Polemik Pembebasan Napi di Tengah Pandemi Covid-19

Harits Tryan Akhmad, Okezone · Minggu 12 April 2020 13:11 WIB
https: img.okezone.com content 2020 04 12 337 2197945 polemik-pembebasan-napi-di-tengah-pandemi-covid-19-lM9OAytK2h.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone.com)

JAKARTA - Pembebasan narapidana demi menekan laju penularan virus corona (Covid-19) masih menui polemik. Kebijakan itu dianggap sebagian kalangan bisa menimbulkan persoalan baru, yakni meningkatnya angka kriminalitas.

Salah satu kebijakan itu yakni mempercepat pembebasan narapidana dan anak melalui crash program hak integrasi yang telah berjalan sejak tahun lalu.

Dasarnya tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020, Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020.

Pembebasan terhadap napi menimbang akan rawannya penyebaran Covid-19 di dalam lapas/rutan/LPKA di Indonesia yang notabenenya mengalami kelebihan penghuni.

Dengan adanya pengeluaran narapidana dan anak yang ada di dalam lapas dan rutan seluruh Indonesia, diharapkan dapat mencegah dan menanggulangi penyebaran virus corona.

Akan tetapi konsekuensi hukum lain justru bisa terjadi, manakala skenario pembebasan napi itu tidak berjalan baik.

Ya, narapidana yang mendadak bebas itu tak ada jaminan bahwa mereka tak mengulangi tindak kejahatan lagi. Hal inilah kemudian yang menjadi poin kekhawatiran masyarakat pasca-narapidana itu bebas.

Terkait hal tersebut, Plt Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kemenkumham, Nugroho mengatakan, para narapidana akan dicabut hak asimilasinya jika nantinya melanggar aturan disiplin yang telah ditentukan.

“Secara tegas sudah disampaikan kepada mereka apabila mereka melanggar semua aturan disiplin tersebut, asimilasi dan integrasi akan dicabut. Dan mereka harus kembali ke dalam lembaga, menjalankan sisa pidana ditambah pidana yang baru, setelah putusan hakim,” ujar Nugroho saat berbincang dengan Okezone di Jakarta, Minggu (12/4/2020.

Lapas Sukamiskin

Dia menekankan bahwa para narapidana dan anak yang diberikan asimilasi serta integrasi telah melalui tahap penilaian perilaku. Mereka dinilai sudah berkelakuan baik, mengikuti program pembinaan dan tidak melakukan tindakan pelanggaran disiplin dalam lembaga.

“Dan sebelum mereka kembali ke masyarakat petugas kami memberikan edukasi, menyampaikan aturan-aturan kedisiplinan yang tidak boleh dilanggar selama menjalankan asimilasi dan integrasi serta sanksi yang akan mereka peroleh apabila melanggar, seperti membuat keresahan di masyarkat apalagi mengulangi melakukan tindak pidana," paparnya.

Nantinya sambung Nugroho, Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara serta Balai Pemasyarakatan (Bapas) akan tetap melakukan pemantauan kepada narapidana yang menjalani masa asimilasi dan integrasi dengan cara virtual. Hal ini untuk memastikan narapidana tetap berada di rumah dan menjalankan segala konsekuensi program tersebut.

“Ini penting untuk memastikan bahwa narapidana tetap berkelakuan baik serta tetap berada di rumah selama menjalankan masa asimilasi dan integrasi mengingat bisa saja jika lepas pengawasan narapidana kembali melakukan pelanggaran atau melakukan tindakan melawan hukum,” tandasnya.

Sedangkan narapidana atau anak yang terkait PP 99 tidak akan diusulkan asimilasi dan hak integrasi tersebut.

"Ini hanya untuk narapidana atau anak yang tidak terkait kasus terorisme, narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan HAM berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi warga negara asing," tegas Nugroho.

Sementara itu, Indonesia Police Watch (IPW) menentang wacana Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Hamonongan Laoly, yang akan membebaskan narapidana, khususnya napi kasus korupsi berusia tua dengan dalih untuk mencegah penyebaran virus corona.

Ketua Presidium IPW, Neta S Pane mengatakan, rencana pembebasan napi koruptor justru akan mencederai rasa keadilan dan membuat kepastian hukum dalam pemberantasan korupsi makin absurd.

Ilustrasi

“Seharusnya, jika ada koruptor yang terindikasi terkena virus Covid 19, mereka tak perlu dibebaskan, tapi bisa dikarantina di Natuna atau di Pulau Galang, atau di Nusakambangan atau bahkan di Pulau Buru,” katanya kepada Okezone, Sabtu 4 April 2020 lalu.

Berdasarkan penelusuran IPW, kecil kemungkinan para napi koruptor atau napi kakap lainnya terkena Covid-19. Pasalnya, kata Neta, dengan uang yang dimilikinya, selama ini mereka bisa "membeli" kamar. Sehingga satu kamar sel tahanan hanya dia sendiri yang menempati.

Selain itu mereka selalu bisa memesan makanan khusus yang dibawa keluarganya dari luar dan mereka tidak pernah memakan makanan lapas. Mereka juga punya dokter pribadi dan mendapat perawatan kesehatan prima. Semua itu mereka dapatkan dengan uang yang dimilikinya.

“Jadi, tidak ada alasan bagi Menkumham untuk membebaskan para napi korupsi, dengan alasan wabah virus Covid-19. Lagi pula Menkumham belum pernah melakukan rapid test terhadap napi dan belum pernah mendata lapas mana saja yang terindikasi terkena wabah Covid 19,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mempercepat pembebasan 30 ribu lebih napi dewasa dan anak yang sedang menjalani pidana di lapas ataupun rutan. Kebijakan itu diputuskan oleh Kemenkumham demi mencegah penyebaran virus corona (Covid-19), yang sedang mewabah di Indonesia dan berbagai negara di belahan dunia.

Adapun percepatan pembebasan tersebut didasarkan pada peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak, dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Kemudian ditambah Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH-19 PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui asimilasi dan integrasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19. Serta surat edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-497.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang hal yang sama.

Yasonna Laoly

Berdasarkan sistem database pemasyarakatan 29 Maret 2020, narapidana atau anak yang diusulkan asimilasi dan hak integrasi terbanyak berasal dari Provinsi Sumatera Utara, dengan 4.730 orang. Selanjutnya disusul provinsi Jawa Timur sebanyak 4.347, serta provinsi Jawa Barat dengan jumlah 4.014 orang.

Selain kebijakan pembebasan narapidana, kebijakan lain yang dikeluarkan Ditjen Pas Kemenkumham yakni membentuk Standar Operasional Prosedur (SOP), pembatasan kunjungan tahanan dengan video call, pembatasan kegiatan pembinaan yang melibatkan mitra dari luar lapas atau rutan, pembuatan bilik sterilisasi, pengurangan intensitas kehadiran petugas melalui work from home, serta penyemprotan cairan disinfektan.

Ditjen Pas juga mengeluarkan kebijakan pemberian multivitamin dan ekstra pudding, penyediaan bilik sterilisasi, penyediaan blok isolasi mandiri, penundaan titipan tahanan baru, penundaan pelaksanaan persidangan, dan persidangan melalui video conference.

1
3

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini