Yasonna Digugat soal Kebijakan Asimilasi Napi, Ini Respons Komisi III DPR

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Selasa 28 April 2020 09:29 WIB
https: img.okezone.com content 2020 04 28 337 2205903 yasonna-digugat-soal-kebijakan-asimilasi-napi-ini-respons-komisi-iii-dpr-ZKkexEtnO6.jpg Ketua Komisi III DPR RI, Herman Herry. (Foto : Okezone.com/Harits Tryan Akhmad)

JAKARTA – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly digugat ke Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah, mengenai kebijakan pembebasan narapidana (napi) melalui program asimilasi dan integrasi karena pandemi virus corona (Covid-19).

Merespons hal tersebut, Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry mempersilakan warga mengajukan gugatan terhadap kebijakan Menkumham Yasonna itu. Apalagi, lanjut Herman, Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum.

"Siapapun warga negara Indonesia jika merasa tidak puas atas sebuah kebijakan pemerintah, terbuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku," kata Herman kepada wartawan di Jakarta, Selasa (28/4/2020).

Hanya saja, Herman meminta publik melihat secara fair dalam melihat antara manfaat dan mudarat kebijakan tersebut di masa pandemi Covid-19 saat ini.

"Berapa jumlah yang dibebaskan dan berapa jumlah atau berapa persen yang membuat ulah dengan kembali melakukan kejahatan," ucapnya.

Pakai Kemeja Putih, Yasonna Laoly Tiba di Istana

Ia menekankan, Komisi III siap membentuk tim pengawas terkait kebijakan asimilasi tersebut jika diperlukan.

“Jika pemerintah merasa perlu dibentuknya tim pengawas, Komisi lll tidak berkeberatan selama tujuannya untuk kemaslahatan bangsa dan negara,” ujarnya.

Di sisi lain, mengenai adanya indikasi ketidakadilan atas penerapan kebijakan pembebasan napi yang berbuntut pada kerusuhan di beberapa lembaga pemasyarakatan, Herman mengatakan selama kebijakan keluar dari manusia pastinya belum tentu terbentuk sempurna.

"Kalau rasa adil dan tidak adil sulit kita bicara karena keadilan yang hakiki hanya pada Tuhan Yang Maha Esa. Selama kebijakan itu dari manusia, siapa pun dia pasti akan menimbulkan ada yang merasa puas dan adil, juga akan ada sebaliknya," tutur Herman.

Sebelumnya, Yasonna Laoly digugat ke Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah, terkait kebijakan pembebasan narapidana (napi) melalui program asimilasi dan integrasi karena wabah corona.

Yasonna digugat Yayasan Mega Bintang Indonesia 1997, Perkumpulan Masyarakat Anti Ketidakadilan Independen, dan juga Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia.

Ketua Umum Yayasan Mega Bintang Indonesia 1997, Boyamin Saiman menilai, kebijakan yang diambil Yasonna tersebut justru meresahkan warga di tengah penyebaran virus corona.

Baca Juga : Kebijakan Asimilasi Napi Dinilai Meresahkan Warga, Yasonna Digugat

"Untuk mengembalikan rasa aman maka kami menggugat Menkumham untuk menarik kembali napi asimilasi dan dilakukan seleksi dan psikotes secara ketat jika hendak melakukan kebijakan asimilasi lagi," tuturnya dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone.

Gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Surakarta. Mereka yang tergugat adalah Kepala Rutan Surakarta, kemudian Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah, dan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Baca Juga : Yasonna Siap Hadapi Gugatan soal Kebijakan Asimilasi Napi di Tengah Corona

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini