Share

Polisi Bisa Beri Diskresi Mudik Atas Dasar Kemanusiaan

Puteranegara Batubara, Okezone · Jum'at 01 Mei 2020 07:53 WIB
https: img.okezone.com content 2020 05 01 337 2207629 polisi-bisa-beri-diskresi-mudik-atas-dasar-kemanusiaan-O3RJcR9tp7.jpg Polisi mengawasi kendaraan pengangkut pemudik (Okezone.com/Arif)

JAKARTA - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Istiono menegaskan larangan mudik masih berlaku untuk menekan penyebaran virus corona atau Covid-19. Tapi, polisi memiliki diskresi memutuskan seseorang bisa mudik dengan alasan kemanusiaan.

“Mudik 2020 sampai saat ini masih dilarang mudik, ada hal-hal emergensi di lapangan atas penilaian diskresi kepolisian di lapangan tentunya," kata Istiono dalam keterangannya, Jumat (1/5/2020).

Baca juga: Mau Mudik, 15.239 Kendaraan Dipaksa Putar Balik

Menurut Istiono, diskresi polisi terhadap pemudik atas unsur kemanusiaan. Surat keterangan dari RT/RW, lanjut dia, tidak menjadi syarat dapat mudik di tengah pandemi Covid-19.

Polisi akan memberikan diskresi kepada pemudik misalnya adanya anggota keluarga yang meninggal dunia, melahirkan, sakit keras dan keadaan darurat lainnya.

“Ada beberapa media yang mengutip masalah boleh mudik tapi ada syarat keterangan RT RW, itu tidak benar. Jadi mereka yang mengunjungi keluarga karena ada yang meninggal dunia, itu tentunya polisi punya pertimbangan diskresi di lapangan, karena ini operasi kemanusiaan," tegas Istiono.

 ilustrasi

Di sisi lain, apabila warga yang mendapatkan diskresi untuk kembali ke kampung halamannya lantaran ada hal yang darurat, maka itu tidak dikategorikan sebagai mudik.

Polisi tetap memperhatikan standar protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam memberikan diskresi dalam larangan mudik. Salah satunya adalah wajib melakukan isolasi diri apabila berasal dari wilayah zona merah corona.

“RT/RW yang dimaksud tidak mutlak, untuk mengidentifikasi daerah asal yang bersangkutan. Karena yang bersangkutan bila meninggalkan tempat dan mengunjungi saudaranya bukan mudik itu pun statusnya sudah ODP dan harus karantina 14 hari, sesuai protokol penanganan Covid-19. Nah ini perlu diketahui RT RW setempat. Bukan sah atau tidaknya mereka mudik dari izin RT RW," papar Istiono.

“Sekali lagi surat keterangan dari RT RW tidak mutlak itu hanya untuk kepentingan status dia diketahui, di mana daerah asal dia berangkat," ucap Istiono menambahkan.

Kakorlantas mengapresiasi warga yang menunda mudik. “Apresiasi kepada masyarakat yang tidak melaksanakan mudik dengan kesadarannya yang sangat luar biasa, ini bagus sekali. Dan ini bersama sama kita harus perangi untuk mencegah penyebaran covid-19 ini," tutup Istiono.

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini