Share

DPR: Larangan Mudik Tanpa Sanksi Tegas Percuma Saja

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Rabu 22 April 2020 08:28 WIB
https: img.okezone.com content 2020 04 22 337 2202904 dpr-larang-mudik-kalau-enggak-ada-sanksinya-percuma-E3GXSJCiG9.jpg Ilustrasi arus mudik (Okezone)

JAKARTA – Komisi V DPR RI meminta pemerintah membuat peraturan terkait pelarangan mudik di tengah pandemi Covid-19 lengkap dengan sanksi atau hukuman bagi pelanggarnya. Sanksi dinilai penting agar larangan mudik dipatuhi semua pihak.

"Kalau melarang (mudik) harus ada sanksi. Kalau enggak ada sanksi percuma saja, larangan harus dipatuhi ya harus ada sanksi," kata Wakil Ketua Komisi V DPR Syarief Abdullah Alkadrie kepada Okezone di Jakarta, Rabu (22/4/2020).

Hal itu dikatakan Syarief menyikapi Presiden Jokowi yang melarang mudik Lebaran 2020 sebagai langkah antisipasi meluasnya penyebaran virus corona. Pergerakan masyarakat besar-besaran saat mudik diyakini berisiko mempercepat penularan Covid-19.

Baca juga: 600.000 Pemudik Banjiri Jawa Tengah 

Syarief mengatakan sanksi terkait larangan mudik harus dapat memberikan efek jera bagi pelanggar sekaligus pembelajaran untuk yang lain. Sanksi, lanjut dia, bisa berupa denda atau penjara.

"Harus dirumuskan ini dengan instansi terkait baik Kemenhub ataupun kepolisian, bagaimana instruksi Presiden ini bisa diimplementasikan," tuturnya.

 Ilustrasi

Ilustrasi arus mudik (Okezone.com/Avirista)

Selain itu dia menghimbau agar masyarakat khususnya dari wilayah Jabodetabek, untuk tidak mudik dan mengikuti larangan pemerintah. Dengan begitu penularan virus corona tak akan semakin meluas di wilayah lainnya.

"Saya minta semuanya mindset harus sama, artinya ya mindsetnya harus bagaiamana supaya penularan ini tidak luas," kata dia.

(Baca Juga: Larang Mudik, Menko PMK Pastikan Pemerintah Salurkan Bansos)

Sementara Kemenhub sedang menyiapkan peraturan terkait larang mudik, di dalamnya bakal ada pengaturan sanksi.

Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setyadi, sanksi bagi yang tetap mudik di tengah pandemi corona bisa diberikan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“Bagi masyarakat yang memaksa untuk mudik, harus ada sanksi di sana," ujarnya, Selasa 21 Maret 2020. (sal)

(amr)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini