KPK Setor Rp355 Juta dari Terpidana Sigit Pramono ke Kas Negara

Arie Dwi Satrio, Okezone · Rabu 06 Mei 2020 10:07 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 05 06 337 2209891 kpk-setor-rp355-juta-dari-terpidana-sigit-pramono-ke-kas-negara-HKn2l2O9kx.jpg Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. (Foto: Dok Okezone/Arie Dwi Satrio)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyetorkan uang pengganti sebesar Rp355 juta dari terpidana Sigit Pramono Asri ke kas negara. Sigit merupakan mantan wakil ketua DPRD Sumatera Utara yang divonis bersalah karena menerima suap dari mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan, pengembalian uang hasil tindak pidana korupsi tersebut merupakan salah tugas lembaga antirasuah dalam menyelamatkan keuangan negara. Uang tersebut telah diserahkan KPK ke kas negara pada Senin 4 Mei.

Baca juga: PKS Hormati Proses Hukum Sigit Pramono

"Sebagai realisasi komitmen KPK untuk terus melakukan pemulihan aset hasil tipikor, pada tanggal 4 Mei 2020, Jaksa Eksekutor Josep Wisnu Sigit melakukan penyetoran ke kas negara pembayaran uang pengganti Terpidana Sigit Pramono Asri sebesar Rp355.000.000," ungkap Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (6/5/2020).

Ilustrasi uang rupiah. (Foto: Shutterstock)

Ia menerangkan, pengembalian uang itu dilakukan KPK atas perintah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat pada 15 Juni 2016. Dalam putusannya, majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakpus memvonis Sigit Pramono Asri untuk membayar uang pengganti sebesar Rp355 juta.

"Pembayaran uang pengganti tersebut sebagaimana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 28/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Juni 2016 atas nama Terdakwa Sigit Pramono Asri," paparnya.

Baca juga: Dua Anggota DPRD Sumut Dituntut Enam Tahun Penjara

Sigit Pramono Asri divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta karena terbukti menerima suap dari Gatot Pujo Nugroho. Suap itu berkaitan dengan persetujuan laporan pertanggungjawaban APBD, pengesahan APBD, hingga penolakan hak interplasi APBD Sumut.

Atas perbuatan tersebut, Sigit divonis hukuman pidana selama 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan. Ia juga diganjar untuk membayar uang pengganti sebesar Rp355 juta. 

(han)

1
1
Loading...

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini