan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2020 yang telah diteken pada 21 April lalu.

Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) beleid tersebut, ketua dan anggota Dewas KPK diberikan hak keuangan meliputi gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan kehormatan setiap bulan.

Dalam Pasal 3 Ayat (2) disebutkan gaji pokok ketua Dewas KPK sebesar Rp5.040.000 (lima juta empat puluh ribu rupiah). Sedangkan anggota Dewas KPK mendapat gaji pokok sebesar Rp4.620.000 (empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Adapun tunjangan jabatan ketua Dewas KPK sebesar Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan anggota Dewas KPK jumlahnya sama saja dengan ketua.

Tunjangan kehormatan ketua Dewas KPK sebesar Rp2.396.000 (dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Sedangkan besaran tunjangan anggota senilai Rp2.314.000 (dua juta tiga ratus empat belas ribu rupiah).

Ketua dan anggota Dewas KPK juga diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras sesuai ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Selain hak keuangan, ketua dan anggota Dewas KPK diberikan fasilitas lainnya setiap bulan. Hal itu termaktub dalam Pasal 4 Ayat (1) Perpres Nomor 61 Tahun 2020.

Ilustrasi

Fasilitas lain tersebut terdiri dari tunjangan perumahan. Jabatan ketua senilai Rp37.750.000 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan anggota sebesar Rp34.900.000 (tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Lalu ada pula tunjangan transportasi. Jabatan ketua sebesar Rp29.546.000 (dua puluh sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah). Anggota sebesar Rp27.330.000 (dua puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Untuk tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa, ketua Dewas KPK mendapat sebesar Rp16.325.000 (enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), sedangkan anggota juga senilai Rp16.325.000 (enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Sedangkan tunjangan hari tua, ketua Dewas KPK memperoleh Rp8.063.500 (delapan juta enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan anggota sebesar Rp6.807.250 (enam juta delapan ratus tujuh ribu dua ratus lima pulih rupiah).

Besarnya tunjangan perumahan dan transportasi diterimakan langsung secara tunai kepada yang bersangkutan. Tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa dan tunjangan hari tua dibayarkan kepada lembaga penyelenggara asuransi dan dana pensiun yang ditetapkan Sekjen KPK.

Hak keuangan dan fasilitas lainnya diberikan terhitung mulai tanggal yang bersangkutan mengucap sumpah/janji dihadapan Presiden. Namun, hak mereka akan dihentikan ketika berhenti atau diberhentikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini