Ketua MPR Minta Pemerintah Sediakan Lapangan Kerja agar Napi Tak Berulah

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Senin 20 April 2020 23:30 WIB
https: img.okezone.com content 2020 04 20 337 2202220 ketua-mpr-minta-pemerintah-sediakan-lapangan-kerja-agar-napi-tak-berulah-9CyggTPtS8.jpg Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Sebanyak 30 ribu lebih narapidana dan anak dibebaskan melalui program asimilasi akibat pandemi virus corona (Covid-19). Namun hal ini menjadi perhatian bagi masyarakat usai beberapa di antaranya kembali "berulah" melakukan tindak kriminal.

Merespons hal itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Bambang Soesatyo meminta agar pemerintah menyiapkan lapangan kerja atau wadah pelatihan bagi para narapidana tersebut.

“Sehingga kehidupan mereka dapat diisi oleh hal-hal yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat, dan tidak kembali melakukan pelanggaran hukum,” ujar pria yang akrab disapa Bamsoet itu dalam keterangan tertulisnya yang diterima Okezone di Jakarta, Senin (20/4/2020).

Bamsoet berharap upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam program asimilasi, dapat tepat sasaran dan sesuai tujuan baik kemanusiaan tanpa merugikan pihak manapun.

Hanya saja dia meminta agar pemerintah juga dapat memaparkan data penunjang maupun kajian lebih lanjut yang mendasari urgensi melepaskan narapidana dan anak yang saat ini menghuni Rutan, Lapas, maupun LPKA, sehingga kebijakan dan keputusan Pemerintah tersebut memiliki dasar yang jelas dan tidak merugikan masyarakat dari sisi manapun.

“MPR juga berharap agar kebijakan asimilasi tersebut tidak dimanfaatkan atau disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab maupun oleh napi yang telah mendapatkan asimilasi namun kembali melakukan tindak pidana,” tuturnya.

Ilustrasi

Ilustrasi (Foto: Shutterstock)

Lebih jauh dia menginginkan pemeritnah turut meyakinkan masyarakat, bahwa narapidana dan anak yang dibebaskan dalam program asimilasi masih mendapat pemantauan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kemenkumham dan Balai Pemasyarakatan.

"Karena program pengeluaran dan pembebasan narapidana dan anak di lapas, rutan, dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak/LPKA di seluruh Indonesia akan terus berlangsung hingga pandemi Covid-19 di Indonesia berakhir, sesuai dengan Keputusan Menteri/Kepmen Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19," tutupnya.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini