MK Minta Gugatan Uji Materi Perppu Corona Diperbaiki

Fakhrizal Fakhri , Okezone · Selasa 28 April 2020 19:16 WIB
https: img.okezone.com content 2020 04 28 337 2206276 mk-minta-gugatan-uji-materi-perppu-corona-diperbaiki-ywdJjJXB77.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) meminta berkas uji materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 segera diperbaiki.

Hakim Konstitusi, Wahidudin Adams menuturkan bahwa sebaiknya berkas gugatan judicial rivew Perppu 1/2020 juga mengkomparasi aturan hukum di banyak negara. Pasalnya, pandemo Covid-19 tidak hanya berlangsung di Indonesia.

"Para pemohon dapat mengkomparasi peraturan di negara lain dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini. Kan banyak, Amerika, Italia, Tiongkok, Taiwan, Vietnam dan lainnya," kata Wahidudin melalui teleconference di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2020).

Ia menilai, pemohon bisa melampirkan hasil analisa akedemik terkait penanganan wabah virus corona tersebut. "Ada yang menyebut ya semacam berhasil gitu, tapi dengan analisa tertentu," ucap Wahidudin.

Menurutnya, hasil analisa akademis tersebut menerapkan aturan internasional sehingga bisa dikomparasikan dengan kebijakan konstitusi yang ada di Indonesia.

MK

"Ini saya lihat belum, saya yakin bisa hal ini diperkaya dan sejauh mana mengenai postur keuangan negara mereka dalam hal ketatanegaraan yang boleh dikatakan ubnormal ini," ujar Wahidudin.

Sementara, Hakim Konstitusi lainnya, Aswanto memastikan bahwa prioritas sidang uji materi Perppu 1/2020 tidak melanggar hak konstitusional para pemohon uji materi lainnya.

Ia menjelaskan, pengujian Perppu 1/2020 karena bersifat mendesak. Pasalnya, sidang harus egera digelar meskipun di tengah situasi pandemi virus korona atau Covid-19.

"Bahwa dalam persidangan, sidang-sidang yang dianggap perkara-perkara yang dianggap urgen itu bisa tetap dilakukan," ucap Aswanto.

Untuk diketahui, MK menggelar sidang perdana Perppu 1/20. Adapun pemohon uji materi ini di antaranya mantan Ketua MPR Amien Rais, eks Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sirajuddin (Din) Syamsuddin, dan Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Sri Edi Swasono dengan perkara nomor 23/PUU-XVIII/2020.

Kemudian pemohon lainnya teregister dengan perkara Nomor 24/PUU-XVIII/2020 diajukan perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, KEMAKI, LP3HI, dan PEKA. Kemudian satu perkara lainnya dimohonkan oleh Damai Hari Lubis yang langsung diregistrasi dengan Nomor 25/PUU-XVIII/2020.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini