JAKARTA - Kenaikan level polda dari tipe B menjadi tipe A diyakini tidak menjamin peningkatan kualitas pelayanan masyarakat. Hal itu disampaikan anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Andrea H Poeloengan menyikapi peningkatan status tujuh polda.
Ketujuh polda tersebut yaitu Polda Sulawesi Tenggara (Sultra), Polda Sulawesi Barat (Sulbar), Polda Kalimantan Utara (Kaltara), Polda Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Polda Gorontalo, Polda Maluku Utara (Malut) dan Polda Papua Barat.
"Peningkatan tipe Polda dari B ke A, dan pimpinan poldanya naik satu tingkat pangkatnya, sama sekali tidak dapat menjamin bahwa layanan masyarakat lebih baik," kata Andrea dalam keterangan tertulisnya kepada Okezone di Jakarta, Sabtu (18/4/2020).
Dia menuturkan, kenaikan tipe polda tidak akan berdampak langsung terhadap pelayanan masyarakat selama tidak melakukan perubahan terhadap hal yang mendasar. Menurutnya keliru jika peningkatan tipe dianggap sebagai peningkatan pelayanan.
"Jika kenaikan pangkat dianggap linear dengan kualitas layanan, ini cara berpikir yang sangat aneh. Berbahaya, jika masyarakat pun ikut salah berpikir, dengan menghasilkan ekspektasi yang tidak dapat dipenuhi oleh Polri," terangnya.
Andrea mencontohkan, Polda NTT dan Polda Kaltara setelah kenaikan tipe justru Polda NTT meninggalkan masalah karena jumlah personel menjadi berkurang, sehingga banyak jabatan kosong.
Kenaikan tipe A pada tahun 2017, kemudian pada tahun 2019 daftar susunan personel kurang, sehingga pada tahun 2019 tersebut meminta tambahan kuota anggota/perwira Polri.
"Kunjungan kerja ke Polda NTT dan polda-polda lainya, menemukan hal yang sama, bahwa kekurangcukupan jumlah personel, kurangnya peralatan, kurangnya kantor, kurangnya perumahan, kurangnya kesempatan secara merata untuk meningkatkan kemampuan seperti sekolah, dikjur dan pelatihan ternyata lebih sangat terkait langsung dengan kualitas pelayanan terhadap masyarakat yang dilaksanakan oleh Polri. Jadi bukan karena tipe dan pangkat di tipe polda tersebut," tambahnya.
Begitu pula di Polda Kaltara saat baru terbentuk, persiapan hingga operasionalnya kata dia masih belum optimal. Berawal dari polda tipe B yang pemenuhuan kebutuhan personelnya 'dicicil' bersama mako, kantor berikut fasilitasnya.
"Poldanya secara regulasi sudah ada. Secara fisik, dengan kepiawaian individu kapoldanya, maka bersyukur dengan susah payah, mendapatkan gedung untuk mako, lahan untuk asrama, gedung untuk SPN, dan lain-lain," kata Andrea.
"Prestasi penangkapan narkoba juga sangat baik. Ini menunjukkan bahwa walaupun tipe B, upaya untuk melayani masyarakat dengan segala keterbatasannya sangat baik sekali," sambungnya.
Karena itu kata dia, kenaikan tipe polda, hanya administrasi birokrasi tidak dapat dikaitkan langsung dengan kualitas layanan terhadap masyarakt. Saat ini lanjutnya, yang terpenting jika ingin pelayanan masyarakat menjadi optimal, maka seluruh kebutuhan dasar dan minimal jajaran Polda tersebut harus dipenuhi. Sehingga amat fair jika ingin meminta pertanggungjawaban polda yang bersangkutan.
