Share

Dilema Mudik Lebaran 2020, Diimbau Bukan Dilarang

Fetra Hariandja, Okezone · Minggu 19 April 2020 19:45 WIB
https: img.okezone.com content 2020 04 19 337 2201627 dilema-mudik-lebaran-2020-diimbau-bukan-dilarang-dL8HoyiO6W.jpg Arus mudik di Jalur Pantura (Dok Okezone)

PEMERINTAH Indonesia memperbolehkan masyarakat mudik pada libur lebaran 1441 H/2020, bersamaan pandemi virus corona atau covid-19. Pergerakan manusia dengan jumlah besar berpotensi menyebabkan penyebaran virus corona sulit dikendalikan.

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menegaskan keputusan pemerintah itu. Pasal 13 ayat 10 dipaparkan, moda transportasi tetap beroperasi dengan beberapa pembatasan. Moda transportasi penumpang baik umum atau pribadi tetap memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antarpenumpang.

Mengacu pada mudik Angkutan Lebaran tahun 2019 yang dirilis Kementerian Perhubungan (Kemenhub), terjadi penurunan 2,42 persen dibanding 2018. Total penumpang yang mudik mencapai 18.343.021 ke berbagai daerah di Indonesia. Penurunan jumlah pemudik terjadi pada moda Angkutan Udara yaitu 27,37 persen atau sekira 1.327.443 dengan total Jumlah Pemudik 3.522.585. Total Pemudik Angkutan Udara Tahun 2018 sebanyak 4.850.028.

Baca juga: Larangan Mudik Setengah Hati di Tengah Pandemi 

Pemudik melalui Jalur Darat naik 11,19 persen atau 418,881 pemudik dari tahun sebelumnya, 3.741.741 orang. Mereka yang melalui rute penyeberangan naik 0,43 persen atau 17.439 orang dari 2018, yakni 4.068.968 orang. Mereka yang mudik menggunakan jalur kereta api naik 6,62 persen atau 316.018 orang. Tahun sebelumnya sebanyak 4.771.325 orang.

Sementara itu, pemudik yang menggunakan jalur laut naik 8,77 persen atau setara 119.811 orang. Angka tersebut naik dibandingkan tahun lalu yaitu 1.366.254 orang.

 korona

Berdasarkan data di atas, mudik tahun 2020 diperkirakan juga menurun tajam. Masih tingginya angka penularan virus corona membuat masyarakat akan lebih memilih tetap di rumah dibandingkan melakukan perjalanan jarak jauh.

Survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) terhadap 1.200 responden (dengan margin of error 2,9%) menunjukkan hasil mengejutkan. Berdasarkan hasil survei 9-12 April 2020, data 89 persen responden menyatakan tidak akan mudik.

Sebanyak 11 persen dari 200 juta warga dewasa secara nasional menyatakan tetap mudik pada hari raya Idul Fitri nanti. Jumlah itu berarti ada sekira 20 juta orang lebih yang tetap memaksakan mudik karena berbagai alasan.

Masyarakat pada umumnya paham physical distancing dan Pembatasan Sosial Bseskala Besar (PSBB) dapat menekan penyebaran covid-19. Sayangnya, anjuran dan kebijakan itu cenderung dilanggar oleh warga dengan latar belakang sosial ekonomi menengah ke bawah, bekerja di sektor infornal dan bertumpu pada pendapatan harian.

Menurunnya jumlah pemudik secara otomatis juga bisa menekan angka kecelakaan dan korban jiwa tahun ini. Angka kecelakaan kendaraan roda empat maupun dua untuk arus mudik dan balik di Hari Raya Idul Fitri tahun ini mengalami penurunan sekita 62 persen dibandingkan tahun 2018 lalu.

Pada 2018, terjadi 1.178 kasus. Sedangkan tahun 2019 hanya 446 kasus. Korban meninggal dunia pada 2019 sebanyak 109 orang. Jumlah itu lebih sedikit dibandingkan 2018, yakni 254 jiwa.

 korona

Korban luka berat pada 2018 sekira 272 orang dan 2019 sebanyak 76 jiwa. Angka itu mengalami penurunan sekitar 72 persen. Luka ringan pada 2018 sebanyak 1.512 orang dan 2019, sekira 515 orang. Selisih 2019 dibandingkan 2018 menurun 66 persen.

Mudik Harusnya Dilarang

Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah menjelaskan, cara terbaik meminimalisir penyebaran virus corona adalah dengan larangan mudik. Dasarnya Keppres 11 tentang Darurat Kesehatan, Keppres 12 tentang Bencana Nasional.

"Harusnya itu dijadikan dasar hukuk, mudik dilarang. Payung hukum ada tentang darurat kesehatan nasional. Jadi pemerintah tinggal buat aturan baru soal larangan mudik," Trubus kepada okezone.

Kebijakan memperbolehkan mudik berati pemerintah tidak sungguh-sungguh mencegah wabah corona. Pemerintah terkesan membiarkan orang mudik, meski diimbau untuk tetap di rumah saat lebaran.

Trubus mengingatkan, daerah-daerah yang menjadi tujuan pemudik memiliki keterbatasan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Daerah juga keterbatasan sumber daya manusia (SDM), alat pelindung diri (APD), rapid test (tes cepat) dan lainnya.

"Untuk memenuhi ketiga elemen itu, anggaran desa sangat terbatas. Pemerintah daerah itu anggara pendapatan belanja daerah (APBD) habis untuk birokrasi," papar Trubus.

Seandainya animo masyarakat untuk mudik tetap tinggi, sama artinya pemerintah membiarkan orang mudik yang penuh risiko penularan. Pemerintah secara tidak langsung membiarkan masyarakat tertular virus corona.

Sejauh ini, apa yang disampaikan pemerintah hanya sebatas instruksi, maklumat atau pengumuman. Semua upaya Itu bukan norma hukum karena tidak ada sanksi mengikat. "Bila ada aturan mengikat, daerah juga siap. Misal, kalau ada yang mudik dilarang langsung ke rumah, melainkan dikarantina selama 14 hari dulu," tuturnya.

 korona

Butuh Kesadaran Masyarakat

Kepala Korlantas Polri, Irjen Istiono mengungkapkan, kemungkinan besar akan terjadi penurunan arus mudik lebaran tahun ini sekira 15 persen dibanding tahun lalu. Angka mudik tahun lalu mencapai sekira 19.5 juta orang.

Penurunan jumlah pemudik merupakan bagian dari kesadaran masyarakat Indonesia yang tinggi terhadap pentingnya kesehatan. Pasalya, pergerakan orang dari satu wilayah ke wilayah lain dangat membahayakan di tengah wabah corona saat ini.

"Sebanarnya, pemerintah sudah berupaya dan bekerja keras agar masyarakat tidak melakukan mudik. Tapi mudik ini akan tetap berlangsung," ungkap Istiono.

Jenderal bintang dua itu memastikan akan mengimplementasikan skenario dalam mengantisipasi mudik. Salah satunya dengan membangun posko kesehatan di tempat-tempat pemberangkatan. Posko kesehatan tersebut terkoneksi dengan rumah sakit rujukan covid-19 terdekat.

"Sekarang aktivitas bukan dilarang, tapi menjaga jarak dan pakai masker. Ini langkah-langkah imbauan, tentunya ada sanksi. Tindak tegas adalah operasi dalam kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) dan kegiatan operasi kemanusiaan. Bagi para pelanggar kamu suruh balik, suruh balik ke rumah saja, demi keselamatan dan kesehatan mereka," ujarnya.

 

Uang Tiket Wajib Dikembalikan

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setyadi memastikan, uang pembelian tiket akan dikembalikan kepada masyarakat. Pengembalian uang berlaku untuk seluruh moda transportasi.

"Arahan Pak Menko Maritim jelas dan tegas agar dikembalikan dan tidak ada pemotongan. Tiket-tiket yang sudah diberikan harusnya dikembalikan," ujar Budi.

Proses pengembalian uang tidak boleh bertatap muka secara langsung alias seluruhnya melalui online. Langkah ini untuk mencegah penyebaran virus corona sesuai protokol pemerintah tentang physical distancing.

Saat ini PT Kereta Api Indoneisa (Persero) sudah mengembalikan uang tiket kepada para pemudik. Proses pengembaliannya akan dilakukan secara bertahap.

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini