KPK Fokus Tempuh Kasasi Putusan PT DKI Meski Romi Sudah Bebas

Arie Dwi Satrio, Okezone · Kamis 30 April 2020 09:53 WIB
https: img.okezone.com content 2020 04 30 337 2207065 kpk-fokus-tempuh-kasasi-putusan-pt-dki-meski-romi-sudah-bebas-DFnskXXHsb.JPG Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri (Foto: Okezone.com/Arie Dwi Satrio)

JAKARTA - Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M Romahurmuziy alias Romi resmi bebas dari Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tadi malam. Romi dibebaskan dari penjara setelah Pengadilan Tinggi (PT) DKI mengabulkan upaya hukum bandingnya.

Plt Jubir KPK, Ali Fikri menjelaskan, Romi dibebaskan setelah pihaknya menerima surat dari Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PN Jakarta Pusat sejalan dengan adanya putusan banding PT DKI. Oleh karenanya, KPK mau tidak mau diharuskan membebaskan Romi tadi malam.

Kendati demikian, Ali memastikan bahwa KPK saat ini tetap fokus melakukan upaya hukum lainnya yakni dengan mengajukan kasasi atas putusan PT DKI terhadap Romi. Upaya hukum kasasi tersebut telah diajukan KPK ke Mahkamah Agung pada 27 April 2020, lalu.

"Walaupun terdakwa keluar demi hukum, KPK memastikan tetap melakukan upaya hukum kasasi atas putusan PT DKI Jakarta," kata Ali Fikri melalui pesan singkatnya di Jakarta, Kamis (30/4/2020).

Baca juga: Bebas dari Penjara, Berikut Perjalanan Kasus Romahurmuziy Dipusaran Suap Kemenag

Ali membeberkan alasan pihaknya tetap menempuh upaya hukum kasasi meski Romi sudah dibebaskan dari penjara. Kata Ali, Majelis Hakim PT DKI banyak tidak mempertimbangkan aspek penerimaan uang Romahurmuziy tanpa kejelasan asal-usulnya.

M Romahurmuziy

"Majelis Hakim Tingkat Banding telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tapi tidak sebagaimana mestinya," katanya.

Tak hanya itu, sambung Ali, Majelis Hakim di tingkat banding juga tidak menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya pada saat mempertimbangkan mengenai keberatan Jaksa penununtut umum terkait hukuman tambahan kepada Romi.

Baca juga: Romahurmuziy Bebas dari Penjara KPK

"Hukuman tambahan itu berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik dengan tidak memberikan pertimbangan hukum yang jelas terkait ditolaknya keberatan Penuntut Umum tersebut," ucapnya.

Oleh karenanya, Ali berharap MA dapat mempertimbangkan alasan permohonan kasasi KPK sesuai fakta hukum yang ada dan juga menimbang rasa keadilan masyarakat terutama karena korupsi adalah kejahatan luar biasa.

"KPK juga menyadari masyarakat sangat memperhatikan kasus-kasus korupsi yang sedang ditangani, termasuk aspek rendahnya hukuman untuk terpidana korupsi," pungkasnya.

Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta sebelumnya memangkas masa tahanan Romahurmuziy. Masa tahanan Romi dipotong setelah PT DKI mengabulkan permohonan bandingnya atas perkara suap terkait jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).

Dalam amar putusannya, PT DKI menjatuhkan hukuman satu tahun pidana penjara dan denda Rp100 juta subsidair tiga bulan kurungan. Putusan PT DKI itu lebih rendah setahun dari vonis di tingkat pertama atau Pengadilan Tindak Pidana (Tipikor).

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman dua tahun pidana penjara kepada Romahurmuziy. Di tingkat pertama, Romahurmuziy juga diganjar denda Rp100 juta subsidair 3 bulan kurungan.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini