Bebas dari Penjara, Berikut Perjalanan Kasus Romahurmuziy Dipusaran Suap Kemenag

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Kamis 30 April 2020 04:02 WIB
https: img.okezone.com content 2020 04 29 337 2206955 bebas-dari-penjara-berikut-perjalanan-kasus-romahurmuziy-dipusaran-suap-kemenag-vgYiJpO62T.jpg Romi saat bebas dari Penjara didamping kuasa hukumnya (foto: istimewa)

JAKARTA - Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang merupakan tersangka kasus dugaan suap jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag), Romahurmuzi dinyatakan bebas dari rumah tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Sejatinya, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman dua tahun pidana penjara kepada Romahurmuziy. Di tingkat pertama, Romahurmuziy juga diganjar denda Rp100 juta subsidair 3 bulan kurungan.

Namun Pengadilan Tinggi DKI mengabulkan upaya hukum bandingnya. Dalam amar putusannya, PT DKI menjatuhkan hukuman satu tahun pidana penjara dan denda Rp100 juta subsidair tiga bulan kurungan. Putusan PT DKI itu lebih rendah setahun dari vonis di tingkat pertama atau Pengadilan Tindak Pidana (Tipikor).

Okezone mencoba mengulas kembali perjalanan kasus yang menyeret Romi, yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT), sebagai berikut:

 Romi

Pada 15 Maret 2019, Romahurmuziy terjaring OTT penyidik KPK. Ia ditangkap bersama lima orang lainnya di wilayah Jawa Timur.

Satu hari setelahnya, KPK menetapkan Romi sebagai tersangka bersama dua orang lainnya yaitu Kakanwil Kemenag Jatim, Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Muafaq Wirahadi. Romi diduga menerima suap dari Haris Hasanuddin dan Muafaq Wirahadi.

Suap Terkait Jual-Beli Jabatan di Kemenag

Dalam kasus ini, Muafaq Wirahadi dan Haris Hasanuddin diduga telah menyuap Romi guna mengurus proses lolos seleksi jabatan di Kemenag. Muafaq mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik dan Haris mendaftar sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim.

Selanjutnya, Haris Hasanuddin dilantik oleh Menag sebagai Kakanwil Kemenag Jatim pada awal Maret 2019. Setelah Haris lolos seleksi dan menjabat Kakanwil Kemenag Jatim, Muafaq meminta bantuan kepada Haris untuk dipertemukan dengan Romi.

KPK menduga telah terjadi kerjasama antara pihak-pihak tertentu untuk tetap meloloskan Haris Hasanuddin sebagai Kakanwil Kemenag Provinsi Jatim.

Setelah itu pada 15 Maret 2019, Muafaq, Haris, dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Gresik dari PPP, Abdul Wahab menemui Romi untuk menyerahkan uang Rp50 juta terkait kepentingan jabatan‎ Muafaq.

 

Mengajukan Praperadilan

 

Usai dinyayakan sebagai tersangka dugaan kasus suap jual beli jabatan, Romi pun mengajukan gugatan praperadilan untuk melawan KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel).

Sidang perdana praperadilan itu digelar pada 22 April 2019. Namun, sidang ditunda hingga 6 Mei 2019 karena pihak KPK tidak hadir.

Pada sidang 14 Mei 2019, Majelis Hakim memutuskan menolak gugatan praperadilan yang diajukan Romi. Salah satu pertimbangannya, penolakan praperadilan itu dilakukan karena hakim memandang, proses penyelidikan, penyidikan, penyitaan maupun penangkapan telah sah dilakukan. Hakim juga memandang upaya penyadapan KPK sah secara hukum.

Vonis Penyuap Romi

 

Sementara Kepala Kemenag Gresik, Jatim, Muafaq Wirahadi, divonis satu tahun enam bulan penjara dengan denda Rp100 juta subsider tiga bulan kurungan atas kasus dugaan suap jual-beli jabatan di Kemenag, pada 7 Agustus 2019.

Adapun putusan Majelis Hakim ini lebih rendah dibandingkan tuntutan JPU KPK yang menuntut Muafaq dua tahun penjara dengan denda Rp150 juta subsider enam bulan kurungan.

Sementara itu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor memvonis mantan Kakanwil Kemenag Jati, Haris Hasanudin 2 tahun penjara dan denda Rp150 juta subsidair tiga bulan kurungan. Pihak Majelis Hakim meyakini Haris bersalah menyuap anggota DPR sekaligus mantan Ketum PPP Romahurmuziy.

 Romi

Romi Didakwa Terima Suap

 

Dalam sidang 11 September 2019, jaksa mendakwa Romi menerima suap Rp325 juta terkait kasus dugaan jual-beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) dari Haris Hasanudin.

Aliran dana itu disebut berkaitan dengan proses pengangkatan Haris Hasanuddin sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi Jawa Timur (Jatim).

Ia juga didakwa menerima suap Rp91,4 juta dari terpidana Muafaq Wirahadi. Muafaq memberikan dana itu agar dijadikan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik.

 

Romi Dituntut 4 Tahun Penjara

 

Pada 6 Januari dalam lanjutan sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Romi dituntut jaksa hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp250 juta.

"Menuntut agar Majelis Hakim memutuskan, menyatakan, bahwa terdakwa Romahurmuziy sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana berupa 4 tahun penjara dan denda Rp250 juta subsidair 5 bulan kurungan," kata Jaksa KPK Wawan Yunarwanto saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin 6 Januari.

 Romi

Jaksa melayangkan tuntutan terhadap Romi berdasarkan pertimbangan yang memberatkan dan meringankan. Adapun, pertimbangan yang memberatkan tuntutan Jaksa yakni karena perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Romi juga dianggap tidak mengakuai perbuatannya.

Dalam analisis yuridisnya, Jaksa berkeyakinan, Romahurmuziy terbukti melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat rohani dan jasmani. Perbuatan dan sikap Romi juga dianggap memiliki hubungan yang jelas menerima hadiah atau janji karena kekuasaan atau ada hubungannya dengan jabatan.

 

Romi Divonis 2 Tahun Penjara

 

Pada perkara ini, Romi divonis dua tahun penjara dengan denda sebesar Rp100 juta subsider tiga bulan penjara. Putusan itu lebih rendah dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK, yakni pidana kurungan penjara 4 tahun dan denda Rp250 juta subsider 5 bulan penjara.

Romi dinilai telah menerima suap sebesar Rp91,4 juta dari Muafaq Wirahadi dan Rp255 juta dari Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Jawa Timur. Uang itu, merupakan fee atas bantuan Romi telah mengangkat keduanya menduduki jabatan tinggi pada Kementerian Agama.

Uang itu diterima Romi secara bertahap dari Januari-Maret 2019. Perbuatan rasuah ini diduga dilakukan bersama-sama dengan Lukman Hakim Saifuddin selaku Menteri Agama dalam pengangkatan jabatan Haris sebagai kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur.

Romi dinilai melanggar Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini