Asimilasi Corona Berbuah Gugatan

Tim Okezone, Okezone · Kamis 30 April 2020 18:47 WIB
https: img.okezone.com content 2020 04 30 337 2207444 asimilasi-corona-berbuah-gugatan-0S9q6z2aiA.jpeg Menkumham Yasonna H Laoly (Okezone.com/Arif)

KEPUTUSAN pemerintah membebaskan 38.822 narapidana di tengah pandemi Covid-19 berbuah gugatan. Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Hamonganan Laoly diadukan ke Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah, karena kebijakannya dianggap meresahkan masyarakat.

“Para napi yang telah dilepas sebagian melakukan kejahatan lagi dan menimbulkan keresahan pada saat pandemi corona,” kata Boyamin Saiman, Ketua Umum Yayasan Mega Bintang Indonesia 1997 selaku penggugat.

Gugatan perdata didaftarkan Yayasan Mega Bintang Indonesia 1997 bersama Perkumpulan Masyarakat Antiketidakadilan Independen dan Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia ke PN Surakarta, Kamis 23 April 2020.

“Untuk mengembalikan rasa aman, maka kami menggugat Menkumham untuk menarik kembali napi asimilasi dan dilakukan seleksi dan psikotest secara ketat jika hendak melakukan kebijakan asimilasi lagi,” ujar Boyamin dalam keterangannya.

Baca juga: Napi Bebas saat Pandemi Corona Berpotensi Perluas Jaringan Kriminal

Selain Menkumham, Kepala Rutan Surakarta dan Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah ikut digugat.

Gugatan didaftarkan di PN Surakarta karena saat itu Boyamin lagi bekerja di Surakarta. “Sehingga fokusnya kasus di Surakarta, toh kalau nanti dikabulkan hakim maka otomatis akan berlaku di seluruh Indonesia,” katanya.ilustrasi

Boyamin Cs menuding tergugat teledor, tak hati-hati dan melanggar prinsip pembinaan pada saat memutuskan napi mendapat asimilasi. Tergugat juga dinilai tak bertanggung jawab mengawasi napi dapat asimilasi.

“Dengan tidak melakukan pengawasan dan pembinaan oleh para tergugat adalah perbuatan melawan hukum.”

Dalam petitum atau tuntutannya, mereka meminta majelis hakim menyatakan asimilasi oleh Menkumham perbuatan melawan hukum.

“Memerintahkan untuk membatalkan asimilasi dan menarik kembali semua napi yang dilepaskan, kecuali yang memenuhi persyaratan berkelakuan baik dan dilakukan psikotest,” bunyi petitum kedua.

Menkumham Yasonna mengaku siap menghadapi gugatan. "Saya tidak mempermasalahkan hal itu. Saya akan mengikuti sesuai prosedur hukum pihak yang menggugat kebijakan dikeluarkan tersebut," katanya saat dikonfirmasi, Selasa 28 April.

Baca juga: Digugat karena Bebaskan Napi, Begini Reaksi Menkumham

"Bahwa bila ada yang mengugat kebijakan pembebasan warga binaan pemasyarakatan atau narapidana dan anak melalui program asimilasi dan integrasi karena mencega pandemi Covid-19 di Lapas, Rutan, dan LPKA lewat jalur hukum silahkan saja," lanjut politikus PDIP.ilustrasi

Sementara Komisi III DPR RI siap membentuk tim pengawasan terhadap pemberian asimilasi napi. “Jika pemerintah merasa perlu dibentuknya tim pengawas, Komisi III tidak berkeberatan selama tujuannya untuk kemaslahatan bangsa dan negara,” kata Ketua Komisi III Herman Herry.

Asimilasi dan Integrasi

Kemenkumham hingga 20 April 2020 sudah membebaskan 38.822 napi, untuk mencegah penyebaran virus corona di Lapas, Rutan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Rinciannya, bebas lewat asimilasi 36.641 orang terdiri dari 35.738 napi umum dan 903 napi anak. Lewat Integrasi 2.181 orang terdiri dari dari 2.145 napi umum dan 26 anak.

Pembebasan napi merujuk pada Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 dan Keputusan Menkumham.

Napi yang mendapatkan asimilasi syaratnya telah menjalani 2/3 masa hukuman pidana pada 31 Desember 2020. Khusus untuk anak sudah menjalani 1/2 masa pidana pada 31 Desember 2020.

Yasonna mengungkapkan napi dibebaskan karena alasan kemanusiaan. “Tidak ada yang bisa menjamin covid-19 tidak masuk ke lapas atau rutan, karena ada petugas yang punya aktivitas di luar, dan kita tidak pernah tahu jika dia membawa virus itu ke dalam lapas," katanya.

Menurutnya pemberian asimilasi dan integrasi kepada warga binaan di lapas dan rutan yang over kapasitas berdasarkan rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Sekali lagi ini karena alasan kemanusiaan, karena kondisi di dalam lapas dan rutan sudah sangat kelebihan kapasitas dan kondisi di dalam lapas akan sangat mengerikan jika tidak melakukan pencegahan persebaran covid-19," ujarnya.

Dia menyebutkan negara lain seperti Amerika Serikat, Italia, Inggris, Prancis, Iran, Brasil, Yunani, Tunisia, Afghanistan, Bahrain juga banyak membebaskan napi di tengah pandemi.

Pakar hukum dari Universitas Indonesia Chudry Sitompul mengkritik kebijakan Menkumham.

“Saya kira pak Yasonna itu secara teoritis itu mungkin ada benarnya, tapi itu tidak cocok di dalam kondisi Indonesia karena kondisi Indonesia itu warga binaan atau narapidananya itu tidak seperti di negara lain, misalnya di Eropa, Amerika, yang betul-betul mereka punya kesadaran tidak mau mengulangi kejahatannya lagi,” katanya kepada Okezone.

“Di Indonesia, teori yang dipakai pak Yasonna itu enggak pas karena kondisinya mungkin ekonomi juga, karena mereka keluar dikasih asimilasi di dalam kondisi yang keadaan ekonomi yang sedang sulit. Akhirnya mereka mengulangi lagi.”ilustrasi

Kriminal Meningkat

Berbagai kejahatan terjadi saat maraknya pembebasan napi. Begal, perampokan, pencurian, pencopetan, perampasan bahkan penganiayaan muncul terutama di daerah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Satu-satu napi yang baru bebas diciduk lagi karena berulah.

Polri mengakui bahwa angka kriminalitas meningkat pada pekan keempat dan kelima April 2020. “Secara keseluruhan mengalami peningkatan sebesar 11,80 persen," kata Kabag Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Asep Adi Saputra.

Sosiolog dari Universitas Nasional Jakarta, Sigit Rochadi menilai, kriminalitas meningkat imbas pelepasan napi. "Kejahatan dipicu oleh pelepasan napi puluhan ribuan orang. Ini bisa dilihat dari jenis kejahatan dan jenis napi yang dilepas (pidana umum)," katanya kepada Okezone.

Tapi, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono tak sepakat. Menurutnya dari 38 ribu napi yang dibebaskan, hanya 39 melakukan kembali kejahatan dengan motif sakit hati, narkoba hingga ekonomi.

“Dari 38 ribu orang lebih yang diasimilasi harusnya diapresiasi, cuma 39 orang (yang kembali berulah),” kata Argo, Minggu.

Menkumham mengatakan, napi yang melakukan kriminalistas setelah dapat asimilasi akan ditindak dalam penjara pengasingan (straft cell). “Napi assimilasi yang mengulangi, akan kami ambil dari polisi setelah di BAP, dan dimasukkan ke straft cell untuk menyelesaikan sisa hukumannya. Setelah selesai hukuman, diserahkan ke Polisi kembali untuk tindak pidana baru. Dan kami tidak akan memberi remisi ke yang bersangkutan," kata dia.

Reporter: Muhamad Rizky Pradila, Arie Dwi Satrio, Fakhrizal Fakhri

Dirangkum oleh: Salman Mardira

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini