Share

Larangan Mudik Setengah Hati di Tengah Pandemi Covid-19

Salman Mardira, Okezone · Minggu 19 April 2020 18:40 WIB
https: img.okezone.com content 2020 04 19 337 2201624 larangan-mudik-setengah-hati-di-tengah-pandemi-covid-19-XtnpCS1JzP.jpg Ilustrasi arus mudik (Okezone)

ARUS mudik di tengah pandemi Covid-19 masih ramai dan diperkirakan meningkat jelang Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Daerah-daerah kini menanggung risiko meluasnya sebaran virus corona karena pemerintah pusat tak tegas melarang mudik.

Larangan mudik kini masih setengah hati, baru sebatas imbauan dan maklumat dari pemerintah, tak ada sanksi tegas. Bandara, pelabuhan, stasiun, terminal yang masih terbuka membuat warga bebas bepergian. Orang dari luar negeri juga masih bisa masuk.

“Kalau memang pemerintah itu serius untuk melarang orang mudik, itu harus membuat peraturan. Entah itu namanya Perpres melarang mudik. Sehingga pemda itu bisa melarang juga. Karena mudik itu bukan hanya di Jakarta,” kata pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardian Rahardiansyah kepada Okezone, Minggu (19/4/2020).

Selain itu, program mengkarantina pemudik selama masa inkubasi corona sebagai orang dalam pemantauan (ODP) juga rawan gugatan.

“Kalau dia di karantina, dia bisa menggugat. Masyarakat juga bisa melaporkan itu, atas dasar apa saya dikarantina. Karena dalam UUD 45 itu Pasal 28 tentang HAM itu tidak ada larangan orang keluar masuk di negerinya sendiri.”mudik

Ilustrasi arus mudik (Okezone)

Trubus mengatakan jika pemerintah serius menangani corona, maka mudik harus tegas dilarang dengan membuat payung hukum.

“Dasarnya itu Keppres Nomor 11 tentang Darurat Kesehatan, Keppres Nomor 12 tentang Bencana Nasional. Harusnya itu dijadikan dasar mudik itu dilarang,” ujarnya.

Pemudik Banjiri Daerah

Banyak daerah mulai kebanjiran pemudik terlebih setelah Jakarta memberlakukan Perbatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pemudik rata-rata pekerja sektor informal, mahasiswa, bahkan karyawan yang bisa bekerja dari rumah.

Pemprov Jawa Barat hingga 8 April mencatat sudah lebih 200 ribu orang mudik ke provinsi itu. Pemkab Sleman per 15 April mencatat, ada 5.986 pemudik yang masuk ke daerah itu. Pemkab Blora menyebutkan sudah 12.860 pemudik yang masuk ke sana hingga 5April.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil sadar provinsinya masuk daerah terbanyak menerima pemudik saban tahun. Dia meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram mudik di tengah corona.

“Saya berharap MUI mengeluarkan fatwa haram mudik karena biasanya masyarakat lebih menuruti ulama," katanya.korona

Ilustrasi mudik dengan kereta api (Okezone)

Ridwan khawatir jika arus mudik masih ramai, maka akan banyak yang kena corona. Contohnya satu keluarga di Ciamis yang awalnya sehat, tiba-tiba tertular Covid-19 dari anaknya yang baru tiba dari Jakarta.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sudah meminta bupati dan wali kota di provinsinya menyiapkan skenario menghadapi membanjirnya pemudik jelang Lebaran 2020.

"Termasuk skenario ketika yang di Jakarta kembali ke daerahnya. Maka ini akan bertambah. Bagaimana pencegahan dari sisi kesehatan, jaring pengamanannya," kata dia.

Ganjar bahkan meminta keluarga ikut serta melarang anggotanya mudik. “Tolong pesan kepada keluarga panjenengan (Anda) yang saat ini masih ada di Jakarta, Surabaya, atau kota perantauan lainnya, tolong bilang agar tidak usah pulang sekarang. Tetap di posisi masing-masing sampai virus ini mereda,” ujarnya.

Politikus PDIP itu sadar bahwa sejumlah kasus corona di provinsinya tertular dari warga yang masuk dari daerah lain.

Daerah Vs Pusat

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga hanya bisa mengimbau warga tidak mudik, karena tak berwenang menutup wilayahnya agar orang tak keluar-masuk. Kewenangan ini dimonopoli pusat.

Anies sudah membuat kebijakan tegas melarang bus umum dan pariwisata beroperasi sementara. Tapi, kebijakan itu langung dibatalkan oleh Kemenhub yang dipimpin Luhut Binsar Panjaitan.korona

Anies lalu mengusulkan penghentian sementara operasioanl KRL, tapi lagi-lagi ditolak Kemenhub.

Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno mengatakan, selagi transportasi umum belum dilarang, maka masyarakat masih bebas bepergian. “Operator transportasi umum tetap melayani masyarakat ketika tidak ada larangan dari pemerintah untuk menghentikan operasionalnya," katanya.

Tapi, bila pemerintah melarang, maka harus dipikirkan juga keberlangsungan hidup awak angkutan dan pekerja lainnya.

"Keputusan perantau yang bermukim di Jabodetabek untuk pulang ke kampung halaman dilatabelakangi oleh tidak adanya jaminan hidup di perantauan. Adalah hal yang logis, karena tuntutan biaya hidup cukup tinggi di Ibu Kota."

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiadi mengatakan, pemerintah masih membuka peluang melarang mudik. “Ada kemungkinan larangan mudik dilakukan pemerintah. Apalagi kita ketahui libur nasional diakomodir akhir 2020 saat pergantian tahun baru," ujarnya.

Menurut Menhub Ad Interim Luhut Binsar Pandjaitan, larangan mudik akan diputuskan tergantung keadaan. “Kalau saja peningkatan (pasien corona) ini makin banyak atau belum turun atau turunnya belum signifikan, yaa bisa saja kita bilang, ‘oke tutup saja jangan ada (mudik) dulu’."

Kepala Korlantas Polri Irjen Istiono mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan skenario menghadapi arus mudik Lebaran. Di antaranya menyiapkan posko kesehatan bagi pemudik di tempat pemberangkatan dan jalan dengan protokol ketat. “Posko kesehatan yang konek dengan RS rujukan Covid-19 terdekat,” katanya.

Menurut Istiono, pemudik otomatis ditetapkan sebagai ODP. Mereka harus menjalani isolasi 14 hari.

Istiono memperkirakan pemudik Lebaran 2020 hanya 15 persen dari jumlah musim 2019 yang mencapai 19.5 juta orang.

1
2

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini