Foto Kepala Daerah di Kemasan Bansos Corona, Kampanye Terselubung?

Tim Okezone, Okezone · Rabu 06 Mei 2020 17:28 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 06 337 2210218 foto-kepala-daerah-di-kemasan-bansos-corona-kampanye-terselubung-2e5z6jqUJ6.jpg (Foto: @Andhikawe_)

NAMA Bupati Klaten Sri Mulyani mendadak heboh. Tagar #BupatiKlatenMemalukan sempat merajai trending topic di berbagai media sosial, terutama Twitter.

Usut punya usut, hebohnya kabar tersebut karena dugaan Sri Mulyani "menumpang" kampanye di balik pemberian bantuan sosial untuk warga terdampak Covid-19 di Klaten Jawa Tengah.

Bantuan yang diberikan berupa hand sanitizer, masker hingga sembako terdapat foto Sri Mulyani. Parahnya, ketika foto Sri Mulyani di hand sanitizer dilepas, terdapat logo bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Namun, Sri Mulyani menjelaskan bahwa tak ada maksud dirinya untuk promosi citra diri, di balik pemberian bantuan sosial untuk masyarakat.

Meski meminta maaf, ia pun mengklaim bahwa hand sanitizer dan bantuan lainnya keluar dari dana pribadi, dan juga dana partai. Diketahui, Sri Mulyani juga merupakan Ketua DPC PDIP Klaten.

"Tidak ada maksud menumpangi atau mengambil keuntungan pribadi, karena selain mendapat bantuan dari Kemensos, saya juga membuat bantuan handsanitizer sendiri yang memang ada stiker dari saya," jelasnya dalam klarifikasi dirinya di akun Twitter.

Hal yang sama juga terjadi di Jember, Jawa Timur. Warga dikejutkan dengan bantuan beras dari pemerintah dengan logo dan foto bergambar Bupati Faida dan Wakil Bupati Abdul Muqief Arief.

Padahal bantuan tersebut merupakan bantuan pemerintah untuk bencana, dan dialokasikan untuk warga yang terdampak Virus Corona.

Ilustrasi

Bupati Jember, Faida diketahui akan kembali maju dalam Pilkada Jember yang seharusnya digelar pada pertengahan tahun ini, namun diundur karena pandemi Corona Covid-19. Faida berpasangan dengan pengusaha kontraktor, Dwi Arya Nugraha Oktavianto alias Mas Vian, Faida maju dari jalur independen.

Hingga berita ini dinaikkan, belum ada tanggapan resmi dari Bupati Faida terkait foto dirinya di bantuan sosial tersebut.

Bisa Dijerat UU Pilkada

Anggota Komisi Pemilihan Umum, Hasyim Asy'ari menjelaskan bahwa pasangan calon kepala daerah bisa dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, jika kedapatan menyalahgunakan wewenang.

Hal tersebut, menurut Hasyim, tertuang dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam pasal tersebut, di Ayat 3 tertuang bahwa kepala daerah dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain, dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

Selain itu jelas Hasyim, ada juga Peraturan KPU (PKPU) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pilkada yang menyatakan bahwa petahana tak boleh menggunakan wewenang yang ada, untuk keuntungan pribadi.

"Bila terdapat kasus kepala daerah aktif ditemukan (terindikasi) melakukan penyalahgunaan bantuan sosial pada masa bencana nasional covid-19, harus dilihat apakah yang bersangkutan mencalonkan lagi dalam pilkada atau tidak," ungkap Hasyim.

"Karena hal itu akan mempengaruhi kedudukannya sebagai petahana atau bukan. Kedudukan sebagai petahana atau bukan ini yang akan menentukan sanksi yang dapat dikenakan kepada yang bersangkutan," jelasnya.

Curi Start Kampanye?

Pengamat Hukum dari Universitas Indonesia (UI) Chudry Sitompul menjelaskan bahwa pembagian bantuan dengan memasang foto diri tak bisa dikatakan sebagai kampanye.

"Kampanye itu membacakan program dan lain-lain. Kalau hanya bagikan sembako itu tidak (kampenye). Tapi kalau diartikan calon itu curi start kampanye, memang bisa. Tapi kan tidak semua kepala daerah yang sekarang ini akan ikut pilkada," jelasnya.

Chudry sendiri menyarankan kepada pemerintah untuk mengeluarkan edaran agar pemberian bantuan tak menyertakan nama dan foto. Edaran ini, jelas Chudry, harusnya tak menjadi tugas Bawaslu semata.

"Ini perlu surat edaran dari Mendagri kalau ada bansos itu jangan menyebutkan nama dan foto. Cukup sebutkan jabatan saja. Misalnya bantuan dari Bupati Bogor," jelasnya.

Ilustrasi

Sementara itu, Anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, menjelaskan bahwa pemasangan logo dan foto dalam bantuan tak bisa dikategorikan sebagai curi start kampanye, seiring dengan tahapan Pilkada yang belum dimulai.

"Bagaimana mencuri start kampanye, pendaftaran saja belum. Lalu Bawaslu mengatakan larangan dan sanksi, bagaimana caranya mau diberikan sanksi orang mendaftar saja belum. Penetapan KPU-nya belum," jelasnya.

Menurutnya, siapa pun berhak membantu masyarakat, asalkan bantuan tersebut tak dipolitisir untuk kemudian merugikan orang lain.

"Kalau ada politisasi, ada calon kepala daerah yang memberikan bantuan, memajang foto mereka ya saya rasa hak mereka juga. Itu sah-sah saja, biarkan publik yang menilai," ungkapnya.

"Seperti saya, saya bukan ikut kontestasi pilkada, saya bukan calon kepala daerah tapi bantuan ada juga nama Andre. Itu bukan karena ingin ikut pilkada. Atau ikut mempolitisasi, tapi bagian dari mempertanggungjawabkan kepada publik bahwa kami anggota DPR RI yang sudah dipilih rakyat kami bekerja melayani masyarakat," jelasnya.

Pilkada Ditunda Timbulkan Ketidakpastian Aturan

Ketua Bawaslu RI, Abhan menjelaskan bahwa Pilkada 2020 akan dilangsungkan di 270 daerah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 224 daerah di 32 provinsi diikuti oleh petahana, atau kepala daerah yang kembali ikut kontestasi Pilkada.

Dalam kasus pemberian bantuan berlogo citra diri, Abhan mengungkapkan, jika selama ini ada tiga modus calon kepala daerah dalam mempromosikan diri dengan "menumpang" bantuan sosial.

"Pertama, Bansos dibungkus dan dilabeli gambar kepala daerah. Jadi ada yang gambarnya kepala daerah, dengan simbol pakai baju putih logo dan sebagainya," jelasnya dalam sebuah diskusi Selasa 5 Mei 2020.

"Kadua, ada yang dibungkus diembeli dengan jargon-jargon atau simbol-simbol politik atau jargon-jargon kampanye pada periode sebelumnya atau yang sudah sekarang meskipun belum ada masa kampanye," ungkapnya.

Selanjutnya, jelas Abhan, modus ketiga adalah pemberian bansos tidak mengatasnamakan pemerintah, tetapi atas nama pribadi.

Ilustrasi

Abhan menuturkan, masyarakat harus bisa menyikapi hal ini, dengan melaporkan kepada pihak-pihak yang berwenang, yang dalam hal ini Bawaslu.

"Cuma ada persoalan dari sisi penegakan hukum, sebenarnya Bawaslu telah melakukan tindakan-tindakam pencegahan, terhadap potensi ini. Kami sudah turunkan beberapa surat ke daerah sebagai bentuk pencegahan pelarangan pemberian uang atau barang sesuai peraturan perundang-undangan," jelasnya.

Abhan menambahkan, ada persoalan di UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menjelaskan sanksi terhadap petahana yang menyalahgunakan wewenang. Namun, UU tersebut tak bisa berlaku karena tahapan pilkada yang ditunda akibat Pandemi Covid-19.

"Meskipun yang ditunda tahapan internal, yaitu pelantikan adhoc KPU dan PPDP, kemudian penundaan tahapan pemutakhiran pemilih, dan juga verifikasi calon perseorangan. Tetapi begitu, jika tahapan ini berhenti, yang lainnya juga tidak berjalan," ungkapnya.

Secara lebih rinci, Abhan menekankan pada klausul "6 bulan sebelum Pilkada" di Pasal 71 UU Pilkada yang menjadi persoalan. Mengingat tahapan pilkada sekarang resmi ditunda.

"Hari ini belum ada penetapan paslon. Kalau kita mengikuti alur tahapan PKPU Nomor 16 Tahun 2019, penetapan calon itu baru tanggal 8 Juli 2020, ini belum masuk bulan juli, tentunya saat ini ketika itu penundaan, nanti tentu akan berubah lagi bukan lagi 8 Juli penetapan itu, tetapi akan mundur, kita akan lihat nanti," jelasnya.

"Tetapi larangan itu enam bulan sejak sebelum penetapan calon. Artinya sejak 8 Januari kemarin sampai 8 Juli itu dilarang mutasi. Sekarang pertanyaannya nanti bahwa penetapan calon akan mundur kembali, ini problem hukum dari sisi ketidakpastian ketika penundaan dan Perppu belum keluar. Jadi pendekatan UU 10 2016 Pasal 71 terkendala karena belum ada paslon," jelasnya.

Reporter: Fakhrizal Fakhrizal, Muhammad Rizky

Editor: Khafid Mardiyansyah

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini