nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Modus "Mafia" APD, Mainkan Harga hingga Hambat Jalur Distribusi

Puteranegara Batubara, Jurnalis · Kamis 09 April 2020 14:58 WIB
https: img.okeinfo.net content 2020 04 09 337 2196689 modus-mafia-apd-mainkan-harga-hingga-hambat-jalur-distribusi-38F9DbdRv4.jpg Ilustrasi (Foto: Okezone)

JAKARTA - Polri berhasil membongkar 18 kasus penyimpangan atau penyalahgunaan dalam produksi dan pendistribusian alat pelindung diri (APD). Mereka menggunakan beragam modus untuk melancarkan aksinya di tengah pandemi Covid-19.

"Modus operandinya adalah memainkan harga, menimbun, menghalangi dan menghambat jalur distribusi alat kesehatan, serta memproduksi dan mengedarkan APD, hand-sanitizer, atau alat kesehatan lainnya yang tidak sesuai dengan standar dan izin edar," ujar ujar Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Asep Adi Saputra melalui rilis yang disampaikan Agus Wibowo, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana BNPB, Kamis (9/4/2020).

Baca Juga: Ibu Hamil 8 Bulan Positif Corona Meninggal, 21 Tenaga Medis dan Warga Diisolasi 

Asep mengatakan, sebanyak 18 kasus itu dibongkar hingga Kamis 9 April. Polri terus bergerak guna mengantisipasi keterbatasan jumlah APD, hand sanitizer dan alat kesehatan lainnya.

Kapolri juga telah mengeluarkan Surat Telegram nomor 1.101 IV Tahun 2020 sebagai pedoman penanganan perkara dan pelaksaan tugas selama pencegahan Covid-19.

ilustrasi corona foto: Okezone 

Menurut Asep, ada 33 orang yang ditetapkan sebagai tersangka dari 18 kasus yang berhasil diungkap Polri. Dua di antaranya telah dilakukan penahanan.

Mereka dijerat dengan dua undang-undang. Pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perdagangan, untuk pelanggaran Pasal 29 dan Pasal 107, ancaman hukumannya adalah 5 tahun penjara, dan denda Rp50 miliar.

Kedua, dipersangkakan pula para pelaku tentang Undang-Undang Nomor 36, perihal kesehatan. Untuk pelanggaran Pasal 98 dan 196, ancaman hukumannya adalah 15 tahun penjara, dan denda Rp1,5 miliar.

"Penegakan hukum yang dilakuakan oleh Polri adalah merupakan upaya yang paling akhir atau ultimum premidium, karena yang kami kedepankan adalah pola pendekatan kepolisian yang bersifat preemtif dan juga preventif," kata Asep.

Agus menambahkan, pendekatan preemtif dilakukan dengan memberikan imbauan, dan melakukan pemantauan yang sifatnya untuk mengingatkan dan juga pencegahan. Apabila kedua upaya ini tidak efektif, maka upaya penegakan hukum menjadi pilihan terakhir untuk memberikan jaminan kepastian kepada para pelaku kejahatan tersebut.

(Ari)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini