Kebijakan Asimilasi Napi Dinilai Meresahkan Warga, Yasonna Digugat

Muhamad Rizky, Okezone · Senin 27 April 2020 14:48 WIB
https: img.okezone.com content 2020 04 27 337 2205538 kebijakan-asimilasi-napi-dinilai-meresahkan-warga-yasonna-digugat-zgYnNcRtr0.jpeg Menkumham Yasonna H Laoly. (Foto : Okezone.com/Arif Julianto)

JAKARTA – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Yasonna Laoly digugat ke Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah, terkait kebijakan pembebasan narapidana (napi) melalui program asimilasi dan integrasi karena wabah corona.

Yasonna digugat Yayasan Mega Bintang Indonesia 1997, Perkumpulan Masyarakat Anti Ketidakadilan Independen, dan juga Lembaga Pengawasan dan Pengawalan Penegakan Hukum Indonesia.

Ketua Umum Yayasan Mega Bintang Indonesia 1997, Boyamin Saiman menilai, kebijakan tersebut justru meresahkan warga di tengah penyebaran virus corona.

"Untuk mengembalikan rasa aman maka kami menggugat Menkumham untuk menarik kembali napi asimilasi dan dilakukan seleksi dan psikotes secara ketat jika hendak melakukan kebijakan asimilasi lagi," tuturnya dalam keterangan tertulis yang diterima Okezone, Senin (27/4/2020).

Boyamin mengklaim, akibat kebijakan tersebut warga khususnya Surakarta harus melaksanakan ronda di wilayahnya masing-masing. Bahkan warga juga mengeluarkan biaya untuk membuat portal di jalan masuk gang.

Menkumham Yasonna Laoly. (Foto : Okezone.com/Arif Julianto)

Adapun, kata dia, apabila kebijakan tersebut harus tetap dilaksanakan, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, seperti berkelakuan baik berdasar tidak ada catatan pernah melanggar selama dalam lapas (register F).

"(Kemudian) bikin surat pernyataan tidak akan melakukan kejahatan lagi," tuturnya.

Dalam petitumnya mereka menggugat, pertama kebijakan asimilasi yang dilakukan Menkumham Yasonna tidak memenuhi syarat dan tidak melakukan pengawasan adalah perbuatan melawan hukum.

Kedua, memerintahkan untuk membatalkan asimilasi dan menarik kembali semua napi yang dilepaskan kecuali yang memenuhi persyaratan berkelakuan baik dan dilakukan psikotes.

"Ketiga memerintahkan para tergugat melakukan pengawasan ketat terhadap napi yang memenuhi syarat asimilasi sehingga para napi tidak melakukan kejahatan berulang," ucapnya.

Baca Juga : Polri: Dari 38 Ribu Napi Dapat Asimilasi, Cuma 39 Orang yang Berulah

Sebagaimana diketahui, gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Surakarta. Mereka yang tergugat adalah Kepala Rutan Surakarta, kemudian Kakanwil Kemenkumham Jawa Tengah, dan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

(erh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini