Kehidupan Napi Asimilasi, dari Bertaubat hingga Kembali Berulah

Khafid Mardiyansyah, Okezone · Kamis 30 April 2020 21:12 WIB
https: img.okezone.com content 2020 04 30 337 2207506 kehidupan-napi-asimilasi-dari-bertaubah-hingga-kembali-berulah-SgVcPbC8jS.jpg ilustrasi

LIMA mantan narapidana Lapas Klas IIA Jambi dengan gigih membagikan takjil kepada masyarakat. Lima orang yang sempat mendapatkan stigma buruk dari masyarakat itu, akhirnya bebas setelah mendapatkan kebebasan berkat program asimilasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Difasilitasi Kemenkumham Jambi, mereka membagikan takjil kepada tukang ojek, warga yang melintas di kawasan Tugu Keris, Kotabaru, Kota Jambi. Salah satu mantan napi, Nurmaiti, mengaku sangat senang bisa berbagi takjil di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini.

"Ini wujud kesenangan kami diberi kesempatan asimilasi dan bisa berbagi takjil ditengah Covid-19," ujarnya.

Meski berbagi seadanya, Nurmiati mengaku bersyukur bisa kembali menghirup udara bebas. Ia berjanji tak akan melakukan kesalahan yang sama seperti sebelumnya. Kini Nurmiati mengaku akan lebih menghabiskan waktunya bersama keluarga dan mencoba untuk usaha kecil-kecilan.

ilustrasi

“Terima kasih Pak Kemenkumham pada program asimilasi ini, sehingga kami bisa bebas,” jelasnya.

Namun, tak semua napi asimilasi punya hati yang sama seperti Nurmiati. Seperti tiga pemuda yang terlibat kasus Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Manado.

Dalam kasus tersebut, Empat orang diamankan, yakni AM (23), MM alias Fer (24), ES alias Erik (20) dan AR alias Rian (19). Tiga nama terakhir merupakan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang mendapat asimilasi covid-19.

Keempatnya ditangkap berdasarkan laporan polisi atas kasus curanmor yang terjadi dibeberapa tempat di Manado dan Minahasa. Modus operandi yang dilakukan yakni pelaku mengincar sepeda motor dengan cara berkeliling dipemukiman warga. Ketika mendapatkan target, pelaku mematahkan kunci setang dan menyalakan sepeda motor dengan merusak kunci kontak.

Empat sepeda motor berhasil diamankan, dan para pelaku diancam dengan pasal 363 ayat (2) dan pasal 480 ayat (1) dengan hukuman maksimal tujuh tahun penjara.

Diketahui, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Kemenkumham telah membebaskan 38.822 narapidana dan anak lewat program asimilasi dan integrasi. Program asimilasi dan integrasi itu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19) di Lapas dan Rutan.

Total 38.822 narapidana dan anak tersebut diperoleh hingga pukul 07.00 WIB, pagi tadi. Data tersebut dikumpulkan dari 525 Unit Pelaksana Tekhnis (UPT) Pemasyarakatan di seluruh Indonesia.

Berdasarkan rincian yang diterima, total narapidana yang dibebaskan lewat program asimilasi sebanyak 35.738, sedangkan anak sejumlah 903. Total narapidana dan anak yang dibebaskan lewat program asimilasi sebanyak 36.641.

Sedangkan jumlah narapidana yang dibebaskan lewat program integrasi sebanyak 2.145, dan anak sejumlah 36. Total ada 2.181 narapidana dan anak yang dibebaskan lewat program integrasi.

Berdasarkan aturan, narapidana dan anak yang bisa mendapatkan asimilasi, harus memenuhi syarat telah menjalani 2/3 masa pidana pada 31 Desember 2020 bagi narapidana. Sedangka untuk anak telah menjalani 1/2 masa pidana pada 31 Desember 2020.

Hanya 39 yang Berulah

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Argo Yuwono mengklaim hanya 39 di antara napi yang dibebaskan kembali berulah melakukan kejahatan.

"Yang melakukan kembali (kejahatan) ada 39 napi, motif ada yang sakit hati, ada narkoba dan ada ekonomi," kata Argo saat dikonfirmasi Okezone.

Argo mengakui ada peningkatan angka kejahatan selama diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Seluruh Indonesia kenaikan 337 kasus,” ujarnya.

Brigjen Argo Yuwono

Namun, lanjut dia, tidak semua dilakukan oleh napi yang baru bebas. Dia mencontohkan di Polda Metro Jaya, hanya satu dari sekian kasus yang pelakunya residivis program asimilasi.

Argo menilai pemberian asimilasi kepada 38.822 patut diapresiasi. "Dari 38 ribu orang lebih yang diasimilasi harusnya diapresiasi, cuma 39 orang (yang kembali berulah). Bukan yang 39 orang yang ditonjolkan terus," ucapnya.

Bakal Dihukum Lebih Berat

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjenpas Kemenkumham), mengancam akan memberikan sanksi tegas terhadap narapidana yang kembali berulah.

Ancaman itu ditujukan untuk ribuan narapidana yang dibebaskan lewat program asimilasi dan integrasi. Sanksi tegas tersebut yakni berupa pencabutan hak asimilasi dan integrasi, pemisahan di sel pengasingan, serta tidak akan diberikannya remisi.

ilustrasi

"Selain dicabut hak asimilasi dan Integrasinya, menjalankan sisa pidananya kembali dalam lembaga ditambah pidana yang baru, juga harus dimasukkan ke dalam straft cell atau sel pengasingan, dan tidak diberikan hak remisi sampai waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini sebagai konsekuensi atas aturan yang sudah dilanggar," ujar Plt Dirjenpas, Nugroho melalui pesan singkatnya.

Program Asimilasi Digugat

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly digugat ke Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah, terkait kebijakan pembebasan narapidana (napi) melalui program asimilasi dan integrasi karena wabah corona.

Yasonna digugat Yayasan Mega Bintang Indonesia 1997, Perkumpulan Masyarakat Anti Ketidakadilan Independen, dan juga Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia.

Ketua Umum Yayasan Mega Bintang Indonesia 1997, Boyamin Saiman menilai, kebijakan tersebut justru meresahkan warga di tengah penyebaran virus corona.

ilustrasi

"Untuk mengembalikan rasa aman maka kami menggugat Menkumham untuk menarik kembali napi asimilasi dan dilakukan seleksi dan psikotes secara ketat jika hendak melakukan kebijakan asimilasi lagi," tuturnya dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone, Senin 27 April.

Boyamin mengklaim, akibat kebijakan tersebut warga khususnya Surakarta harus melaksanakan ronda di wilayahnya masing-masing. Bahkan warga juga mengeluarkan biaya untuk membuat portal di jalan masuk gang.

(kha)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini