Bansos Corona Jadi Ajang Kampanye Kepala Daerah, Bisakah Ditindak?

Tim Okezone, Okezone · Rabu 06 Mei 2020 18:37 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 06 337 2210230 bansos-corona-jadi-ajang-kampanye-kepala-daerah-bisakah-ditindak-b7SyEqrMU8.jpg Ilustrasi bansos (Okezone.com/Dede)

BADAN Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menemukan ada upaya kampanye terselubung dilakukan beberapa kepala daerah yang maju lagi di Pilkada 2020, dengan memanfaatkan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19.

Ketua Bawaslu RI Abhan mengungkap tiga modus digunakan petahana memanfaatkan bansos untuk kepentingan politiknya.

“Pertama, bansos dibungkus, dilabeli gambar kepala daerah. Jadi ada yang gambarnya kepala daerah, dengan simbol pakai baju putih logo dan sebagainya,” ujarnya dalam sebuah diskusi daring, Selasa kemarin.

Baca juga: Foto Kepala Daerah di Kemasan Bansos Corona, Kampanye Terselubung?

Kemudian bansos dibungkus diembeli dengan jargon kampanye kepala daerah. “Ketiga adalah pemberian bansos tidak mengatasnamakan pemerintah, tetapi atas nama langsung pribadinya,” ujar Abhan.

Contohnya di Klaten dan Kota Semarang, Jawa Tengah. “(Bansos) gambarnya langsung pribadi wali kota yang sedang menjabat saat ini, dan kebetulan sudah mendapatkan rekomendasi dari partai untuk maju kembali.”

ilustrasi

Gedung Bawaslu RI, Jakarta (Okezone.com/Harits)

Masyarakat bisa melaporkan temuan politisasi bansos oleh calon kepala daerah ke Bawaslu.

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada melarang kepala daerah menggunakan kewenangan, program dan kegiatan untuk menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Kemudian Pasal 73 yang melarang praktik politik uang.

Terkendala Penindakan

Bawaslu mengakui ada kendala dalam bertindak terkait politisasi bansos, karena tahapan Pilkada 2020 sudah ditunda dan belum ada penetapan calon kepala daerah.

Abhan mencontohkan jika unsur menyalahgunakan program sudah terpenuhi, tapi unsur berikutnya dilihat adalah yang menguntungkan atau merugikan salah satu paslon. Masalahnya sampai hari ini belum ada penetapan paslon peserta Pilkada.

Akhirnya, yang bisa dilakukan Bawaslu hanya mengimbau saja untuk pencegahan.

Pilkada 2020 akan digelar di 270 daerah. Ada 224 kepala daerah di 34 provinsi berpotensi mencalonkan diri lagi. Peluang mereka memanfaatkan program, kewenangan bahkan kegiatan seperti penyaluran bansos untuk kepentingan kampanye sangat besar.

Pengamat hukum dari Universitas Indonesia, Chudry Sitompul mengatakan, tidak semua aksi petahana kepala daerah bisa dikatagorikan kampanye.

“Kampanye itu membacakan program dan lain-lain. Kalau hanya bagikan sembako itu tidak (kampenye). Tapi, kalau diartikan calon itu curi start kampanye, memang bisa,” katanya kepada Okezone.

ilustrasi

Menurut Chudry, kepala daerah yang hanya sekadar menempelkan foto di bansos tanpa menyampaikan program, tak bisa ditindak, terlebih ini bukan masa kampanye.

“Tidak bisa. Kalau mengacu ke UU Pemilu itu pidananya kan satu enggak boleh membacakan program kerja. Itu kan ada waktunya. Ini kan (masa kampanye) belum,” ujarnya.

Anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade juga tak setuju kepala daerah yang fotonya muncul di paket bansos disebut curi start kampanye.

“Bagaimana mencuri start kampanye pendaftaran (Pilkada) saja belum. Lalu Bawaslu mengatakan larangan dan sanksi, bagaimana caranya mau diberikan sanksi orang mendaftar saja belum. Penetapan KPU-nya belum,” katanya.

Menurut Andre, tak masalah calon kepala daerah atau politisi memajang fotonya di bansos, karena bisa jadi bagian dari pertanggung jawabannya kepada publik atau pemilih. “Itu sah-sah saja, biarkan publik yang menilai.”

Setop Politisasi Bansos

Ketua DPP Partai Nasdem, Teuku Taufiqulhadi menentang politisasi bansos oleh petahan kepala daerah. “Itu tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan etika politik yang demokratis. Apalagi itu adalah bentuk bansos, yang sarat nilai kemanusiaan,” ujarnya kepada Okezone.

Menurutnya, orang yang memanfaatkan bansos untuk tujuan politik pribadi, sama dengan menggunakan uang hasil penipuan untuk kampanye.

“Saya pikir rakyat Indonesia sudah cukup paham terhadap urusan-urusan yang tidak senonoh itu, dan pelakunya akan dijauhi oleh pemilihnya nanti. Karena itu saya mengimbau, berhenti melakukan cara-cara berpolitik yang tidak wajar, sebelum rakyat menjadi muak terhadap politik secara umum,” tukas Taufiqulhadi.

ilustrasi

Teuku Taufiqulhadi (Okezone.com/Putera)

Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera meminta agar bansos dari pemerintah kemasannya diseragamkan saja agar bersih dari unsur kampanye.

“Cukup logo Garuda Pancasila. Penyaluran harus melalui RT RW tidak boleh dilakukan langsung oleh kepala daerah. Tapi beberapa kepala daerah mungkin terinspirasi Pak Jokowi saat memberikan sertifikat tanah dan ada foto pak Jokowinya saat itu.”

Ketua Komisi VI DPR RI, Felly Estelita Runtuwene dalam rapat dengan lembaga mitranya secara virtual, Selasa kemarin, juga menyorot alokasi anggaran pemda yang memprioritaskan bansos, ketimbang menanggulangi kekurangan alat kesehatan.

“Saya bingung kok ada kekurangan-kekurangan alat di rumah sakit, rapid tes dan sebagainya. Anggaran ratusan miliar direalokasi untuk Covid-19, tapi kok ramai-ramai saya lihat malah membeli sembako. Bahkan kepala-kepala daerah yang nggak pakai lagi kesantunan, ini dalam rangka pemilihan kepala daerah kok bisanya sembako dari realokasi itu bisa menggunakan logo partai tertentu baik provinsi maupun daerah,” kata dia.

ilustrasi

Menurut pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, memberi bantuan lalu menyelipkan unsur kampanye tak patut ditiru.

“Di masa pandemi sekarang ini perbanyak teman, enggak perlu kegiatan sosial diubah menjadi promosi kampanye dirinya. Tidak bagus juga, masyarakat belum tentu banyak yang terima. Orang lagi susah begini, kok dipolitikin.”

Reporter: Fakhrizal Fakhri, Muhamad Rizky

Dirangkum oleh Salman Mardira 

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini