DPR: Penunjukan Boy Rafli sebagai Kepala BNPT Keputusan Tepat

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Senin 04 Mei 2020 08:02 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 04 337 2208700 dpr-penunjukan-boy-rafli-sebagai-kepala-bnpt-keputusan-tepat-DIJ0nmXMxP.JPG Anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan menyebut tidak ada maladministrasi dalam surat telegram rahasia yang diterbitkan Kapolri Jenderal Pol Idham Azis terkait penunjukan Irjen Pol Boy Rafli Amar sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggantikan Komjen Pol Suhardi Alius.

"Saya pikir itu keputusan yang tepat, melembaga dan tidak ada yang salah, apalagi dipolemikkan. Saya sama sekali tidak melihat adanya permasalahan terkait penunjukan Irjen Pol Boy Rafli Amar oleh Kapolri Azis sebagai Kepala BNPT. Ingat lho Boy Rafli itu Irjen Pol dan masih polisi aktif sehingga demi hukum terbit kewenangan Kapolri," kata Arteria di Jakarta, Senin (4/5/2020).

Politikus PDIP itu menyatakan bahwa tak ada masalah dalam mutasi jabatan Kepala BNPT lantaran telah sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Baca juga: Boy Rafli Dipromosi Jadi Kepala BNPT, Polri: Pengangkatannya Kewenangan Presiden

"Saya juga meminta publik untuk mampu membedakan antara TR Kapolri dengan Keppres pengangkatan dan pemberhentian Kepala BNPT yang ditandatangani oleh Presiden. Jangan dicampuradukkan," terang Arteria.

Ia menilai, Kapolri Jendral Pol Idham Azis juga memahami bahwa pengangkatan Kepala BNPT merupakan kewenangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, Idham Azis hanya mengusulkan Boy Rafli sebagai Kepala BNPT.

Boy Rafli Amar

"Bang Idham itu jenderal bintang 4 dan polisi pintar, sudah khatam untuk urusan administrasi manajemen dalam tubuh Polri. Utamanya lagi dia itu pagar hidupnya Pak Jokowi. Pastinya sendiko dawuh dan sangat loyal dengan Pak Jokowi," lanjutnya.

"Jadi tidak perlu khawatir apalagi untuk pos bintang 3 Polri dari setelah selesai di Wanjakti hasilnya disampaikan kepada Presiden dulu sebelum dibuatkan TR-nya," tambah dia.

Ia menduga Kapolri menunjuk Boy Rafli sebagai Kepala BNPT telah mendapat persetujuan Presiden Jokowi. "Lagipula kejadian ini kan bukan barang baru, ada presedennya dan telah pula melembaga, dan tidak ada permasalahan hukum di sini," tuturnya.

Dia pun mencontohkan penunjukan Kepala Bulog, Budi Waseso yang saat itu menjabat sebagai Kepala BNN memasuki masa pensiun dan digantikan oleh Komjen Pol Heru Winarko. Kala itu, pergantian tersebut tetap melalui mekanisme surat telegram rahasia.

"Secara simultan dalam aspek ketatanegaraan pengangkatan dan pemberhentian Kepala BNN dilakukan melalui Keppres. Kedua, apabila Presiden ingin memperpanjang penugasan Suhardi sebagai Kepala BNPT, pasti akan ada perintah kepada Kapolri untuk membuat TR mutasi karena pensiun dan ditempatkan di BNPT," lanjutnya.

"Sederhananya seperti TR mutasi pensiun Pak Budi Gunawan yang meski sudah pensiun tetapi tetap dipertahankan sebagai Kepala BIN. Jadi clear ya, jelas ya, ndak perlu dipermasalahkan," tandasnya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini