nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

PSBB Dinilai Terlalu Birokratis, Presiden Jokowi: Kita Harus Hati-Hati

Fahreza Rizky, Jurnalis · Kamis 09 April 2020 16:06 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2020 04 09 337 2196745 psbb-dinilai-terlalu-birokratis-presiden-jokowi-kita-harus-hati-hati-BoKbCKZcKG.jpg Presiden Jokowi (Biro Pers Setpres)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi kritikan sejumlah pihak terhadap Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dianggap terlalu berbelit dan birokratis, sehingga berdampak pada penanganan virus corona atau Covid-19 berbagai daerah.

“Saya kira kita semuanya dalam kondisi seperti ini jangan sampai mengambil keputusan itu salah, semuanya harus hati-hati dan tidak grasa-grusu,” kata Jokowi dalam konferensi pers live streaming di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/4/2020).

Sebelumnya sejumlah kalangan menyorot persyaratan yang rumit untuk mengajukan penerapan PSBB sebagaimana disebutkan dalam Permenkes. Banyak pihak menilai harusnya untuk keadaan genting seperti pandemi corona sekarang, pemerintah harus bisa mengambil kebijakan cepat.

Menurut Jokowi, PSBB tidak diberlakukan secara seragam di seluruh Indonesia, sehingga pemerintah pusat perlu melihat kelayakannya. Daerah yang akan menerapkan PSBB harus mendapatkan izin dulu dari Menkes.

“Kita ingin melihat kondisi masing-masing daerah dan PSBB ini ditetapkan oleh Menkes dan kita tahu bahwa keputusan memberikan PSBB atau tidak, baik itu yang berkaitan dengan peliburan sekolah, penutupan kantor, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan umum, ini harus melihat beberapa hal, yaitu jumlah kasus yang ada, jumlah kematian di setiap baik kabupaten, kota maupun provinsi,” ujar Jokowi.Virus corona

Tentu saja, lanjut Jokowi, pemberian izin PSBB didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, dukungan sumber daya, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya dan keamanan.

“Ini penting. Kita tidak ingin memutuskan ini secara grusa-grusu, cepat tetapi tidak tepat. Saya kira lebih baik kita memutuskan ini dengan perhitungan, dengan kejernihan dan kalkulasi yang detil dan mendalam. saya rasa itu.”

Hingga saat ini, pemerintah pusat baru menyetujui DKI Jakarta menerapkan PSBB. Itu pun setelah pengajuannya sempat ditolak oleh Menkes Terawan karena belum melengkapi berbagai persyaratan yang diminta. Jakarta akan memberlakukan PSBB mulai Jumat 10 April 2020. 

(sal)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini