Share

Carut Marut Bansos Pandemi Corona

Tim Okezone, Okezone · Selasa 28 April 2020 19:43 WIB
https: img.okezone.com content 2020 04 28 337 2206290 carut-marut-bansos-pandemi-corona-AcNYom1lFF.jpg Ilustrasi Bansos (Okezone.com/Dede)

DISTRIBUSI bantuan sosial (bansos) ke masyarakat terdampak pandemi Covid-19 diwarnai masalah, mulai dari pendataan yang kacau, pengembalian bantuan karena tak adil, hingga pemotongan.

Pemprov DKI Jakarta memutuskan menunda sementara penyaluran bansos tahap dua, karena memperbaiki data penerima dulu.

“Supaya di bansos tahap dua ini lebih akurat semuanya," kata Kepala Divisi Perkulakan, Retail dan Distribusi Perumda Pasar Jaya, Edison Sembiring, Selasa (28/4/2020).

Distribus bansos tahap pertama sudah berakhir pada Sabtu 25 April lalu. Bansosnya berupa beras 5 Kg, dua kaleng kecil ikan sarden, minyak goreng 0,9 liter, 2 bungkus biskut, 2 lembar masker kain dan 2 batang sabun mandi.

Penyaluran bansos tahap kedua masih menunggu pembahasan soal data penerima di Pemprov DKI.Ilustrasi

Menurut Edison, penerima bansos tahap dua bisa jadi bertambah dari target sebelumnya 1,2 juta penerima. “Kemungkinan nambah jumlah penerima bansos dan juga jenis isi paket.”

Pemprov DKI sempat jadi sorotan karena pendataan penerima bansos dinilai kaca. Ada ASN, TNI bahkan orang kaya masuk daftar.

Anggota DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak juga ikut terdata sebagai penerima bansos di Kelurahan Lago, Koja, Jakarta Utara. Warga di RW 7, Kelapa Gading, Jakarta Utara, ikut menerima juga, tapi mereka ramai-ramai mengembalikan karena masih tergolong mampu.

Gubernur DKI Anies Baswedan mengakui masih ada kesalahan pendataan penerima bansos dan sudah minta jajarannya memperbaiki. "Tentu saja tidak mungkin sempurna, enggak mungkin. Di negeri ini data yang super akurat, saya rasa teman-teman juga tahu," kata Anies, Rabu lalu.

Di Jawa Barat, ada 579 dari 11 ribu bansos disalurkan pemerintah di provinsi itu dikembalikan masyarakat, kata Jubir Gugus Tugas Covid-19 Jabar, Daud Achmad, Kamis lalu.

Salah satunya bahkan sempat viral yakni di RW 8 Kecamatan Bojongloa Kaler, Kelurahan Kopo, Kota Bandung di mana menolak bansos yang diberikan petugas, karena dari sekian masyarakat yang membutuhkan hanya dua kepala keluarga di RW itu yang terdata.Virus corona

Di Depok, oknum RT diduga menyunat bansos. Uang yang harusnya diterima warga Rp250.000, tapi ada pemotongan Rp25.000 sehingga masyarakat hanya mendapatkan Rp225.000. Polisi sedang menyelidiki kasus ini.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil meminta maaf atas adanya masalah di lapangan terkait distribusi bansos. “Kita evaluasi dan koreksi. Sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran untuk kita semuanya,” katanya.

Peraturan Berubah-ubah

Bupati Bolaang Mongondow Timur Sehan Salim Landjar sempat viral mengkritik kebijakan pemerintah pusat yang berubah-ubah dan birokrasi ribet, sehingga membuat pemda bingung dalam menyalurkan bansos.

Baca juga: Viral Bupati Marah-Marah Kritik Aturan Bansos Covid-19

Dia menyorot Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Sosial Juliari Batubara dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang kebijakannya berubah-ubah.

Baca juga: DPR Usul BLT Covid-19 Ditransfer agar Cepat & Tepat Sasaran

Awalnya Mendes mengeluarkan peraturan Dana Desa hanya untuk program padat karya, tak boleh dipakai untuk beli sembako. Belakangan Mendagri menerbitkan aturan bahwa kepala desa bisa memakai dana desa untuk penanggulangan corona, dan Mendes mencabut aturan larangan beli sembako. Kemudian Mensos mengeluarkan aturan penerima bantuan langsung tunai (BLT) dilarang menerima bantuan pangan dari pemda.

“Marah sekali kita ini. Kita bingung,” kata Sehan.

Baca Juga: Lifebuoy x MNC Peduli Ajak Masyarakat Berbagi Kebaikan dengan Donasi Rambut, Catat Tanggalnya!

Menurut Sehan, pemda ingin membantu penerima BLT karena mereka sangat butuh bantuan, tapi Mensos melarang. Berubah-ubah kebijakan dari pusat menyulitkan pemda bekerja. “Terlalu banyak bikin aturan kertas-kertas menteri ini. Omong kosong,” ujarnya.

Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menjawab kritikan itu. Menurutnya sebelum bansos disalurkan sudah ada rapat dengan pemda.

Dia melempar tanggung jawab pendataan itu ke pemda yang dinilai berwenang menentukan penerima bansos tidak harus diambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

"Data penerima bansos itu juga kami memberikan keleluasaan untuk seluruh pemda tidak harus mengambil semua data yang ada di data terpadu kami atau disebut DTKS,” katanya.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian sepakat dengan Mensos. "Data itu semuanya datang dari bawah dari mulai RT, RW, lurah, camat sampai Pemprov atau Pemkab dalam hal ini Dinsos. Jadi pendataan itu memang tanggung jawab pemerintah daerah supaya data itu betul-betul by name by address dan tidak meleset," katanya.

Menurut pengamat sosial dari Universitas Indonesia, Devie Rahmawati, pemda harus berkoordinasi baik dengan pimpinan RT atau desa jika ingin pendataan penerima bansos akurat.

“Karena menurutku RT mempunyai data yang paling akurat sebenarnya, siapa yang paling berhak menerima bantuan. Bahkan, dia tahu siapa pengangguran, siapa gembel di daerahnya, dia paling tahu,” kata Devie.

Kemudian harus ditekankan juga pimpinan RT harus melibatkan warga di lingkungannya, sehingga data disampaikan ke kecamatan sampai kabupaten akurat. Tapi, pendataan harus diberikan waktu dan kepercayaan kepada RT. “Kepercayaannya harus dibangun.”

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Tubagus Ace Hasan Syadzily mengatakan, sejak awal sudah mengingatkan Kemensos agar distribusi bansos tepat sasaran. “Kami selalu menyampaikan agar koordinasi dengan pemerintah daerah, kepala desa, dan RT/RT sangat penting untuk memastikan pemutakhiran data itu dilakukan agar tepat sasaran,” katanya.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini