Menaker Tegaskan Buruh Migran Akan Dimasukkan ke Program Kartu Prakerja

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Jum'at 01 Mei 2020 14:31 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 01 337 2207767 menaker-tegaskan-buruh-migran-akan-dimasukkan-ke-program-kartu-prakerja-c0eDJeZKh9.jpg ilustrasi

JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan bahwa Buruh Migran Indonesia (BMI) akan dimasukkan dalam program Kartu Prakerja. Sehingga, para BMI akan mendapat pelatihan untuk selanjutnya disalurkan kepada program-program padat karya yang ada di Kemenaker.

Ia menjelaskan, sebanyak 88.759 buruh migran telah kembali ke Tanah Air hingga 26 April 2020. Para BMI itu berasal dari Malaysia, Hong Kong, Singapura, dan negara lainnya.

"Dan dalam bulan Mei diprediksi jumlah BMI yang akan pulang ke Indonesia 16.812. Kemudian karena kita menunda sementara penempatan BMI di luar negeri ada 34.644 BMI yang tidak bisa berangkat," ujar Ida seperti dilansir dari Setkab.go.id, Jumat (1/5/2020).

Ida melanjutkan, para BMI yang telah kembali ke Tanah Air akan diusulkan untuk mendapatkan manfaat program Kartu Prakerja. "Sedang dalam proses berkoordinasi dengan P3MI atau PJTKI agar mereka secara mandiri melakukan pendaftaran kepada PMO dan kami akan memfasilitasi data yang ada pada Kementerian Ketenagakerjaan akan kami serahkan kepada PMO," ujarnya.

Ia pun memastikan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan di daerah untuk mendata para BMI tersebut sebelum memberikan pelatihan dan menyalurkannya ke program yang ada di kementerian lainnya.

"Kami memiliki program yang secara reguler berjalan antara lain program padat karya produktif, padat karya infrastruktur, kemudian program pelatihan-pelatihan yang akan terus dilakukan secara offline sambil menunggu kondisi Covid-19 ini kembali normal," ungkap Menaker.

Ida menyatakan bahwa Kemenaker amampu menyerap hingga 223.035 peserta untuk dilatih di balai latihan yang ada di Tanah Air.

"Insya Allah, kami bisa meng-cover sekitar 223.035 peserta, baik melalui program-program perluasan kesempatan kerja maupun program-program pelatihan yang ada di Balai-Balai Latihan Kerja," tutur dia.

Menaker memastikan, belum ada data perusahaan yang menyampaikan tidak mampu memberikan Tunjangan Hari Raya (THR). Menurut dia, selama ini memang banyak perusahaan yang menyampaikan secara lisan tanpa disertai dengan data yang menyatakan ketidakmampuannya untuk memberikan THR kepada karyawannya.

Pasalnya, perusahaan tersebut berharap memberikan relaksasi pembayaran iuran Jamsostek.

"Jadi kalau harapan kami sekali lagi saya sampaikan, jika relaksasi itu dapat kami berikan maka kami tetap berharap teman-teman pengusaha mampu memenuhi kewajiban pembayaran THR tersebut," imbuhnya.

Baca Juga : Kartu Pra-Kerja Sudah Diserbu 8 Juta Pendaftar

Kemenaker membuka posko pengaduan bersama dengan dinas ketenagakerjaan seluruh Indonesia untuk memantau pembayaran THR yang selama ini sudah berjalan pada umumnya.

"Kami membuka posko K3 korona sebagai pusat informasi baik bagi pekerja maupun bagi pengusaha untuk melaporkan kondisi perusahaan di seluruh Indonesia," tukasnya.

(aky)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini